PILKADA KEPRI - Soerya Soroti Status Lahan, Isdianto Tawarkan Sekolah Gratis, Ansar Berdayakan ASN

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yang mengikuti debat Pilkada Kepri 2020 saling adu visi misi terkait apa aja yang akan dilakukan jika kelak terpilih.

Debat yang digelar di Hotel Radisson, Batam, Jumat (20/11/2020) malam dikemas dengan protokol kesehatan Covid-19 tidak mempengaruhi percatuan ide dan gagasan masing-masing Paslon dalam debat publik berdurasi sekitar 2 jam 30 menit.

Setiap Paslon berusaha keras menjawabi berbagai persoalan yang diajukan oleh para penelis dalam sejumlah pertanyaan.

Bertolak dari permasalah tersebut, mereka coba menawarkan solusi bagi masyarakat Kepri jika terpilih menduduki kursi Kepri 1 dan 2 nanti.

Paslon Nomor Urut 01, HM. Soerya Respationo-Iman Sutiawan misalnya melihat status lahan masih menjadi penghambat bagi perkembangan geliat investasi dan usaha di Kepri.

Hal ini dikatakannya saat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Paslon dengan tagline Soerya-Iman Energi Kepri (Sinergi) ini.

Soerya menyoroti dilematika status Kota Batam sebagai Kota Otonom sekaligus Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2007. Sebelum adanya penetapan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam, dinilai terdapat corak dualisme kebijakan. Penetapan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019.

"Tetapi penetapan ini tidak menjawab keraguan akan adanya dualisme kepemimpinan di Kota Batam," ujar Soerya.

Baca juga: Mengenal Baju Kurung Cekak Musang, Dikenakan Isdianto dan Ansar Ahmad saat Debat Pilkada Kepri 2020

Menurut Soerya, dilematika status Kota Batam merupakan akar masalah tersendiri dari problem ketidakpastian dan tumpang tindih status lahan di Kota Batam.

Keraguan terhadap adanya dualisme kebijakan antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam disebabkan oleh adanya Pasal 21 UU Nomor 53 Tahun 1999. UU ini mengamanatkan peraturan pemerintah harus mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam.

"Itu terjadi sejak tahun 1999, sekarang tahun 2020. Masalah tersebut hingga saat ini belum terjawab," tegas Soerya.

Dengan demikian, dia mengambil kesimpulan penetapan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam tidak serta merta menjawab segala persoalan hukum yang ada di Kota Batam, khususnya permasalahan status lahan.

Soerya-Iman menunjukan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri sebanyak 131.966 orang berdasarkan data BPS Kepri per Maret 2020.

Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 4.208 orang jika dibandingkan dengan September 2020.

Problem kemiskinan ini kemudian dijawab oleh paslon Soerya-Iman. Soerya justru menawarkan dua solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dia berkaca dari pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri pada 2010 lalu. Kala itu, Pemerintah Provinsi Kepri membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan (TKPK).

"Tim ini lintas dinas atau lintas OPD. Kami mengajak kabupaten/kota di Kepri untuk menganggarkan program pengentasan kemiskinan sekian rupiah, maka provinsi akan menganggarkan 200 persennya," jelas Soerya.

Tim tersebut akan menjalankan sejumlah program semisal program rumah tidak layak huni (RTLH), program unit usaha bagi ibu rumah tangga, program kesehatan bagi para balita (UPGK), juga program lain di bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

Di samping menggerakkan kembali TKPK, Soerya juga menilai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi solusi lain untuk mengentaskan kemiskinan.

Sebab, peningkatan PAD dapat berpengaruh pada kenaikan anggaran dalam APBD Kepri.

"Kalau APBD kita naik, tentu realisasi anggaran untuk kesehatan yang 10 persen dan pendidikan yang 20 persen juga akan meningkat," tambah Soerya.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 02, H. Isdianto-Suryani terlihat kompak dan saling mengisi dalam menjawab pertanyaan pertanyaan yang dilempar oleh moderator.

Dengan waktu yang relatif singkat Paslon dengan tagline Isdianto-Suryani Untuk Kepri (Insani) ini menjawab semua pertanyaan yang disampaikan panelis.

Pada sesi ke tiga misalnya, Isdianto-Suryani mendapatkan pertanyaan terkait pembangunan sosial ekonomi untuk kemakmurkan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM.

Isdianto menjawab permasalahan itu dengan memberikan sekolah gratis tingkat SMA/SMK sederajat, S1 dan S2 untuk peningkatan SDM.

"Tujuan kita memberikan beasiswa untuk melatih dan mendidik anak kita agar bisa terampil dalam bekerja. Kita tahu SDM kita belum memadai, maka kita terus akan meningkatkan SDM kita," kata Isdianto.

Suryani menambahkan 96 persen wilayah Kepri merupakan mayoritas lautan, sehingga harus ada sekolah yang bergerak di bidang maritim dan kelautan agar sumber daya kelautan dapat dieksplotasikan.

"Ke depan kita akan memperbanyak sekolah yang bergerak di sektor kelautan dan kemaritiman. Karena ekonomi kita belum dapat banyak dari sektor kelautan," ujar Suryani.

Wanita itu mengatakan Insani akan menambah sekolah kejuruan di sektor kelautan agar sesuai dengan kondisi Kepri saat ini.

Bersama Isdianto dia coba menghidupkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengasah kemampuan anak-anak Kepri sehingga mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Di samping itu, pemulihan sektor pariwisata pun masuk perhatian serius Isdianto-Suryani.

Keduanya bertekad akan membangkitkan geliat pariwisata di tengah pandemi dengan mencanangkan Pariwisata Sehat.

"Kita akan membuka destinasi baru dengan melibatkan masyarakat agar meningkatkan geliat ekonomi masyarakat," ujar Isdianto.

"Ke depan kami akan membangkitkan destinasi Pariwisata Sehat, membangun kerja sama dengan semua pihak baik masyarakat dan para trevel perjalanan, hotel dan pelaku pariwisata lainnya," tambah Suryani.

Mantan anggota DPRD Kepri itu juga menegaskan Insani akan memberikan stimulus-stimulus untuk pelaku pariwisata agar bisa memberikan terobosan untuk menarik wisatawan.

Dengan konsep ini mereka akan memberdayakan masyarakat secara langsung, sehingga ekonomi di sekitar daerah pariwisata itu terus bergeliat.

"Ini komitmen kami untuk membangkitkan pariwisata pasca diterpa pandemic Covid-19," tegas kader PKS ini.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 03, H Ansar Ahmad-Hj. Marlin Agustina menaruh perhatian pada aspek kesehatan dalam masa pandemi saat ini.

Kedua menawarkan solusi penguatan Satgas Covid-19, penguatan penegakan protokol kesehatan, memperbanyak Laboratorium Covid-19 dan mendatangkan vaksin.

"Selain itu, kami akan berusaha melakukan pemulihan ekonomi agar masyarakat Kepri sejahtera, token, sekolah gratis, menyediakan beasiswa untuk 7.000 siswa dan mahasiswa setiap tahun, memperhatikan insentif guru dan modal usaha untuk 5.000 UMKM di Kepri," ucap Ansar.

Paslon dengan tagline Ansar-Marlin Amanah Negeri (Aman) ini mendapat pertanyaan bagaimana mengelola Sistem Merid Birokrasi ASN dan menghilangkan KKN.

Ansar mengatakan akan menerapkan aturan ASN sebagaimana mestinya dengan prinsip kelembagaan dan menempatkan ASN dengan kemampuannya.

"Tidak ada prinsip suka dan tidak suka dalam penempatan ASN. Kita juga pasti menerapkan sistem yang baik sesuai dengan porsi ASN yang diperlukan. Ada juga dilakukan sistem evaluasi baik, buat cek and belance agar ASN bekerja dengan baik bisa mendapatkan penghargaan dan mendapat hukuman bagi ASN bekerja tidak baik,"sebut Ansar.

Marlin pun menyampaikan akan ada perencanaan melalui aplikasi e-planing dan prosedur satu pintu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi perhatian kami, strategi pendekatan dengan edukasi serta pencegahan kami lakukan dalam pemberantasan korupsi," ujar Marlin.

Selain itu, Ansar- Marlin mendapat pertanyaan mengenai Kepri yang memiliki wilayah lautan, namun belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan PAD dan wisata bahari.

Ansar menanggapinya dengan mengatakan visi-misi Aman telah melakukan pemetaan setiap wilayah di Kepri yang memiliki potensi maritim.

Misalnya,  Natuna dan Anambas didorong untuk pengolaan perikanannya.

Aman akan memberlakukan Batam sebagai kawasan industri maritim, logistik, pariwisata, dan memberikan sebanyak mungkin relaksasi kepada investasi.

“Bintan kita fokus pada industri manufaktur maritim dan wisata, dan memberikan fasilitas pajak pelayanan, serta birokrasi lebih baik. Untuk kawasan Lingga tentu kita dorong untuk industri hasil pertanian dan perternakan. Jadi kami sudah petakan kawasan maritim disesuaikan potensi Kabupaten-Kota," jawab Ansar.

Pada akhir debat publik, ketiga Paslon diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement.

“Insyaallah pada 9 Desember yang akan datang, satu dari tiga Paslon ini pasti akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Siapa pun yang terpilih di antara ketiga Paslon  ini harus bisa saling memberikan sumbangan pikiran untuk masyarakat. Tentu kita semua bersinergi untuk itu. Untuk masyarakat Kepri kami minta doa restu,” kata Soerya.

“Saudara-saudariku masyarakat Kepri, Pilkada bukan buat kita terpecah. Kami sifatnya melanjutkan. Jika kami masih ada kekurangannya kami minta maaf. Saya jadi gubernur definitif hanya 3 bulan. Tapi jika kami terpilih kami akan meningkatkan yang masih kurang dan memberikan yang terbaik,” tegas Isdianto.

“Pilkada tidak boleh buat masyarakat terpecah dan terpolarisasi. Merosotnya ekonomi akibat pandemi jangan buat kita patah semangat. Bagi kami Pilkada ini adalah panggilan nurani untuk menjawabi semua permasalahan di Kepri,” timpal Ansar. (hsu/bob/dra/blt/tom)