BATAM TERKINI
Pjs Gubernur Kepri Cek Pelabuhan Internasional Sekupang, Dukung Kebijakan Indonesia dan Singapura
Pembukaan jalur kerjasama Indonesia & Singapura itu yang dinamakan reciprocal green lane (jalur hijau timbal balik atau RGL) berlaku 26 Oktober 2020.
Penulis: Beres Lumbantobing | Editor: Septyan Mulia Rohman
Turut hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Kepri, Pjs Wali Kota Batam Batam, Syamsul Bahrum dan lainnya.
Ia mengatakan Kepri sudah mengajukan pembukaan akses wisatawan mancanegera di Batam dan Bintan. Setidaknya, Pelabuhan Internasional Batam Centre, Nongsa Pura dan Lagoi, dinilai siap buka di tengah Covid-19 saat ini. Sehingga, pembukaan akses, diminta tidak hanya untuk pebisnis dan delegasi pemerintahan.
"Kita siap. Daerah ini siap menyambut kebijakan pemerintah pusat, untuk membuka akses. Bukan hanya bisnis to bisnis, institusi atau diplomat," katanya.
Pemerintah daerah, tegasnya, mendorong agar akses tidak hanya dibuka terbatas untuk bisnis dan pemerintah. Namun juga wisatawan dari Singapura. Namun masih terbatas dan belum masuk sampai ke masyarakat umum.
"Jadi kami sekarang, justru mendorong yang lebih luas. Tapi mungkin skalanya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana daerah ini juga (hidupkan) daerah wisata," katanya.
Baca juga: Singapura Konfirmasi 4 Infeksi Covid-19 Baru, Kasus Impor dari Filipina dan India
Baca juga: Pegang Surat Sakti KKP, Hotel di Batam Sambut Kebijakan Buka Pintu Singapura 26 Oktober 2020

Ia mengatakan pihaknya siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Mereka juga siap menentukan orang-orang yang bertugas disetiap pelabuhan. Termaksud yang ditempat kawasan wisata.
"Kami juga siap diaudit oleh pemerintah Singapura. Pengusaha juga sudah berkomitmen untuk menjaga pelabuhan. Hanya orang tertentu yang bisa masuk," tegasnya.
Apalagi saat ini Batam membutuhkan dukungan untuk menghidupkan pariwisata. Ketika daerah Kepri terkunci dari perdagangan dan pariwisata, maka ekonomi nasional juga terdampak.
"Karena hasil ekonomi dari kawasan ini berkontribusi besar terhadap pemasukan APBN. Kontribusi daerah kami (Kepri) terhadap PDRB 40 triliun. Terbesar setelah Jakarta," imbuhnya.
Ia mengatakan ketika akses ke Batam dibatasi. Maka dampaknya tidak hanya kepada pemerintah, namun masyarakat.
"Sehingga tidak hanya berkontribusi masyarakat, namun juga pendapatan negara," bebernya.
Apabila akses wisatawan dibuka, katanya, maka kewajiban pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya juga dijanjikan akan patuh dan menyesuaikan aturan sesuai protokol kesehatan.
"Kalau kita buka, kita akan buka berdasarkan protkes yang tinggi. Kami datang kesini mengamankan kebijakan kesini.
Saya sudah ajukan ke pusat, 16 Oktober 2020 lalu. Saya membuat surat tertulis kepada menteri-menteri terkait. Kami sudah menyediakan lab PCR mobile di Tanjungpinang.
Kita juga sudah koordinasi dengan BP Batam dan akan membantu nanti pengecekan kesehatan wisman," paparnya.