Pemerintah Sediakan Aturan Penyebaran Vaksin Covid-19 Agar Tepat Sasaran

TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Sejauh ini pengadaan vaksin Covid-19 masih menjadi hal yang sangat priritas di Indonesia. 

Hal ini agar bangsa Indonesia bisa kembali normal dan ekonomi kembali tumbuh.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan, pengadaan vaksin menjadi prioritas pemerintah.

Sebab, vaksin bisa menghentikan pandemi Covid-19 dan membantu kepercayaan publik untuk pemulihan ekonomi.

"Dua hal ini bisa diselesaikan dengan imunisasi," ujar Airlangga, dikutip dari Covid19.go.id, Kamis (22/10/2020).

Ia menyebut, pemerintah menyiapkan seluruh akses guna mempercepat pengadaan vaksin di tengah masyarakat.

Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait pembelian vaksin dan sekarang disiapkan peraturan menteri kesehatan (Permenkes).

“Metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah."

"Dan bisa mengakses pada kelompok prioritas untuk mendapatkannya di akhir tahun 2020 ini," jelasnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah menempuh dua jalur dalam pengadaan vaksin tersebut.

Pertama jalur mandiri melalui pengembangan Virus Merah Putih yang dalam pengembangannya siap masuk ke produksi pada akhir 2021.

Yang kedua adalah jalur kerja sama internasional.

Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi kelas dunia seperti Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan Astra Zeneca yang dikembangkan Oxford University, Inggris.

Sebagai contoh, vaksin Covid-19 dari Sinovac sebanyak tiga juta dosis yang diharapkan masuk ke Indonesia pada akhir 2020.

Selain itu, Sinovac juga akan mengirimkan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di akhir tahun.

Bahan baku tersebut akan diproduksi di Bio Farma.

Terkait prioritas yang mendapatkan vaksin, berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemberian vaksin tahap pertama diberikan pada garda terdepan.

Yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat, dan aparat penegak hukum sebagai penunjangnya.

“Pemerintah sedang menyiapkan road map dan master plan."

"Kami akan melaporkan ke Bapak Presiden yang nantinya akan memutuskan siapa yang didahulukan," kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, dari awal memang keberadaan laboratorium terbatas dengan petugas yang sedikit.

Beberapa laboratorium masih menggunakan teknologi lama, bahkan laboratorium yang diprioritaskan itu untuk penyakit TBC.

Namun sekarang ini, berkat kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 bersama lembaga lainnya, jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 terus berkembang.

"Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 sekarang sudah ada 374 laboratorium dan bakal ada penambahan tiga laboratorium lagi dalam waktu dekat ini."

"Secara umum jumlah laboratorium sudah memadai, Namun petugas laboratorium yang masih terbatas," ungkap Doni.

Ia menyebut, semakin bertambahnya laboratorium ini membuat rata-rata harian pemeriksaan spesimen di atas 40 ribu per hari, bahkan pernah mencapai 50 ribu per hari.

Sementara, untuk pemeriksaan rata-rata sudah 270 ribu spesimen, namun kadang satu orang itu lebih dari satu.

Sehingga, kemampuan rata-rata sekira 33 ribu orang per hari.

"Artinya ini peningkatan luar biasa. Saat awal melakukan pemeriksaan hanya belasan persen dari ketetapan WHO."

"Sekarang sudah 82,51 persen, sebuah angka yang cukup membanggakan," kata Doni.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Airlangga Hartarto Ungkap Pemerintah Siapkan Aturan Pengadaan Vaksin Covid-19 Agar Tepat Sasaran