Jokowi Sindir Provinsi yang Sok-sokan Mau Lockdown, Pemprov Jakarta Berikan Tanggapan

Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Editor: Eko Setiawan
Tribun Timur / Rasni Gani
Kolase Foto Presiden Jokowi dan Anies Baswedan 14052020 

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyindir Provinsi yang melakukan Lockdown, apakah itu Gubernur Anies Baswedan?

Presiden Joko Widodo menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Lalu daerah mana yang sebenarnya disindir presiden?

Tanggapan Wagub DKI?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut baik pendapat Jokowi tersebut.

"Apa yang disampaikan Presiden (Joko Widodo) baik dan benar," kata Ahmad Riza Patria kepada wartawan saat meninjau Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, Minggu (4/10/2020).

Kata Ariza, begitu dia kerap disebut, pemerintah provinsi pasti memerhatikan apa yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pasti akan mengikuti kebijakan pusat.

Oleh karena itu, Ariza memastikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Seluruh kebijakan disinergikan. Kami mengatasi wabah harus sinergi. Sampai rekomendasi WHO."

"Semua harus berdasarkan fakta dan data dan berdiskusi dengan pimpinan pusat, gugus tugas, presiden, ahli, dan lain-lain. Perlu sinergi yang positif," tuturnya.

Penjelasan Jokowi

Lebih jauh menurut Jokowi, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved