Berita Populer, Yusril Ihza Mahendra Jadi Tim Pengacara INSANI hingga Sekolah Tatap Muka di Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Berita populer Kepri hari ini, Selasa (22/12/2020), Yusril Ihza Mahendra Jadi Tim Pengacara INSANI di Sidang MK, Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Kepri.

Kemudian, Pengusaha Hotel dan Restoran Batam Protes Larangan Acara Tahun Baru, Ketua PHRI : Kenapa Mendadak?

Berikutnya, Sekolah Tatap Muka di Batam Bakal Dimulai Awal 2021, Dimulai dari Area Hinterland.

Beberapa kejadian di Kepri, termasuk Batam menarik perhatian pembaca.

TRIBUNBATAM.id merangkum beberapa berita populer sebagai berikut:

1. Yusril Ihza Mahendra Jadi Tim Pengacara INSANI di Sidang MK, Ajukan Gugatan Hasil Pilkada Kepri.

Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra bakal jadi tim pengacara Isdianto-Suryani (INSANI) di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril Ihza Mahendra, bersama sejumlah pengacara lainnya, disiapkan Tim Hukum Pemenanganan INSANI. Itu menyusul rencana tim mengajukan gugatan hasil Pilkada Kepri ke MK.

Ketua Tim Pemenangan INSANI, Bakti Lubis menilai, Pilkada Kepri 2020 banyak dibumbui kecurangan.

Pasalnya, mereka banyak menerima laporan dari masyarakat atau temuan terkait kecurangan saat Pilkada Kepri tahun ini. Seperti dugaan money politic, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), menghalang-halangi masyarakat untuk memilih atau menghilangkan hak pilih.

"Sehingga terpaksa kita mengajukan gugatan ke MK," kata Bakti kepada Tribunbatam.id melalui gawai, Senin (21/12/2020) malam.

Bakti menambahkan, atas dasar itu pula tim INSANI tidak mau menandatangani berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara pada rapat pleno KPU Kepri.

Bukan dari tim INSANI saja yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka itu. Tim pemenangan paslon Pilkada Kepri nomor urut 01 juga demikian.

"Saat ini tim hukum INSANI sedang fokus memfinalkan bukti-bukti yang akan diajukan ke MK," jelas Bakti.

Ia melanjutkan, tim hukum INSANI juga melakukan simulasi atau mempersiapkan segala bukti yang ada untuk diajukan ke persidangan di MK.

Selain itu, lanjut Bakti, ada banyak relawan yang mau menjadi saksi pada persidangan nantinya.

"Untuk pengacara, kita telah mempersiapkan pengacara dari Jakarta yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra. Selain itu kita juga mempersiapkan pengacara dari Partai Hanura, pengacara dari PKS, dan juga Demokrat," ujarnya.

Terpisah, Yusril Ihza Mahendra, salah satu pengacara kondang di Jakarta membenarkan, ia telah dihubungi Tim INSANI.

"Ya, benar. Saya sudah dihubungi Pak Huzrin Hood dan tim pemenangan INSANI terkait akan melayangkan gugatan ke MK," kata Yusril kepada Tribunbatam.id, melalui pesan Whatsapp, Selasa (22/12/2020).

Yusril menambahkan, rencananya Huzrin Hood dan Tim Hukum INSANI akan melakukan pertemuan terkait itu dengannya.

"Besok tanggal 23 Desember, kalau tidak salah Pak Huzrin Hood sama timnya akan mengadakan pertemuan dengan saya. Yang jelas saat ini mereka sibuk menyiapkan berkas," ujar Yusril.


Tim INSANI Bakal Layangkan Gugatan ke MK

Sebelumnya diberitakan, hasil Pilkada Kepri menuai polemik. Ketua Tim pemenangan Isdianto dan Suryani (Insani), Bakti Lubis membenarkan bahwa tim yang ditunjuk tidak menandatangani berita acara hasil pleno KPU Kepri.

Hal itu dilakukan dalam bentuk kritikan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi saat Pilkada Kepri.

Tim pasangan calon Soerya Respationo dan Iman Sutiawan (SInergi) serta tim paslon Isdianto dan Suryani (INSANI) sebelumnya tak mau menandatangani berita acara penetapan pleno Hasil Pilkada Kepri.

Dalam pleno penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kepri pada Sabtu (19/12), paslon Ansar Ahmad dan Marlin Agustina (AMAN) unggul dari dua paslon ini.

Hasil rekapitulasi suara mencatat, paslon nomor urut 3 Ansar-Marlin mendapatkan 308.553 perolehan suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 Soerya-Iman meraih dukungan 183.317 suara.

Kemudian pasangan nomor urut 2 Isdianto-Suryani mendapatkan 280.160 suara.

"Bahkan hampir semua pleno baik tingkat PPK kami tidak tanda tangani," ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (20/12/2020).

Politisi Hanura ini menegaskan, bahwa dugaan pelanggaran seperti politik uang, dan keberpihakan baik penyelenggara dan pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu menjadi bagian materi layangan gugatan ke Makamah Konstitusi (MK).

"Itulah bagian dari materi yang akan kami layangkan gugatan ke MK.

Secepatnya kami akan lakukan, tim kuasa hukum kami akan bekerja terkait hal itu," tegasnya.

Baca juga: Hasil Pilkada Kepri, Tim SInergi & INSANI Ogah Teken Hasil Pleno, KPU: Tak Ubah Hasil Penetapan

Baca juga: Hasil Pilkada Kepri - Ansar-Marlin Unggul, KPU Kepri Tunda Rapat Pleno, Ini Sebabnya

Menurutnya, layangan gugatan ke MK ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat Kepri untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan jujur.

"Kalau dugaan kecurangan ini dibiarkan tanpa ada pembuktian dan hasil yang jelas, artinya akan melahirkan pemimpin yang tidak baik," ujarnya.

2. Pengusaha Hotel dan Restoran Batam Protes Larangan Acara Tahun Baru, Ketua PHRI : Kenapa Mendadak?

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) Kota Batam, Muhammad Mansur mempertanyakan kebijakan Gubernur Kepri yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri Nomor: 383/SET-STC19/XII/2020 tertanggal 21 Desember.

Dalam surat itu, terdapat poin-poin yang dinilai merugikan pengusaha wisata.

Yakni, poin ke 3 huruf c terkait larangan bagi semua pihak, yaitu (c1) dilarang menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar ruangan;

Poin 4 setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Bupati/Walikota tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan 
Penerapan Hukum Protokol Kesehatan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

"Ini sangat berdampak buruk untuk pengusaha hotel dan restoran. Kami sangat sayangkan surat itu. Kenapa menjelang tahun baru dikeluarkan. Kenapa tidak jauh-jauh hari. Pada prinsipnya, kami PHRI menyepakati seluruh kegiatan operasional hotel dan restoran mengikuti protokol kesehatan," kata Mansur. 

Pasalnya, hotel dan restoran jauh-jauh hari telah membuat jadwal agenda untuk pengguna jasa.

Sehingga, dengan terbitnya SE Gubernur Kepri yang ditandatangani Isdianto, terpaksa menunda.

"Ini berujung pada kerugian yang dialami oleh hotel dan restoran," katanya. 

Mansur lebih ingin aktivitas hotel dan restoran berjalan seperti sebelumnya.

Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan.

Dengan adanya, SE itu, celah bagi pelaku usaha untuk didikte oleh oknum yang berkepentingan.

Kendati demikian, PHRI meminta gubernur untuk membuat skema SE yang tak memberatkan pengusaha sektor pariwisata.

Baik itu, mal, hotel dan restoran, dan jasa pariwisata lain. 

Sekedar diketahui, SE Nomor: 383/SET-STC19/XII/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Natal Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Sekolah Tatap Muka di Batam Bakal Dimulai Awal 2021, Dimulai dari Area Hinterland

Pemerintah akan melakukan berbagai upaya terkait rencana pemberlakuan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19 awal 2021 mendatang. 

Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Belakang Padang, Sri Fetra Neti mengatakan sudah menerima surat pemberitahuan dari salah satu sekolah yang siap menggelar sekolah tatap muka awal tahun nanti.

"Karena lokasi di hinterland tentu kami juga harus hadir dan memastikan protokol kesehatan harus jalan, agar anak-anak terlindungi dan nyaman ketika bersekolah tanpa khawatir ada penyebaran virus," ujar Sri, Selasa (22/12/2020).

Diakuinya, tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Belakang Padang akan turun ke sekolah guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan.

Serta penerapan 3M (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) di sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan belajar tatap muka.

”Sebelum sekolah tatap muka ini dimulai, kami turun dulu dan cek kesiapan sekolah untuk belajar tatap muka. Kami juga ingin baik siswa maupun guru tetap mengenakan masker selama belajar," tuturnya.

Sri mengatakan, sejauh ini beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu jumlah siswa yang akan ikut belajar tatap muka, durasi waktu pelaksanaan sekolah tatap muka, serta alur siswa datang dan pulang sekolah. 

"Kami harus mendukung program pemerintah, namun harus menegaskan protokol kesehatannya," tutur wanita berkerudung ini.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan perihal adanya rencana pembukaan sekolah tatap muka, Rudi sudah meminta datanya.

Hanya saja belum memutuskan bagaimana SOPnya.

Baca juga: Peminat Rapid Test Antigen di Bandara Hang Nadim Batam Membludak, Prosedur Bakal Dievaluasi

"Tapi hinterland yang duluan untuk tatap muka langsung. Tapi akan kita rapatkan lagi," kata Rudi.

Sementara untuk mainland belum ada rencana. Pembukaan sekolah ini dari tingkat TK, SD dan SMP

"Kemarin usulan dari Dinas Pendidikan  hinterland dulu. Guru-gurunya akan kita undang, mereka siap atau tidak," kata Rudi. 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Didi Kusmarjadi mengatakan saat ini penularan paling berisiko masih perkotaan atau mainland.

Sementara untuk pesisir cukup aman, meskipun masuk dalam zona kuning dan hijau. 

Hal ini menurutnya cocok dan memenuhi syarat untuk dijadikan percontohan sekolah tatap muka. Jika memang dibuka awal tahun mendatang. 

Didi menyebutkan daerah pesisir penularan Covid-19 masih cukup rendah. Selain itu angka kasus juga tidak banyak, meskipun ada yang positif.

Lantas, apakah tes swab diperlukan sebelum masuk sekolah?

Hal ini merupakan salah satu syarat agar sekolah tatap muka bisa terealisasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Menurut Didi, untuk kebijakan swab bagi siswa yang di hinterland, menurutnya tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan zona daerah hinterland cukup aman dan nyaman bagi siswa. Hinterland jumlah siswa tidak banyak seperti di perkotaan yang sampai dua sif.

"Saya rasa tak perlu swab. Karena untuk hinterland siswa mayoritas berasal dari daerah setempat. Yang paling penting itu adalah protokol kesehatan," ujarnya.

Menghadapi masuk sekolah di tengah pandemi Covid-19 pada 2021 mendatang, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengakui Dinas Pendidikan Kota Batam pada prinsipnya sudah mempersiapkan beberapa pilihan. 

Di antaranya, belajar dari rumah masih dilakukan sepenuhnya, lalu pilihan sekolah tatap muka, selanjutnya kedua pilihan tersebut dijalan seiring sesuai dengan kebutuhan. 

Kini Disdik sampaikan surat persetujuan, yang setuju tandatangani yang tidak silahkan tetap diberi opsi belajar dari rumah. 

"Sekolah sudah terverifikasi di tahap dinas, konsen kami di tahap awal hinterland," ujar Amsakar.

Yang tak kalah penting nanti, tegasnya, ada masa transisi, satu bulan ketat lakukan protokol kesehatan, kalau sudah siap baru dijalankan normal baru itu," ujarnya.

Pemerintah Kota Batam masih belum memutuskan kelanjutan sekolah tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Jelang akhir tahun, sekolah-sekolah di Kota Batam masih menjalankan sistem belajar mengajar daring hingga kini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan, sekolah boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada Januari 2021.

Adapun kebijakan ini merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Namun, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, kala ditemui di Gedung DPRD Kota Batam mengakui masih akan merapatkan hal tersebut secara internal.

Menurutnya, keputusan pembukaan kembali sekolah harus dibahas secara menyeluruh bersama berbagai elemen masyarakat, juga dari Forkopimda dan Dinas Kesehatan.

"Ada beberapa opsi, antara sekolah tetap tutup di tahun depan, atau dibuka semua, atau bisa juga buka sebagian," jelas Amsakar.

Keseluruhan opsi ini, tambah Amsakar, telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Meski belum final, namun jika sekolah dapat dibuka sebagian, maka pemerintah kota akan membuka sekolah dari wilayah Hinterland terlebih dahulu.

"Ini belum final, tapi kemungkinan kita buka di Hinterland dulu. Pertimbangannya, karena tingkat terpaparnya di Hinterland kecil," kata Amsakar. 

(Tribunbatam.id/Muhammad Ilham/Endra Kaputra/Leo Halawa/Roma Uly Sianturi)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google