Di ILC TV One, Adu Argumen Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan Jubir Jokowi Bawa Nama SBY

Editor Danang Setiawan

TRIBUNBATAM.id - Program ILC TV One  tadi malam menyajikan adu argumen menarik antara Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Program ILC TV One edisi Selasa 3 November 2020 mengangkat judul: UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?

Dalam ILC TV One tadi malam, beberapa tokoh nasional dihadirkan dalam forum tersebut.

Ada hal yang menarik saat terjadi adu argumen Rocky Gerung vs Kapitra Ampera dan juru bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman.

Momen tersebut terjadi saat Rocky Gerung menyinggung UU ITE yang sudah mengancam kebebasan berpendapat saat ini.

Menurutnya, yang mengancam kebebasan berpendapat bukanlah Undang-Undang ITE, namun arogansi kekuasaan.

Rocky Gerung menyebut saat ini arogansi kekuasaan lah yang mengancam kebebasan berpendapat.

Baca juga: Di ILC, Said Didu Singgung UU ITE: Kalau Tak Mau Dikritik Jangan jadi Pejabat Publik

"Undang-undang itu cuma alat, kalau tidak ada UU ITE pun UU pornografi bisa dipake untuk mengancam kebebasan," kata Rocky gerung dilansir dari channel youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/11/2020).

Akademisi Rocky Gerung blak-blakan menuduh pemerintah mengambil hak warganya menyebarkan informasi.

"Hak saya menyebarkan informasi diambil orang lain," kata Rocky Gerung dikutip dari akun resmi Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/11/2020)

Namun pernyataan Rocky Gerung tersebut ternyata memantik emosi Ampera Kapitra dan jubir Jokowi, Fadjroel Rachman.

Keduanya mulai terpancing ketika Rocky Gerung mulai melontarkan tuduhan bahwa pemerintah telah mengambil hak masyarakat untuk menyebarluaskan informasi.

"Bukan pemerintah kan?"  tanya Jubir Presiden Jokowi Fadjroel Rachman memotong pernyataan Rocky Gerung.

"Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah," kata Rocky disambut tawa di studio ILC TV One.

Politisi PDIP Kapitra Ampera juga ikut debat dengan Rocky Gerung.

Kebebasan berpendapat adalah hak individu yang dijamin oleh konstitusi.

Namun hadirnya UU ITE menuai pro-kontra karena di pasal-pasal tertentu dianggap sebagai "pasal karet".

Simak video selengkapnya:

Said Didu Kritik Pejabat Anti Kritik

Satu tokoh yang mengkritisi kebebasan berpendapat dalam ILC tadi malam yakni Said Didu.

Said Didu mengungkapkan saat ini ketakutan dalam kebebasan berpendapat sudah masuk ke ranah desa.

Baca juga: Topik ILC TV One 3 November 2020 soal UU ITE, Karni Ilyas Diminta Undang Rocky Gerung

Kini masyarakat desa pun takut terkena UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat mereka.

"Bung Karni, ketakutan UU ITE ini saya katakan sudah sampai ke desa-desa, ada kakak saya sampai melarang saya pulang karena takut ditangkap," ujarnya.

Menurutnya, UU ITE saat ini sudah melebar dari fungsi dan tujuan dibuatnya undang-undang.

UU ITE bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi, kini sudah tidak berjalan semestinya.

Said Didu mengatakan, UU ITE  yang seharusnya untuk menjaga informasi dan transaksi elektronik, kini digunakan sekelompok orang untuk menjaga transaksi perasaan.

"Jadi bayangkan jika saya berbicara sesuatu dan ada satu atau dua orang yang tersinggung dari jutaan masyarakat, maka saya sudah bisa dilaporkan." ujarnya.

Baca juga: Rocky Gerung Narasumber ILC TV One Malam Ini, Debat dengan Irma Suryani Chaniago Lagi?

Said Didu mengatakan kritikan justru diperlukan oleh pejabat publik, terlebih dalam membuat kerangka kebijakan.

Menurutnya, tidak semua kritikan itu buruk.

Kritikan justru menjadi analisis secara gratis oleh seorang pejabat publik dalam mengambil suatu kebijakan.

"Saya sudah 32 tahun di dalam pemerintahan, saya justru senang jika mendapat kritikan, daripada saya menyewa konsultan, karena melalui kritikan kita bisa mendapatkan informasi lain," katanya.

Said Didu menyinggung jika ada pejabat publik yang anti kritik sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kalau tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat publik," ujar Said Didu,

Karena prinsipnya pejabat publk itu dapat menerima kritikan.

Said Didu mengatakan menjadi pejabat publik sudah harus siap mendapat kritik dari masyarakat.

"Karena kritikan itu bentuk aspirasi rakyat, dan sudah seharusnya pejabat publik dalam membuat kebijakan dari aspirasi rakyat." katanya.

Di penghujung waktu, Said Didu menyebut hak kebebasan berpendapat adalah hak dasar rakyat. 

Lihat Video:

(Tribunbatam.id/Tribuntimur)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul SERU! ILC TV One Semalam Rocky Gerung Dikeroyok Jubir Jokowi dan Kapitra Ampera, Pemerintah Dituduh