Mahfud MD Bungkam Jendral Gatot Nurmantyo di ILC, Bahkan Singgung-singgung Amien Rais

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Menko Polhuka Mahfud MD sempat hadir dan menjelaskan sejumlah permasalahan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne pada Selasa (30/10/2020).

Mahfud MD, Menko Polhukam menyebut sejumlah tokoh oposisi pun tak akan mampu menyelesaikan persoalan yang selama ini jadi bahan kritik.

Hal ini diungkapnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne pada Selasa (30/10/2020).

Dia menyebut sejumlah nama seperti Amien Rais, Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo tak mampu menyelesaikan persoalan saat mereka menjabat.

Mahfud MD menyatakan ini untuk menjawab kritikan yang kerap dilakukan oleh politisi senior Amien Rais dan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo.

Mahfud MD mengatakan bahwa dua tokoh tersebut sebelumnya juga tidak bisa menyelesaikan apa yang saat jadi bahan kritiknya.

Baca juga: Sujiwo Tejo Andaikan Diri Jadi Presiden di Depan Mahfud MD: Saya Enggak Bakal Mau Anak Saya Maju

Mahfud MD mulanya menjelaskan bahwa tokoh-tokoh yang dinilai ideal dan digadang-gadang bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak menjamin bisa membuktikan diri pada saat memimpin.

Dirinya pun mencontohkan Amien Rais.

Menurutnya, Amien Rais tidak berbeda dengan para pemimpin atau pejabat saat ini yang selalu diberikan kritik pedas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lantas menyinggung peran Amien Rais ketika masih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam memberantas korupsi.

Dikatakannya bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Amien Rais meski saat itu masih memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua MPR.

"Bukan hanya orang dikritik bahkan orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya," ujar Mahfud MD.

"Pak Amien Rais, hebat, lokomotif demokrasi, tapi apakah apa dia bisa mengubah Indonesia, selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara ndak berubah, korupsi masih banyak," katanya.

"Krona-kroni masih banyak, padahal ketua MPR-nya, Amien Rais."

Mahfud MD kemudian menyinggung soal Gatot Nurmantyo yang belakangan ini bersama organisasinya KAMI kerap mengkritik pemerintah.

Dirinya mempertanyakan kenapa pada saat itu tidak memberantas komunis andai saat ini dirinya menyakini aliran tersebut masih ada.

"Katanya banyak komunis, Pak Gatot pernah jadi panglima, mana komunisnya enggak ditangkap? Sekarang bicara komunis," kata Mahfud MD.

"Karena bukan Pak Gatot enggak mau, dia enggak berwenang di bidang itu, pada saat itu," lanjutnya.

Lebih lanjut politikus asal Madura itu lantas memosisikan dirinya saat ini seperti yang sudah dialami oleh Gatot maupun Amien Rais.

Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga kontroversi setiap Undang-undang baru.

Mahfud MD menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.

Karena ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusinya.

"Sama sekarang, 'Lho Pak anda kok diam aja, kok orang dibebaskan dari korupsi', kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain," jelasnya.

"'Pak DPR kok buat undang-undang gitu, partai-partai, lho itu kan urusan di sana. Kita endak boleh intervensi, itulah konsekuensi dari demokrasi," pungkasnya.

Tonton Video Mahfud MD di ILC TV One:

Mahfud MD mulanya mengatakan bahwa tudingan anti-Pancasila tidak hanya ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja.

Menurutnya, semua pemimpin di Indonesia selalu mendapat tudingan tidak paham dengan Pancasila.

Bahkan dikatakannya tidak terkecuali dengan pemerintahan pada era presiden pertama, Ir. Soekarno yang notabene merupakan seorang proklamator sekaligus penggagas dasar negara itu sendiri.

"Banyak orang mengatakan 'Wah pemerintah sekarang ini enggak beres. Tidak mengerti Pancasila'," ujar Mahfud MD.

"Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila," jelasnya.

Mahfud MD mengatakan sebelum ditujukkan kepada Jokowi, tudingan anti-Pancasila sudah pernah dialami oleh Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menambahkan bahwa kebanyakan tudingan tersebut membuat mereka memutuskan meletakkan jabatannya, karena tidak hanya tudingan, melainkan sudah diikuti oleh aksi massa.

"Bung Karno jatuh karena dituduh tidak ngerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila, katanya 'Wah itu komunis'," kata Mahfud MD.

"Sesudah itu katanya Pak Harto bagus. Jatuh karena dituduh melanggar Pancasila."

"BJ Habibie orang hebat, didemo selama pemerintahannya, lalu dituduh tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timor Timor, dibilang anti-NKRI, merusak NKRI, merusak Pancasila."

"Gus Dur sama, habis dia, didemo katanya enggak bisa melaksanakan Pancasila. Jatuh dia,"

"Mbak Mega dituduh 'Wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan UUD 1945'. Di demo masa pemerintahannya."

Tak terkecuali SBY yang merupakan presiden dengan periode memimpin dua kali juga ikut merasakan tudingan miring tersebut.

"Pak SBY iya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara 'Anda mau ndak mengeluarkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar. Ini pemerintah Anda melanggar Pancasila."

Melihat pengalaman-pengalaman tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menyakini bahwa siapapun orangnya yang akan memimpin Indonesia selalu diterpa isu ini.

Dirinya pun mencontohkan Gatot Nurmantyo, Ekonom Senior Rizal Ramli, Kepala KSP Moeldoko hingga dirinya sendiri.

"Sekarang juga sama dituduh begitu, besok kalau Pak Gatot jadi presiden pasti sama akan ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," ungkapnya.

"Kalau Rizal Ramli atau saya, atau Pak Moeldoko, Pak Karni jadi presiden pasti ada orang mengatakan anti-Pancasila," pungkasnya.

Tonton Video Mahfud MD di ILC TV One:

Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Mahfud MD juga memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Tonton Video Mahfud MD di ILC TV One:
 

SUMBER: https://wow.tribunnews.com/2020/10/21/mahfud-md-besok-kalau-pak-gatot-jadi-presiden-pasti-ada-yang-mengatakan-enggak-ngerti-pancasila?page=all

Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Mahfud Bungkam Gatot Soal PKI, Singgung Amien Rais: Dia Ketua Lembaga Tertinggi Negara Ndak Berubah