Sekjen PKS Minta Jokowi Bertanggung Jawab Atas UU Cipta Kerja yang Berujung Kerusuhan

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui salah satu partai yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Diketahui, selain PKS, Partai Demokrat juga menyatakan menolak hal tersebut.

Dengan adanya kericuhan yang terjadi disejumlah daerah, Sekjen PKS Meminta kepada Presiden Jokowi untuk meredam hal ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan suatu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

• Menaker Ida Fauziah Beberkan Alasan UU Cipta Kerja Dikebut: Banyak Teman-teman DPR Terpapar Covid-19

• Ditanya Soal Isi UU Omnibus Law, Begini Kata Seorang Buruh yang Ikut Aksi Demo 

"Negara harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena dijamin dalam konstitusi pasal 28 UUD 1945. Pun aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram Rahasia yang terbit pada 2 Oktober 2020 lalu," kata Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Sekjen PKS terpilih ini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab atas disahkannya UU Cipta Kerja ini.

Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, PKS berada bersama masyarakat sipil, baik buruh, mahasiswa dan elemen lainnya serta konsisten menolak UU Cipta Kerja yang melanggar konstitusi dan menyengsarakan rakyat.

"PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judical review UU Cipta Kerja ke MK," ucapnya.

Habib Aboe mengingatkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 untuk keselamatan bersama.

"Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi," pungkasnya.

Lagu Indonesia Raya

Suasana unjuk rasa di Jalan Suryapranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2020) mulai tenang setelah seorang mahasiswi diizinkan naik ke mobil water canon polisi. 

Lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan usai wanita itu berorasi.

Wanita berhijab cokelat itu mengaku bernama Qonita dari salah satu universitas Islam di Indonesia.

Dengan suara lantang, Qonita meminta ribuan pria diam.

Awalnya para demonstran tidak mau diam dan malah mengejek wanita itu.