Hasil Swab Test, 13 Penyelenggara Pilkada Kepri di Tanjungpinang Positif Covid-19

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 13 penyelenggara Pilkada Kepri di Tanjungpinang positif covid-19.

Mereka sebelumnya termasuk 131 orang yang reaktif setelah menjalani rapid test.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, Rustam menyebutkan, jika angka itu masih angka sementara yang dilaporkan kepadanya.

Mereka diketahui positif Covid -19 setelah menjalani swab test atau tes usap.

"Sementara yang dilaporkan ke saya ada 13 orang. Hasil swab test yang lainnya masih kami tunggu juga," ungkapnya saat dikonfirmasi TribunBatam.id melalui pesan WhatsApp, Jumat (4/12/2020).

Sebanyak 131 petugas penyelenggara Pilkada Kepri di di Tanjungpinang reaktif usai mengikuti rapid test.

Ratusan petugas itu merupakan anggota KPPS, PPS, Linmas dan PPK yang sempat melakukan rapid test pada Jum'at (27/11) lalu.

Komisioner KPU Tanjungpinang, Muhammd Yusuf sebelumnya mengungkapkan, terdapat 4.136 petugas Pemilu yang wajib mengikuti rapid test beberapa waktu lalu.

Mereka yang reaktif ini, selanjutnya dibawa untuk mengikuti swab test di RS Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang.

Ia mengungkapkan, petugas yang hasilnya reaktif mayoritas dari domisili Kecamatan Tanjungpinang Barat.

"Mendominasi petugas dari Kecamatan itu. Kalau berdasarkan hasil swab nantinya hasilnya positif, tentu tidak dibolehkan bertugas. Kami cari yang lain saja," sebutnya.

Keputusan Menteri Kesehatan

Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Batam, Didi Kusmarjadi menegaskan, petugas penyelenggara Pilkada Kepri yang berstatus reaktif tidak perlu lagi diperiksa.

Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) tentang panduan pencengahan pengendalian Covid-19.

Seperti diketahui sebanyak 559 orang dari 12.517 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas ketertiban Pilkada 2020 di Batam dinyatakan reaktif usai menjalan rapid tes digelar baru-baru ini.

"Sesuai ketentuan KMK tidak perlu lagi diperiksa. Jika memang dilakukan, melihat ketersediaan logistik," ujar Didi, Jumat (4/12/2020).

Sementara Ketua Bawaslu Kota Batam Syailendra Reza mengaku ada sekitar 100 lebih pengawas pemilu yang juga dinyatakan reaktif.

Baca juga: Satgas Covid-19 di Batam Pulangkan 27 Pasien Sembuh Corona, Mayoritas Karyawan Swasta

Baca juga: Covid-19 di Batam Melonjak Tembus 94 Kasus Sehari, Pjs Wali Kota Anggap Wajar

Namun demikian, pihaknya sudah menyiapkan petugas pengganti.

Ia memastikan tidak ada satu pun petugas pengawas yang positif Covid-19 saat melaksanakan tugasnya saat Pilkada, 9 Desember nanti.

"Ia ada pengawas yang reaktif. Tapi kami sudah ada pegantinya. Karena tetap harus melakukan antisipasi saat pandemi Covid-19," ucap Reza.

Penjabat Sementara atau Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum sebelumnya meminta petugas KPPS yang berstatus reaktif dilakukan tes ulang dengan alat yang berbeda.

Namun, jika hasilnya berada di garis dua merah yang bersangkutan langsung dilakukan swab.

"Misalnya kalau hasil tes belum keluar mereka di karantina dulu dan dicari gantinya. Walaupun, waktunya tinggal beberapa hari lagi.

Tinggal 6 hari lagi, bisalah KPU menyosialisasikan secara cepat kepada teman-teman yang reaktif," ujar Syamsul, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, baik KPU maupun Bawaslu sudah ada petugas pelapis atau cadangan untuk mengantisipasi.

Jika ada petugas penyelenggara pemilu, sakit, meninggal atau terpapar Covid-19. Karena, pihaknya tidak ingin ada temuan kasus baru maupun klaster terjadi usai Pilkada.

"Pastilah mereka punya petugas pelapis. Apabila ada just in case (untuk berjaga-jaga). Misalnya ini harus ada diselesaikan dengan cepat.

Saya kira tugas-tugasnya secara teknis, sampai Sabtu (5/12) malam bisa disosialisasikan dengan cepat," sebutnya.

KPU dan Bawaslu kata Syamsul, punya pengalaman untuk menyampaikan informasi tahapan-tahapan apa yang dilakukan dan kerjakan.

Mulai dari pagi hingga sore baik di tingkat TPS.

Mulai dari petugas penerima buku, pencatatan nomor, perhitungan dan lainya.

"Baik KPU dan Bawaslu tentunya sudah mengantisipasi semua di masa pandemi saat ini. Untuk mewujudkan Pilkada sehat nantinya," kata Syamsul.

Ia menambahkan sebagai solusi, tindakan sosialisasi merupakan tindakan tepat untuk memastikan petugas penyelenggara pemilu ini sehat.

Tanpa ada gejala Covid-19. Bahkan, ia optimis Pilkada Sehat 2020 berjalan aman, lancar dan tidak ditunda.

"Ini solusinya, tetap dilakukan sosialisasi intensitas mungkin yang biasanya 3 hari siang bisa dilakukan malam hari.

Kami optimis Pilkada tidak akan ditunda. Karena, kita sudah memenuhi segala kebutuhan yang diharapkan," jelasnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Roma Uly Sianturi)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google