KEPRI TERKINI
Gubernur Kepri Fokus Pemanfaatan Barang Milik Negara di 2021, Kunci Utama Pembangunan
Menurut Gubernur Kepri Isdianto, saat ini ada beberapa unit aset milik negara yang belum disertifikasi serta masih dikuasai pihak lain.
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
lihat foto
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pengoptimalisasi pemanfaatan barang milik negara menjadi fokus utama Gubernur Kepri Isdianto pada 2021 mendatang.
Menurut Isdianto, saat ini ada beberapa unit aset milik negara yang belum disertifikasi serta masih dikuasai pihak lain.
Isdianto meyakini jika ada proyek pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kepri masuk ke suatu wilayah maka diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Walaupun ada saja potensi gesekan dengan masyarakat sekitar.
"Sekarang ini banyak aset-aset milik negara tetapi dengan status yang tidak jelas. Belum sertifikasi hal ini tentu bisa mengundang oknum-oknum tertentu ingin merampas aset negara.
Kami tidak ingin ada penyimpangan dan aset kita hilang," ujar Isdianto di Gedung Juang, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Provinsi DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Senin, (14/12/2020).
Ia tidak mengelak, kendala terkait lahan kerap mengintai dalam pelaksanaan pembangunan.
Namun menurutnya, hal ini bisa atasi dengan baik, sehingga pembangunan selesai dan aset kita jaga dengan baik.
"Jangan sampai teledor. Pembangunan usai, aset tidak dijaga dan jadi rusak," tegas Isdianto.
Selain itu, Isdianto menekankan agar Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Provinsi Kepri untuk dapat memperhatikan dan memelihara aset yang ada.
"Untuk BPAKD kita minta agar serius dalam menangani aset-aset kita.
Baca juga: Siapa Pemenang Pilkada Kepri 2020? Gubernur Kepri Isdianto Minta Warga Tunggu Pleno KPU
Baca juga: Gubernur Kepri Isdianto Pulang Kampung, Resmikan Gedung Among Mitro di Kundur
Jangan sampai ada aset dibiarkan terus, malah diam-diam diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Isdianto.
Pemprov Kepri akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk konsultasi terhadap aset milik negara.
"Kami tetap kordinasi dengan KPK untuk masalah aset negara.
KPK juga telah memfasilitasi pemerintah daerah untuk konsultasi jika ada sengeketa aset.
Saya ingatkan jika ada aset milik negara yang masih dikuasai oknum, agar segera kembalikan ke negara.
Jika tidak, kita akan kordinasi dengan KPK," sebutnya Isdianto.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)
Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google
