Breaking News:

PENANGANAN COVID

Beda Sikap Wali Kota Tanjungpinang & Ketua DPRD Soal Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Wali kota Tanjungpinang Rahma menilai, pihaknya masih mengedukasi kepada pelanggar protokol kesehatan, meski ada Perwako 44 Tahun 2020.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Endra Kaputra
PERWAKO NOMOR 44 TAHUN 2020 - Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni menilai penerapan sanksi dan denda dalam Perwako Nomor 44 Tahun 2020 bagi pelanggar protokol kesehatan seharusnya berjalan. Ini berbeda dengan sikap Wali kota Tanjungpinang Rahma yang memilih tidak menerapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Sanksi denda yang diatur dalam Peraturan Wali kota (Perwako) nomor 44 tahun 2020 bagi pelanggar protokol kesehatan belum diberlakukan.

Wali kota Tanjungpinang Rahma mengaku masih memberikan edukasi dan teguran kepada pelanggar protokol kesehatan, semisal tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar.

Menurutnya, dalam Perwako ini paling utama adalah kesadaran individu, barulah keluarga dan lingkungan.

Perwako Nomor 44 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada Oktober 2020 ini mengatur sanksi bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan.

Sanksi tersebut di antaranya mulai dari kerja sosial selama 60 menit dan denda sebesar Rp 50 ribu.

"Perwako ini tidak langsung dikenakan sanksi, masih kami edukasi, dan berikan teguran.

Sebab Perwako ini bukan untuk menakut-nakuti. Jadi belum ada kita kenakan sanksi dendanya.

Namun, kalau juga masih banyak ditemukan pelanggar protokol kesehatan, pasti akan sampai berlakunya sanksi tersebut," ujar Wali kota Tanjungpinang Rahma, Rabu (21/10/2020).

DIRUT BUMD TANJUNGPINANG - Wali kota Tanjungpinang Rahma enggan berkomentar terkait pemeriksaan Direktur BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) di Kejari Tanjungpinang.
DIRUT BUMD TANJUNGPINANG - Wali kota Tanjungpinang Rahma enggan berkomentar terkait pemeriksaan Direktur BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) di Kejari Tanjungpinang. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Berbeda dengan sikap Rahma, Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni mengatakan, seharusnya Perwako tersebut diterapkan sesuai isinya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved