Breaking News:

Siti Nurbaya Bakar dan Sri Mulyani Jawab Soal Polemik Amdal dan Izin Lingkungan di UU Cipta Kerja

Selain dinilai merugikan kaum buruh, UU Cipta Kerja juga dianggap dapat berdampak pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup

Editor: Aminudin
TRIBUNBATAM/ARGIANTO
Ilustrasi Hutan di Kepulauan Riau 

TRIBUNBATAM.id - Selain dinilai merugikan kaum buruh, UU Cipta Kerja juga dianggap dapat berdampak pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Perubahan itu dinilai dapat memperburuk kondisi lingkungan dan kehutanan di Indonesia.

Terkait anggapan UU Cipta Kerja dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan, pemerintah melalui sejumlah menteri telah memberikan penjelasan.

Berikut TribunBatam merangkumnya dari laman Kompas.com:

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di UU Cipta Kerja

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membantah anggapan UU Cipta Kerja dapat merusak lingkungan, khususnya terkait analisis dampak lingkungan (Amdal).

Siti Nurbaya Bakar menegaskan, Amdal masih menjadi suatu dokumen wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang berdampak tinggi terhadap lingkungan.

“Berkaitan dengan Amdal, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan, tidak benar,” tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2020), dikutip dari Kompas.com.

tribunnews
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

 

Lebih lanjut, Siti menegaskan, tidak ada perubahan prinsip maupun konsep mengenai Amdal.

Amdal masih menjadi dokumen yang diwajibkan bagi pelaku usaha dengan potensi dampak lingkungan tinggi, sebagaimana tercantum di Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? Karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini,” tutur Siti.

Perubahan terjadi di dalam Pasal 24 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang semula hanya menyebutkan dokumen Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Sementara dalam Pasal 24 UU Cipta Kerja, pemerintah mengatur dengan lengkap pelaksanaan uji kelayakan lingkungan hidup.

“Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha,” ucap Siti.

tribunnews
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (Tribunnews.com)

Polemik mengenai Amdal dalam UU Cipta Kerja juga disorot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Palu
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved