Ketika Persaingan AS-China Meningkat, Menlu Mike Pompeo Akan Mengunjungi Jakarta
Di tengah persaingan yang semakin agresif antara Amerika Serikat dan China, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berencana lakukan kunjungan ke Jakarta
lihat foto
Kedua menteri membahas keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, Departemen Pertahanan AS melaporkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 16 Oktober.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan pasti ada semacam urusan yang belum selesai dari kunjungan Prabowo ke Pentagon pekan lalu untuk menjamin kunjungan Pompeo.
Dia mengatakan AS mungkin akan mencari tindak lanjut dari Indonesia atas kunjungan Prabowo ke Washington dan kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia.
Di antara masalah lainnya, terutama terkait dengan penolakan pemerintah terhadap proposal agar pesawat mata-mata AS beroperasi di Indonesia dan penolakan rencana China untuk menjadikan wilayah Indonesia tertentu sebagai pangkalan logistik militer.
Reuters baru-baru ini melaporkan bahwa Indonesia telah menolak pendekatan tingkat tinggi AS untuk memberikan hak pendaratan dan pengisian bahan bakar kepada pesawat pengintai P-8 yang memantau aktivitas militer China di Laut China Selatan.
Sementara itu, selama kunjungannya ke Jakarta pada awal September, rekan Prabowo dari Tiongkok, Wei Fenghe dilaporkan mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan militer, yang juga ditolak.
Juru bicara Prabowo Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan Indonesia menjunjung tinggi kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif.
“Kami selalu memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, terutama terkait instalasi militer.
Indonesia tidak akan pernah ikut atau terlibat konflik dengan negara-negara di dunia, apalagi menjadi proxy,” ujarnya dalam video yang ditayangkan di Kompas TV pada bulan September.
Mr Rezasyah mengatakan bahwa penolakan Indonesia untuk memenuhi salah satu permintaan membawa risiko sendiri, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan konsesi dari kedua belah pihak.
“Jika Indonesia mengiyakan China, maka akan ada nilai tambah dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ada, misalnya bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal yang sama berlaku untuk AS, yang pasti dalam konteks persaingan global, keduanya negara-negara bersedia membayar dengan harga tinggi, "saran Mr Rezasyah.
“AS boleh saja mengatur situasi di mana mengakui bahwa Indonesia merdeka, tetapi secara tidak langsung dapat mendukung AS dengan memastikan keamanan selat strategisnya.
Untuk itu perlu ada konsesi, mungkin untuk membuktikan bahwa Indonesia benar-benar merdeka, (AS boleh) memberi izin atau (meringankan) tekanan terhadap Indonesia dalam pembelian Sukhoi 35, "katanya.
Stilwell mengatakan AS sangat terbuka dalam kesadaran domain maritim dan keamanan maritim, karena Indonesia telah mendorong kembali kapal-kapal China yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara, yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
