Teka-teki Pengganti Edhy Prabowo, Ramai Dukungan Susi Pudjiastuti Jadi Menteri KKP

TRIBUNBATAM.id - Sosok pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mulai ramai dibicarakan, mencuat nama Susi Pudjiastuti.

Ramainya sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Saat Edhy Prabowo menghadapi masalah hukum, Presiden Jokowi nampaknya segera menunjuk sosok Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru.

Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang digantikan Edhy Prabowo.

Saat menjadi menteri, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster yang kini menjadi kasus yang menjerat Edhy Prabowo.

Presiden  Joko Widodo angkat bicara soal kabar ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menekankan, pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020). 

Baca juga: Profil Edhy Prabowo, Menteri KKP yang Ditangkap KPK, Pernah Disekolahkan Prabowo Subianto

Baca juga: Reaksi Susi Pudjiastuti saat Ramai Diminta Gantikan Edhy Prabowo Sebagai Menteri Kelautan

Jokowi mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Ia yakin lembaga antirasuah itu bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati. Dan, saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional," kata dia.

Lantas apakah Susi Pudjiastuti akan kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan?

Jokowi masih belum menentukan sosok pengganti Edhy Prabowo.

Namun Di media sosial Twitter nama pengusaha Susi Pudjiastuti trending topic nomor satu.

Hal tersebut menyusul ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Orang dekat Prabowo Subianto itu diketahui baru saja pulang dari lawatan ke Amerika Serikat.

Penangkapan ini disebut-sebut terkait dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster.

Di Twitter sebagian besar netizen mendesak Susi Pudjiastuti kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengantikan Edhy Prabowo.

Pasalnya berbeda dengan Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti saat masih menjabat sebagai menteri ia melarang keras ekspor benih lobster.

"Bu susi jadi menteri kkp lagi dong bu, plaesssssss"

"bu udah prepare jadi menteri lagi belum? bapak belum calling kah?"

"Kembali lah bu.. Indonesia butuh ibu"

"Bu gak mau comeback jd mentri lagi?"

Lantas bagaimanakah reaksi Susi Pudjiastuti menanggapi desakan netizen?

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 itu tak menanggapi dengan serius permintaan netizen.

Susi Pudjiastuti memilih untuk me-retweet berita-berita online soal ekspor benih lobster.

Lantas bagaimana reaksi Susi setelah penggantinya diciduk KPK?

Lewat akun twitternya, @susipudjiastuti, yang sudah terverifikasi, Susi malah mengunggah dua berita terkait keterlibatan politisi Partai Gelora Fahri Hamzah dan pernyataan pakar komunikasi Effendi GazalI yang menantang Susi diiskusi terbuka soal polemik ekspor benih lobster.

Sebelumnya Susi Pudjiastuti mengkritik Effendi Gazali soal pandangannya yang mendukung pembukaan ekspor benih lobster.

Dalam unggahannya di akun twitter pribadinya, Susi menyinggung sosok yang populer di sebuah acara parodi Republik Mimpi itu lantaran menyebut lobster di perairan Indonesia jauh dari kata punah.

"Keilmuan tinggi seorang guru besar, Docto, dalam menjustifikasi / memperlihatkan/ meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster saya tidak berilmu dan saya berduka. Mari simak video ini," tulis susi dalam unggahannya seperti dilihat Sabtu (15/2/2020).

Menjawab kritikan Susi yang dialamatkan kepadanya, Effendi Gazali meresponnya dengan mengundang Susi ikut dalam diskusi ketimbang saling berargumen di lini masa.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) ini mengajak Susi datang ke acara diskusi lobster di Kementerian Kelautan dan Perikakanan (KKP) pada Rabu (19/2/2020) mendatang.

"#BuSusiysh 6 @Susipudjiastuti Begini Bu, sesuai peradaban ilmiah: km undang Ibu Silaturahmi & Diskusi Ilmiah "Lobster: Apa Adanya" . Usul km Rabu, 19 Feb. Di Aula KKP (rumah Ibu jg kan?). Para ahli & jurnalis mhn semua yg berkenan hadir. Smg berkenan, jadwal bs kt cocokkan, trms," tulis Effendi Gazali.

"JGNADADUSTA Ayuk Bu kt ngobrol+ngopi & tunjukkan bukti2. Undangan 19 Feb tetap terbuka. Kt sama2 dukung keberlanjutan + hatchery & bongkar data penyelundupan benih lobster, apa adanya. Trims," tulisnya lagi.

Diketahui, Effendi Gazali saat ini ditunjuk menjadi Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP).

Menurut dia, ketimbang terus menerus jadi polemik di media sosial, lebih baik diselesaikan dalam diskusi terbuka untuk sama-sama mencari titik temu terkait kebijakan melegalkan kembali ekspor benih lobster.

"Sy mhn maaf jk tdk terlalu sering bs twit atau socmed lain. Sy sdg coba mendengar the voiceless. Itu tugas utama KP2 (Komisi Pemangku-kepentingan). Revisi kebijakan harus sebesar2nya mendengar & memihak semua. Trima kasih," ucap Effendi Gazali.

Tak cuma itu Susi Pudjiastuti juga terlihat me-retweet sebuah meme yang berhasil mengocok perut siapa saja yang melihatnya.

Di meme tersebut, tampak Susi Pudjiastuti sedang menelepon seseorang di atas sebuah kapal cepat.

Meme itu juga disertai dengan tulisan yang menjelaskan saat ini Susi Pudjiastuti sedang sibuk dan tak dapat diganggu.

"Tolong bilang saya sedang sibuk tidak bisa diganggu"

Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo

Di masa jabatannya sebagai Menteri KKP, beberapa kebijakannya dianggap kontroversial lantaran merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan pendahulunya, Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Berikut ini sederet kebijakan kontroversial Menteri KKP Edhy Prabowo:

1. Membuka ekspor benih lobster

Pada era Susi Pudjiastuti, terbit Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Larangan inilah yang masuk daftar Edhy untuk direvisi.

Menurut mantan anggota Komisi IV DPR ini, larangan lobster banyak merugikan nelayan.

Edhy mengaku punya cukup alasan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Menteri Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya.

Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi.

Ketimbang jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan.

Edhy menegaskan, dia tidak menutupi apa pun dalam kebijakan ekspor benih lobster.

Sebelum melegalkan ekspor benih lobster, KKP telah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik.

"Terdapat 13.000 nelayan yang menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Ini sebenarnya yang menjadi perdebatan, karena akibat ekspor dilarang mereka tidak bisa makan. Mereka tidak punya pendapatan. Ini sebenarnya pertimbangan utama kami," kata Edhy.

2. Bolehkan alat tangkap cantrang

Edhy Prabowo mengaku telah melakukan kajian terkait keluarnya izin penggunaan cantrang.

Sebelumnya, larangan cantrang dan 16 alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan lainnya mulai diberlakukan tahun 2018.

Larangan alat tangkap cantrang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Edhy mengaku, ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan.

Sebab, penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang.

Menurut pendapat tersebut, penggunaan cantrang di laut berterumbu karang justru akan merobek cantrang tersebut, bukan merusak terumbu karangnya.

"Ini bukan ngomong pengusaha besar. Banyak rakyat yang juga punya cantrang," kata politisi Partai Gerindra ini.

Dia menegaskan, kebijakan cantrang bukanlah kebijakan instan dan tanpa kajian.

Menurut dia, regulasi pelegalan cantrang yang dilarang pada periode Menteri KKP sebelumnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya.

Kebijakan cantrang, misalnya, Edhy melihat banyak benturan antar-nelayan dengan nelayan tradisional.

Oleh karena itu, untuk mengakomodasi persoalan tersebut, KKP melakukan penataan sesuai zonasi.

Pencabutan larangan cantrang disusun berdasarkan hasil kajian tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Lewat keputusan ini juga, Edhy Prabowo juga mengganti beleid era Susi Pudjiastuti yang mencantumkan larangan penggunaan cantrang.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Didesak Kembali Jadi Menteri Kelautan Gantikan Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti Beri Reaksi Kocak