Susilo Bambang Yudhoyono Sebut Kandungan UU Cipta Kerja Masih Banyak Masalah: Kita Tahu Diri

SBY yang mengaku sudah sembilan bulan tidak aktif dalam dunia politik sehari-hari memahami jika UU Cipta Kerja akhirnya banyak ditolak masyarakat.

Capture YouTube Demokrat TV
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pernyataannya soal hasil rekapitulasi Pemilu 2019, Rabu (22/5/2019). 

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Partai Demokrat menjadi satu dari dua partai yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Bahkan saat pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Kerja di Gedung DPR, 5 Oktober 2020 lalu, Fraksi Demokrat juga melakukan aksi walk out.

Sebelum walk out, satu di antara anggota Fraksi Demokrat bahkan sempat mengutarakan keberatan partai akan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.

Kini, pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara akan sikap partai berlambang Mercy itu.

SBY yang juga Presiden ke-6 RI turut menyoroti persoalan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai polemik di masyarakat, setelah disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020.

SBY yang mengaku sudah sembilan bulan tidak aktif dalam dunia politik sehari-hari dan kegiatan Partai Demokrat, memahami jika UU Cipta Kerja akhirnya banyak ditolak masyarakat.

Menurutnya, masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan undang-undang Cipta Kerja.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemui ribuan pendemo yang memadati Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jateng, Senin (12/10/2020).Dalam orasinya Ganjar menegaskan bahwa sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh. Aksi demo berlangsung dengan tertib dan damai. Diakhir demo, para buruh memberikan bunga kepada TNI dan Polri sebagai simbol perjuangan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berjalan lancar. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemui ribuan pendemo yang memadati Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jateng, Senin (12/10/2020).Dalam orasinya Ganjar menegaskan bahwa sudah menelpon para menteri terkait tuntutan para buruh. Aksi demo berlangsung dengan tertib dan damai. Diakhir demo, para buruh memberikan bunga kepada TNI dan Polri sebagai simbol perjuangan menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berjalan lancar. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

"Apa hanya khusus penciptaan lapangan kerja, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi," papar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Tetapi, yang dipikirkan Fraksi Demokrat itu, di sana-sini masih ada masalah perlu waktu lah untuk menuntaskan, supaya clear," sambung SBY.

SBY menilai, jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di awal masih banyak masalah, tetapi tetap dipaksakan untuk disahkan, maka dampaknya saat dijalankan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya.

"Jadi lebih baik dituntaskan dulu (masalah-masalahnya)," ucapnya.

Penolakan terhadap RUU tersebut, kata SBY, bukan hanya berasal dari Fraksi Demokrat saja, tetapi juga disuarakan para pekerja, pencinta lingkungan, lainnya.

"Nah Demokrat berpandangan, kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Menurut Fraksi Demokrat kemarin, belum tepat langsung disahkan," ujar SBY.

Adanya sikap tegas dari Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, kata SBY, tidak serta merta dapat dikatakan Demokrat dianggap melawan negara, tetapi hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved