ILC TV ONE

Di ILC TV One, Adu Argumen Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan Jubir Jokowi Bawa Nama SBY

Program ILC TV One tadi malam menyajikan adu argumen menarik antara Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Youtube Indonesia Lawyers Club
ILC TV ONE - Program ILC TV One tadi malam menyajikan adu argumen menarik antara Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. 

Kebebasan berpendapat adalah hak individu yang dijamin oleh konstitusi.

Namun hadirnya UU ITE menuai pro-kontra karena di pasal-pasal tertentu dianggap sebagai "pasal karet".

Simak video selengkapnya:

Said Didu Kritik Pejabat Anti Kritik

Satu tokoh yang mengkritisi kebebasan berpendapat dalam ILC tadi malam yakni Said Didu.

Said Didu mengungkapkan saat ini ketakutan dalam kebebasan berpendapat sudah masuk ke ranah desa.

Baca juga: Topik ILC TV One 3 November 2020 soal UU ITE, Karni Ilyas Diminta Undang Rocky Gerung

Kini masyarakat desa pun takut terkena UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat mereka.

"Bung Karni, ketakutan UU ITE ini saya katakan sudah sampai ke desa-desa, ada kakak saya sampai melarang saya pulang karena takut ditangkap," ujarnya.

Menurutnya, UU ITE saat ini sudah melebar dari fungsi dan tujuan dibuatnya undang-undang.

UU ITE bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi, kini sudah tidak berjalan semestinya.

Said Didu mengatakan, UU ITE  yang seharusnya untuk menjaga informasi dan transaksi elektronik, kini digunakan sekelompok orang untuk menjaga transaksi perasaan.

"Jadi bayangkan jika saya berbicara sesuatu dan ada satu atau dua orang yang tersinggung dari jutaan masyarakat, maka saya sudah bisa dilaporkan." ujarnya.

Baca juga: Rocky Gerung Narasumber ILC TV One Malam Ini, Debat dengan Irma Suryani Chaniago Lagi?

Said Didu mengatakan kritikan justru diperlukan oleh pejabat publik, terlebih dalam membuat kerangka kebijakan.

Menurutnya, tidak semua kritikan itu buruk.

Kritikan justru menjadi analisis secara gratis oleh seorang pejabat publik dalam mengambil suatu kebijakan.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved