88 Persen Usaha Mikro di Kepri Kehabisan Tabungan Selama Masa Pandemi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin meminta pemerintah kabupaten/kota di Kepri, menaikkan anggaran UMKM.

Pasalnya Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penyangga di masa pandemi Covid-19.

"UMKM harus dikembangkan. Kita (pemerintah) di Kepri harus bantu UMKM," kata Bahtiar saat beberapa waktu lalu berada di Batam.

Diakuinya dengan APBD Provinsi Kepri yang ia sudah diminta dinaikkan, tahun 2020. Sehingga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepri.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah di Kepri juga diminta, menjaga UMKM untuk bertahan dan tumbuh, dengan mengalokasikan dana lebih besar untuk UMKM.

Kemudian, perlu bantuan percepatan transformasi digital bagi UMKM di Kepri.

Bahtiar mengungkapkan alokasi APBD di kabupaten/kota dan Pemprov Kepri, masih minim untuk membantu UMKM. Baik dari segi dukungan bantuan modal, pelatihan hingga mendukung keterampilan pemasaran.

Baca juga: Kabar Gembira, Presiden Jokowi Perpanjang Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Hingga Tahun 2021, Ini Syaratnya

"Mau kembangkan UMKM. Tapi anggaran di APBD, hanya Rp1 miliar. Itu harus ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Satari mengatakan, selain modal, perlu mendorong inovasi dan layanan digital bagi UMKM.

Disebutkan, data BPS per September 2020, kondisi yang dihadapi UMKM memang cukup menantang.

"45 persen pelaku UKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. UMKM harus dibantu berinovasi dalam pemasaran secara digital," katanya.

Diungkapkan Fiki, data survei Asian Development Bank (ADB) terkait dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia sebanyak 88 persen usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya.

"Karena itu sangat penting bagi usaha mikro agar diintervensi dengan literasi keuangan,” ujar Fiki.

Diakuinya, Kemenkop UKM, memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam 4 tahap. Pertama meningkatkan SDM dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Kemudian, mengintervensi perbaikan proses bisnisnya yang diturunkan ke dalam beberapa program.

"Selanjutnya, perluasan akses pasar yang salah satunya juga Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat adalah mengklarifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM," harapnya.