Pekan Depan KPK Tahan Bupati dan Wali Kota, Siapa? Begini Kata Firli Bahuri

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan KPK akan menahan dua kepala daerah pada pekan depan. 

Komisaris jenderal polisi itu enggan mengungkapkan identitas dua kepala daerah yang bakalan mendekam di rumah tahanan (rutan) KPK.

"Bapak lihat aja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota," ucap Firli di acara Webinar Pembekalan Cakada lewat saluran Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

Firli memastikan, KPK menaruh perhatian khusus terhadap jalannya pemilihan kepala daerah karena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

Ia merinci, KPK sudah 122 orang bupati/wali kota dan 21 orang gubernur yang terjerat kasus korupsi.

Kasus korupsi, kata Firli, juga tersebar di 26 provinsi dari total 34 provinsi yang terdapat di Indonesia.

"Sebaran korupsi terjadi di 26 provinsi, kalau begitu berarti hanya 8 yang tidak atau belum tertangkap, 26 dari 34," katanya.

Baca juga: KPK Tahan Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus, Suap Pengurusan DAK

Diketahui, pada 2020 ini KPK telah menahan tiga orang kepala daerah yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

"(Tahun) 2020 ini kami sudah tahan 1, 2, 3, sudah 3 kepala daerah yang kita tahan. Terbaru kemarin Tasik (Wali Kota Tasikmalaya).Minggu depan, lihat saja nanti, ada lagi, bupati dan wali kota," imbuhnya.

Kinerja KPK saat ini banyak disorot. Lembaga Survei Indonesia ( LSI) menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik.Hasil survei beberapa waktu lalu itu menunjukkan, hanya 67 persen responden yang memercayai KPK dalam mengawasi penyaluran bantuan penanganan Covid-19.

Adapun survei LSI ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang diwawancarai melalui telepon dalam kurun waktu 13-17 Oktober 2020.Survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Plt Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menjadikan hasil survei LSI sebagai momentum untuk mengevaluasi komitmen dan keseriusan pemberantasan korupsi."KPK memandang momen ini (survei LSI) sebagai pengingat kita bersama untuk mengevaluasi komitmen dan keseriusan kita dalam pemberantasan korupsi," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (5/11).

Kata Ali, komitmen tersebut mesti diwujudkan dalam bentuk kebijakan politik yang mendorong antikorupsi, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta layanan publik yang terjangkau dan bebas korupsi.

Dalam surveinya, LSI mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Hasilnya, Presiden Joko Widodo mengisi posisi puncak sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 14 persen responden sangat percaya, 67 persen responden cukup percaya, 15 persen responden percaya, 1 persen responden sangat tidak percaya, dan 3 persen responden tidak