Warga Desa Teluk Lingga Timur Tolak Aktivitas Tambang, PT BBP: Kami Tetap Beroperasi Sesuai Izin

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Warga Desa Teluk Kecamatan Lingga Timur menolak aktivitas tambang di wilayah mereka.

Sosialisasi antara PT Bintan Batam Pratama (BBP) bersama masyarakat di ruang rapat kantor Camat Lingga Timur, Selasa (22/12) belum menemui kata sepakat.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk, Alham mengatakan, masyarakat baru menyadari jika di desa mreka ada rencana untuk menjalankan industri pertambangan sejak 2016 hingga sekarang.

Mewakili masyarakat, ia tidak ingin ada dampak negatif dari aktivitas tambang di wilayah mereka.

Menindaklanjuti terkait pertemuan dengan pihak PT BBP, Ketua BPD Teluk Alham mengatakan bahwa dirinya sebagai perwakilan masyarakat akan menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan penolakan terhadap PT BBP.

“Perlu saya sampaikan bahwa kehadiran saya disini bukan sebagai provokator.

Jadi yang saya sampaikan adalah mewakili masyarakat dimana tugas dan fungsi kami adalah menampung segala aspirasi masyarakat untuk kemudian saya teruskan.

Terkait setuju atau tidaknya itu kami kembalikan lagi kepada keputusan masyarakat Desa Teluk," ungkapnya.

Menurutnya, masyarakat desa bisa saja menerima adanya aktivitas tambang di tempat mereka, selama alasannya jelas.

Mereka menilai, izin yang dipegang perusahaan serta dikeluarkan pemerintah belum menemui kata sepakat dengan masyarakat desa.

Menanggapi hal tersebut, pihak Konsorsium PT Bintan Batam Pratama, Mulyadi menuturkan bahwa setiap pertanyaan dari masyarakat dalam forum tersebut sudah dijawab oleh perusahaan secara lengkap berdasarkan ketentuan izin yang telah dimiliki.

Baca juga: Sidang Korupsi Izin Tambang, Anggota DPRD Bintan Yatir Jadi Saksi di PN Tanjungpinang

Baca juga: PN Tanjungpinang Jadwalkan Sidang Lanjutan Korupsi Izin Tambang, Tutup Sementara Akibat Covid-19

Menurut Mulyadi, sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi yang kesekian kalinya telah dilaksanakan dari sebelumnya, pada tahun 2020.

Bahkan, lanjutnya pihak perusahaan juga sudah menawarkan dan bersedia untuk memperbaiki fasilitas jalan dari batas area Sungai Liang menuju Desa Teluk dengan menurunkan alat kerja ke lokasi titik perbaikan.

“Sudah kami jelaskan semuanya. Baik tentang lingkungan, tentang kemasyarakatan bahkan kompensasi.

Setelah kita uraikan semuanya secara gamblang, Endingnya mereka (masyarakat) tetap menolak.

Tadi ada juga yang mengajukan uang kompensasi sebesar 20 juta Rupiah per bulan untuk masing-masing kepala keluarga.

Tentu saja perusahaan bukan gak mau, tapi gak mampu,” ucapnya.

Perusahaan menurut Mulyadi menghargai sikap masyarakat baik yang menolak maupun mendukung adanya perusahaan di dekat tempat tinggal mereka.

"Intinya, perusahaan tetap membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pihak masyarakat dengan baik.

Kami akan tetap menjalankan kegiatan dengan perizinan yang telah dimiliki PT BBP,” ujarnya.

Sementara Camat Lingga Timur, Abang Syafril mengatakan pihaknya bermaksud mempertemukan kedua belah pihak agar terhindar dari konfik yang dikhawatirkan dapat terjadi akibat kurangnya komunikasi.

Sehingga dengan terjadinya rapat ini, kedua belah pihak diharapkan dapat saling bertukar pikiran. Pihak Kecamatan sendiri bersikap netral dan tidak bersifat memihak, hal ini murni bermaksud memediasi agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari masing-masing pihak.

“Untuk mengurangi gejolak-gejolak yang ada, di kalangan masyarakat gejolaknya berbeda, begitu juga dengan pihak perusahaan. Kami hanya berupaya memediasi antara kedua belah pihak,” katanya.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google