Pemkab Bintan Tepati Janji, Bayar Tagihan Listrik PJU Menunggak Dua Bulan ke PLN

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menepati janjinya.

Permohonan batas waktu untuk membayar tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menunggak dua bulan lamanya, akhirnya dibayarkan ke PLN Tanjungpinang.

Sekda Bintan Adi Prihantara meminta kepada pihak PLN Persero Cabang Tanjungpinang maupun unit PLN Kijang untuk menunggu hingga Jumat (23/10) untuk pembayaran tagihan listrik PJU itu.

"Sudah kami bayar," ucapnya singkat, Jumat (23/10/2020).

Adi sebelumnya mengungkapkan, keterlambatan prembayaran tagihan listrik itu dikarenakan anggaran APBD Perubahan yang sudah disahkan Rabu (16/9) kemarin masih dievaluasi oleh Provinsi Kepri selama 14 hari.

Namun, karena saat ini ditangani oleh Pjs Bupati Bintan dan Pjs Gubernur Kepri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperkenankan dan hanya Provinsi Kepri yang mengevaluasi, serta harus melalui Kemendagri.

Adi mengungkap, tunggakan tagihan listrik PJU ke PLN Tanjungpinang mencapai Rp 850 juta-an.

Ini berbeda dengan kabar yang santer beredar, jika Pemkab Bintan menunggak hingga Rp 1,4 Miliar.

Adi menegaskan, anggaran untuk membayar tagihan listrik itu tidak terganggu, keterlambatan itu menurutnya karena mekanismenya saja.

Baca juga: Dibagi Dua Kali, Pemkab Bintan Akan Salurkan Bansos Total 45 Kilo Beras Per KPM PKH

Baca juga: Warga Terima Kasih ke Pemkab Bintan, Tarif Roro Tanjunguban Tambelan Turun Sejak 6 Oktober 2020

"Menunggak selama dua bulan. Jadinya pembayaran listrik telat, APBD perubahan sudah jalan baru hari ini katanya nomornya diberikan.

Intinya pemerintah daerah tetap mengikuti aturan yang ada. Listrik juga bukan untuk Pemda. Kami hanya mengelola dan mengaturnya" terangnya sesudah menghadiri rapat paripurna penyampaian visi dan misi pasangan calon di DPRD Bintan, Rabu (21/10).(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)