Indonesia Bakal Dapat Bantuan 28 Triliun dari AS, Asalkan Buka Hubungan dengan Israel

TRIBUNBATAM.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28 triliun) jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg dan kemudian dipublikasikan pada Selasa, (22/12/2020). 

Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel.

Boehler mengatakan, RI akan mendapat bantuan pembangunan mulai 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) hingga 2 miliar dollar AS (Rp 28 triliun) jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DFC), sebuah lembaga keuangan milik Pemerintah AS. 

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia)," kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem. 

"Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial," sambung Boehler. 

Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Trump disebut getol mengupayakan agar negara-negara Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

Upaya tersebut dipimpin oleh penasihat senior Gedung Putih sekaligus menantu Trump, Jared Kushner. Boehler sendiri merupakan teman baik Kushner. 

Hingga saat ini, beberapa negara Arab telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. 

Boehler juga mengakui bahwa AS berharap kalau Oman dan Arab Saudi sepakat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. 

Seorang staf Kongres AS yang memiliki hubungan dengan Partai Demokrat AS mengatakan kepada Jewish Telegraphic Agency, bahwa Indonesia harus waspada terhadap janji tersebut. 

Pasalnya, tawaran tersebut disodorkan berselang hanya beberapa pekan sebelum Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2021.  

"Jika saya orang Indonesia, saya tidak akan percaya pada janji yang dibuat pemerintah sekarang," kata staf Kongres AS tersebut yang enggan disebutkan namanya. 

"DFC dirancang sebagai pengembangan, bukan insentif untuk perkembangan secara politis,” imbuh sumber tersebut.

Baca juga: Varian Baru Covid-19 Ditemukan di Inggris, Apakah Benar Lebih Menular dan Berbahaya? Ini Kata Pakar

Baca juga: Singapura jadi Negara Pertama di Asia yang Terima Vaksin Pfizer-BioNTech