KEPRI TERKINI
APBD Karimun 2021 Rp 1,297 T, Berikut APBD Kabupaten & Kota lain di Provinsi Kepri
Tidak hanya Karimun, sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri mengesahkan APBD tahun anggaran 2021 dalam paripurna, Senin (30/11) kemarin.
Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
Terdapat kenaikan Rp 18 Miliar lebih jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2020.
Pjs Bupati Bintan Buralimar meminta agar semua pihak mengedepankan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bintan.
"Saya berharap, apa yang sudah dialokasikan bisa terealisasi dengan baik dalam pembangunan di Bintan untuk kesejahteraan masyarakat Bintan," sebutnya, Senin (30/11/2020).
Pada kesempatan itu, Buralimar juga menyampaikan, ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD Bintan, TAPD Bintan, OPD Bintan dan seluruh pihak lainnya.

Buralimar juga sempat berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf jika ada sesuatu hal yang dianggap kurang.
"Demikian, terimakasih sekali lagi saya sampaikan.Saya juga ingin pamit, tanggal 5 nanti terakhir saya bertugas. Selama 71 hari menahkodai Bintan, masih banyak hal yang belum dapat diperbuat," ucapnya.
APBD Batam 2021
Melalui sidang paripurna, Sabtu (28/11) sekira pukul 00.30 WIB APBD tahun 2021 telah disahkan sebesar Rp 2,97 triliun.
APBD 2021 tersebut telah disepakati dengan pembahasan dari tingkat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam.
Adapun rincian APBD tahun 2021 sebagai berikut: pendapatan daerah sebesar Rp 2,86 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,43 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,31 triliun.
“Sedangkan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 109 miliar,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto saat membacakan laporan Banggar.
Sedangkan untuk belanja daerah yaitu sebesar Rp 2,96 triliun, yang terdiri dari belanja tidak terduga sebesar Rp 87 miliar.
Mengenai pembiayaan, dilaporkan ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 107,7 miliar.

“Sehingga postur APBD Kota Batam tahun anggaran 2021 adalah berimbang,” kata Nuryanto.
Oleh karena itu, selanjutnya melalui rapat paripurna tersebut, laporan Banggar ini telah disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).