Pemko Batam Tak Gelar Pesta Kembang Api Perayaan Akhir Tahun 2020, Sektor Swasta?

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Perayaan akhir tahun 2020, Pemerintah Kota atau Pemko Batam tak menggelar perayaan pesta kembang api pada perayaan akhir tahun 2020.

Wali kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, perayaan pesta kembang api yang biasa digelar pada tahun-tahun sebelumnya bakal menimbulkan kerumunan masyarakat.

Sehingga dikhawatirkan tak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya social distancing.

"Kalau acara tahun baru takutnya nanti tak jalankan protokol kesehatan lantaran semuanya pada ngumpul," kata Rudi, Kamis (10/12/2020).

Rudi mengakui pihaknya tak melarang apabila ada pihak swasta menggelar acara.

Seperti perhotelan, resort, dan restoran yang menggelar acara akhir tahun.

Asalkan mereka mematuhi aturan protokol kesehatan. Seperti penggunaan masker, social distancing, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Lantas, bagaimana dengan penjualan terompet? Menurut Rudi, pihaknya juga tidak mengeluarkan larangan untuk penggunaan terompet asalkan dipakai sendiri.

Tidak diperbolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain.

"Kalau penjual, tak masalah. Karena virus tersebut akan mati sekian menit. Pada posisi panas juga akan mati.

Kalau sudah dicoba, tak langsung dijual, mereka simpan 1 hari maka virus sudah mati semua," kata Rudi.

Pemko Batam Perpanjang Masa WFH

Pemko Batam kembali memperpanjang masa bekerja dari rumah jelang akhir tahun 2020.

Sekdako Batam Jefridin Hamid mengungkapkan, kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home/ WFH diperpanjang hingga 23 Desember 2020.

Keputusan WFH ini diambil guna mencegah penyebaran penularan Covid-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia mengatakan saat ini paparan virus masih terjadi di kalangan ASN, beberapa pejabat pemerintah terpapar virus dan harus menjalani perawatan.

Baca juga: DPRD dan Pemko Batam Sepakat, 5 Perda Dicabut Bertentangan Aturan Pusat

Baca juga: BATAM Menuju Green City, Ini Potensi yang Bakal Digali Pemko Batam

Salah satu area perkantoran juga tutup karena ada ASN yang positif.

Hal ini disebabkan pertumbuhan kasus setiap hari belum berhasil dikendalikan.

Penutupan kantor diberlakukan, apabila ada kasus positif Covid-19 di Batam ditemukan.

Kantor akan ditutup selama tiga hari dan disterilisasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

"WFH diperpanjang lagi karena surat edaran terdahulu harusnya tanggal 8 Desember ini sudah normal kembali.

Untuk menghindari paparan yang lebih luas dan melindungi ASN, terutama mereka yang berisiko terpapar," ujarnya, Kamis (10/12/2020).

Selain itu, lanjut dia untuk melindungi ASN, pihaknya meminta para ASN untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi di telepon pintar masing-masing.

Aplikasi ini berisi informasi terkait perkembangan Covid-19 termasuk lokasi yang terpapar covid-19, serta kondisi informasi zona daerah yang dituju jika berada di luar Batam.

"Ini salah satu upaya membantu pemerintah dalam menangani Covid-19. Aplikasi ini juga memberikan informasi terkait rumah sakit, apotik dan lainnya.

Jadi cukup dari telepon pintar saja bisa membantu pemerintah dalam penanganan virus ini," ungkapnya.

Jefridin melanjutkan saat ini berdasarkan data terbaru klaster ASN yang terpapar sudah mencapai 156 orang.
Untuk itu perlu langkah pencegahan agar pekerjaan di lingkungan pemerintahan tetap berjalan, dan ASN juga terlindungi.

Berdasarkan peta dan data penyebaran yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Batam, serta risiko penyebaran.

Lalu jumlah pegawai yang masuk kantor dibatasi hanya 25 persen dari total pegawai keseluruhan.

"OPD yang atur soal ini. Yang penting pelayanan tidak boleh terganggu. Baik pelayanan kesehatan, maupun pengurusan dokumen kependudukan dan lainnya," sebutnya.

Ia meminta meskipun bekerja dari rumah, ASN diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban. Tidak boleh ada kelalaian dalam bertugas. Pegawai juga wajib mengisi Laporan Kinerja Harian (LKH).

”Sampai saat ini sudah ada 224 tenaga medis yang terpapar, dan 143 ASN. Tentu kita harapkan dari kalangan pegawai ini bisa ditekan.

Makanya saya ingin protokol kesehatan tetap dijalankan. Tidak saja di kantor namun juga di rumah," katanya.(*/TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi/Hening Sekar Utami)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google