Isu Reshuffle makin Kencang, Jokowi-Maruf Bertemu 4 Mata, Rabu Pon Bongkar Pasang Menteri?

TRIBUNBATAM.id - Isu Reshuffle makin Kencang, Jokowi-Maruf Bertemu 4 Mata, Bongkar Pasang Menteri Terjadi Rabu Pon?

Penangkapan dua menteri Jokowi oleh KPK membuat isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kian kencang berembus.

Publik terus bertanya-tanya siapa pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara pasca-diringkus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak cuma dua menteri tadi, Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan bongkar pasang kursi menteri lainnya.

Spekulasi pun muncul bahwa reshuffle akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020.

Hari tersebut bertepatan dengan weton atau hari lahir Presiden Jokowi berdasarkan penanggalan masyarakat Jawa.

Baca juga: Sepak Terjang Fadli Zon, Disebut-sebut Calon Menteri Baru Jokowi, Ganti Edhy Prabowo Atau Juliari?

Baca juga: Kebiasaan Jokowi Umumkan Menteri Baru di Weton Lahir Rabu Pon, Budi Gunadi Sadikin Mencuat

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik atau hari keberuntungan seseorang.

Selama enam tahun pemerintahannya, Jokowi beberapa kali merombak kabinet bertepatan dengan hari Rabu Pon.

Tercatat Jokowi pernah dua kali melakukan reshuffle, yakni Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama (12/8/2015) dan reshuffle kedua (27/7/2016).

Pada Senin (21/12/2020) siang, Jokowi juga sempat melakukan pertemuan empat mata dengan Wakil Presiden Maruf Amin.

Pertemuan itu dibenarkan oleh Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Menurut Masduki, dalam pertemuan itu Jokowi dan Maruf membahas isu-isu strategis yang tengah berkembang.

"Biasanya memang terkait dengan hal-hal yang isu-isu strategis.

Baca juga: Wacana Reshuffle, Muncul 5 Nama yang Ditunjuk Jokowi jadi Menteri, Ini Kata Staf KSP

Kalau urusannya apa saat ini saya tidak diberi tahu oleh Wapres, cuma memang betul bicara empat mata (membahas) isu-isu strategis," kata Masduki.

Saat ditanya tentang kemungkinan dibahasnya ihwal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju dalam pertemuan Jokowi-Maruf, Masduki tak bisa memastikan.

Namun, hal itu bisa saja menjadi pembahasan.

Dengan menguatnya isu reshuffle, Istana dan partai politik koalisi Jokowi pun ikut angkat bicara.

Enam posisi

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, kemungkinan akan ada enam posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dirombak Presiden Jokowi.

Baca juga: HEBOH Skandal Korupsi Bansos Diduga Seret Gibran, Nama Anak Jokowi Jadi Trending Topik Twitter

Ia menyebut tidak tertutup kemungkinan jika nantinya lebih dari itu.

"Saya dengar ada enam posisi.

Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet," kata Faisol kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Terkait posisi yang berpotensi diganti Jokowi, kata Faisol, adalah dua posisi menteri yang tengah kosong yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.

Selain melakukan reshuffle kabinet, Jokowi juga dikabarkan menambah beberapa posisi wakil menteri.

"Saya kira akan ada dua posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," ujar dia.

PPP usul sebelum 2021

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut, bahwa partainya telah mengusulkan agar perombakan kabinet dilakukan sebelum 2021.

Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.

Baca juga: Muncul Gelombang Dukungan untuk Rizieq Shihab di Sejumlah Daerah, Massa Singgung Jokowi

"PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi," tutur Arsul dilansir dari pemberitaan Kompas.id.

"Dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan," lanjutnya.

Arsul menyebut komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa terus dilakukan.

Ia bahkan menyebut, komunikasi terakhir terjadi pada awal pekan lalu.

"Yang jelas komunikasinya jalan.

Baca juga: Presiden Jokowi Belum Berikan Nama Pengganti Idham Azis ke DPR, Apakah Jabatan Kapolri Diperpanjang?

Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu)," tutur Arsul.

Komunikasi Jokowi-Megga makin intens

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri makin intens beberapa waktu belakangan.

Salah satunya membahas reshuffle.

"Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi.

Komunikasi memang sudah dilakukan," kata Hasto saat dihubungi, Ahad (20/12/2020), sebagaimana dilansir dari Kompas.id.

Hasto mengatakan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan Jokowi.

Ia pun meyakini, semua keputusan yang akan diambil Jokowi melewati pertimbangan politik, efektivitas dan upaya peningkatan kinerja kabinet.

"Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi," katanya.

Gerindra tak ajukan nama

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, partainya tak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Gibran Belum Dilantik, Putra Sulung Jokowi Mendadak Ramai Diceritakan! Nama Disebut di Kasus Bansos

"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama.

Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman.

Ia mengatakan, pihaknya tak akan mengintervensi sikap Jokowi dalam me-reshuffle susunan kabinet.

"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu.

Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.

Sementara itu Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Jokowi Minta Aparat Tak Mundur Sedikit Pun, Wajib Ikut Aturan Hukum, FPI: Drama Komedi Tak Lucu!

Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.

Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi untuk membahas hal ini.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle kabinet belum dapat dipastikan.

Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan reshuffle.

"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.

Ngabalin memahami bahwa spekulasi tentang reshuffle berkembang di publik pasca-Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.

Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan atau penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden, bahkan tak bergantung pada weton Jokowi.

Jokowi tunggu momentum

Melihat hal ini, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, Presiden Jokowi tengah menunggu momentum pas mengumumkan reshuffle menteri.

Baca juga: Keluarga Petinggi Negara di Pilkada 2020, Anak Jokowi Borong Suara Solo, Mantu Juara QC Kota Medan

"Pak Jokowi kelihatannya memang menunggu momentum.

Sehingga pada saat reshuffle dilakukan semua sudah ready dan siap lari.

Tidak perlu ada reshuffle lagi hingga akhir masa jabatannya," kata Hendri.

Hendri memprediksi, Jokowi menginginkan adanya mesin baru di dalam struktur pemerintahan.

Baca juga: Insiden 6 Anggota FPI Tewas Ditembak Polisi, Jokowi: Aparat Tak Boleh Mundur, tapi Wajib Ikuti Hukum

Tak hanya kementerian, kata dia, Jokowi juga diprediksi mencari sosok baru dalam struktur kelembagaan.

"Mungkin Jokowi ingin semua engine baru.

Termasuk Kapolri yang memang akan memasuki masa pensiun," kata Hendri.

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat

(*)