ANAMBAS TERKINI
Wilayahnya Kepulauan, Anambas Harus Rela Berbagi Penerimaan Sektor Perikanan dengan Lingga & Natuna
Pjs Bupati Anambas Eko Sumbaryadi mengungkapkan, penerimaan daerah dari sektor perikanan sekitar Rp 1 miliar, dan masih dibagi untuk Natuna dan Lingga
lihat foto
Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pengurangan akibat pandemi Covid-19.
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Anambas Eko Sumbaryadi mengungkapkan, penerimaan daerah dari sektor perikanan sekitar Rp 1 miliar.
"Sudah pasti terjadi pengurangan, karena masih fokus penanganan Covid-19.
Angka itu bagi hasil dengan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan seluler, Senin (2/11/2020)
Berkurangnya penerimaan daerah ini, berdampak pada struktur APBDP Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020.
Meski mengalami pengurangan, namun Eko Sumbaryadi tetap meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diserahkan.
Ia ingin agar aloaksi anggaran yang telah disusun dapat terserap secara maksimal.
"Tujuannya tidak lain agar APBDP ini dapat memberi nilai tambah serta mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Anambas di tengah pandemi Covid-19.
Tiap-tiap OPD saya harap dapat mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Pjs Gubernur Kepri Heran dengan Kontribusi Sektor Kelautan
Kontribusi hasil kelautan dan perikanan di Kepri belum memberikan kontribusi besar bagi APBD.
Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyebutkan, struktur komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 97 persennya justru datang dari pajak kendaraan bermotor.
Padahal, letak geografis Kepri sekitar 96 persen terdiri atas laut.
Dari luas itu, yang dikuasai hanya sekitar 24,9 persen. Jumlah itu belum dikurangi zona militer dan kawasan strategis.
Sementara daratan hanya berkisar 4 persen.
"Saya sudah cek kontribusi PAD di daerah, laut tidak ada hubungan dengan APBD.
Lalu laut untuk siapa, dan siapa yang menikmati," tutur Bahtiar Kamis (29/10/2020).
Bahtiar juga menyoroti minimnya kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Free Trade Zone (FTZ) bagi APBD Kepri.
Baca juga: Warga Desa Piabung Anambas Tunda Ekspor Bilis ke Jepang Gegara Pandemi Covid-19
Baca juga: Investor Jakarta Lirik Perikanan Anambas, Jalin Kerja Sama dengan BUMD Provinsi & DP3 Anambas
Menurutnya, investasi bernilai puluhan hingga ratusan triliunan Rupiah di daerah tersebut belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Menurut saya masih banyak warga yang susah, bahkan untuk beli masker saat pandemi COVID-19 saja sulit.
Belum lagi angka pengangguran yang mencapai 60 ribu orang," ujarnya.
Bahtiar tak menampik, jika investasi di Kepri cukup baik. Tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pihaknya berkomitmen menuntaskan sejumlah permasalahan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.
Kepri menurutnya, memiliki banyak peluang ekonomi namun belum dikelola secara optimal.
Selama 71 hari menjabat Pjs Gubernur Kepri, ia upayakan menuntaskan persoalan di Kepri, orientasinya tentu demi kepentingan masyarakat umum.
"Harapan kita, ekonomi rakyat di bidang perikanan juga maju. Sehingga, menciptakan masyarakat yang sejahtera," tambah Bahtiar.
Nilai APBDP Kepri
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Kepri disahkan Rp 3,929 Triliun.
Dalam sidang paripurna DPRD Kepri, pengesahan nilai APBDP Provinsi Kepri ini terdiri dari rencana penerimaan daerah yang diproyeksikan Rp 3,525 Triliun.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,165 Triliun.
Dana perimbangan sebesar Rp 2,321 Triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 36 Miliar.
Dari total anggaran APBD P yang telah disahkan tersebut juga terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,034 Triliun, dan belanja langsung Rp 1,895 Triliun.
"Ini angka terbaik dimiliki Kepri, hebat Kepri ini, apalagi masa pandemi saat ini. Artinya APBD masih stabil. Selisih di APBD murni hanya Rp 28 Miliar," ungkap Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin, Selasa (27/10/2020).
Menurutnya, sejumlah provinsi di Indonesia besaran APBDP-nya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan APBD murninya.
Meski terbilang fantastis, namun Bahtiar meminta agar penggunaan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
"Sesuai perintah Bapak Presiden, terutama dampak sosial ke masyarakat," ucapnya yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS. Arif Fadillah. (TribunBatam.id/Rahma Tika/Leo Halawa/Endra Kaputra)
