5 Kepala Daerah yang Tolak UU Cipta Kerja, Fadli Zon dan Amien Rais Angkat Bicara
Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat hingga anggota DPR memberikan reaksi beragam atas disahkannya UU Cipta Kerja ini.
lihat foto
Editor Danang Setiawan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat hingga anggota DPR memberikan reaksi beragam atas disahkannya UU Cipta Kerja.
Banyak pakar hukum, akademi kampus, LSM, NU, Muhammadiyah hingga lembaga-lembaga lain yang dengan tegas menyatakan menolak diterapkannya Omnibus Law.
Mereka menilai berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia
Di mata para demonstran, Pemerintah Pusat dan DPR abai terhadap aspirasi masyarakat tentang aturan ini.
Rentetan aksi demonstrasi serentak oleh para buruh, mahasiswa dan pelaar di berbagai daerah menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja selama tiga hari terakhir menunjukkan bahwa kehadiran UU kontroversial ini layak dipertanyakan.
Berikut Tribunnews.com rangkum deretan kepala daerah maupun tokoh yang menolak UU Cipta Kerja:
1. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menemui perwakilan buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).
Sebagai tindak lanjutnya, Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
Dikutip dari Kompas.com, surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.
"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.
Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan Perppu.
