Proyek Kereta Cepat Singapura-Malaysia Dibatalkan, Mantan PM Malaysia Najib Razak Bereaksi

KUALA LUMPUR, TRIBUNBATAM.id - Proyek kereta cepat Singapura - Kuala Lumpur High Speed ​​Rail (HSR) secara resmi telah dibatalkan.

Malaysia telah meminta kesepakatan yang dibuat tahun 2016 itu diakhiri.

Meski secara hukum Malaysia harus memberi kompensasi kepada Singapura atas biaya yang dikeluarkan terkait rencana tersebut.

Keputusan mengakhiri perjanjian proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura itu membuat mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak tidak senang.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Singapura - Malaysia Batal Terwujud, Malaysia Harus Bayar Kompensasi

Baca juga: Foto-Foto Perayaan Tahun Baru 2021 di Singapura, Ikon-ikon Singapura Bermandikan Cahaya

Melalui akun facebooknya Jumat (1/1/2021), Mantan Perdana Menteri Najib Razak menyampaikan pernyataan tertulis termasuk beberapa kritik terhadap keputusan tersebut.

Dalam postingannya, Najib Razak menyertakan foto  kereta cepat dengan tulisan Singapura dicoret dan menambahnya dengan kata Johor, dan kalimat kereta cepat diganti dengan laju sedang. 

Baca juga: Rumor Transfer AC Milan - AC Milan Pinang 2 Pemain Napoli Arkadiusz Milik dan Nikola Maksimovic

Baca juga: AC Milan Dijagokan Raih Scudetto, Stefano Pioli Tak Mau Jemawa, Sebut Inter & Juventus Jadi Pesaing

Proyek kereta cepat atau lebih dikenal dengan proyek HSR diusulkan dan disepakati di bawah pemerintahan Najib Razak pada tahun 2013.

HSR diharapkan sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan antara Malaysia dengan Singapura.

Namun, Najib Razak kalah dalam pemilihan umum tahun 2018.

Meski partainya kembali berkuasa tahun 2020, ia tidak memegang posisi formal dalam pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Tidak ada Singapura, permintaan lebih rendah

Najib mengutip "laporan media dan sumber internal", mengatakan Proyek HSR akan diganti dengan jalur antara KL dan Johor menggunakan teknologi Layanan Kereta Listrik yang ada, yang tidak akan secepat kereta HSR.

Najib mencontohkan, biaya pembangunan jalur baru ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan biaya HSR sejak awal.

Dia juga memeriksa kelemahan ekonomi dari pemotongan Singapura keluar dari HSR, jika Malaysia memutuskan untuk melanjutkan tetapi menghentikannya di Johor dan bukan Singapura.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan Paling Kejam di Amerika Meninggal Saat Jalani Hukuman, Ngaku Sudah Bunuh 93 Wanita

Baca juga: Sudah 20 Tahun, Kasus Pembunuhan 1 Keluarga Ini Belum Terpecahkan, Padahal Ada Sidik Jari dan DNA

Pertama, jumlah penumpang yang diharapkan akan menyusut dengan berkurangnya permintaan, dari 8,4 juta menjadi 4,2 juta pada tahun 2031.

Ini akan memengaruhi pendapatan tiket, karena Najib yakin penumpang Singapura akan bersedia membayar harga tiket yang lebih tinggi.

Tetapi tanpa penumpang Singapura, HSR berisiko merugi setiap tahun, yang akan menyebabkan pemerintah Malaysia harus menalangi mereka.

Najib memperkirakan bahwa ini akan merugikan pemerintah Malaysia "triliunan" ringgit pada tahun 2050.

Baca juga: Gempa Hari Ini, Gempa 5,1 SR Guncang Tambolaka NTT 1 Januari 2021 Pukul 06.12 WIB, Simak Info BMKG

Baca juga: Pemain Man United Edinson Cavani Dihukum Larangan Bertanding 3 Laga, Gara-gara Postingan Instagram

KLIA tidak menghentikan alasan sebenarnya

Najib mengatakan, alasan yang akan diberikan atas keputusan Malaysia itu adalah Singapura tidak menyetujui HSR terhubung ke Bandara Internasional KL (KLIA).

Namun, dia mengatakan ini "tidak benar."

Najib menjelaskan, rencana awal HSR akan berakhir di Bandar Malaysia, dan stasiun Express Rail Link (ERL) akan dibangun di Bandar Malaysia, karena track KL Sentral-KLIA ERL dekat dengan Bandar Malaysia.

Tetapi tanpa HSR yang berakhir di Bandar Malaysia seperti yang dibayangkan semula, Najib berspekulasi proyek Bandar Malaysia tidak akan mencapai potensi pengembangannya sebesar RM 140 miliar (S $ 46 miliar).

"Tetapi satu keuntungan bagi pemerintah Malaysia adalah dapat membuat semua keputusan pengadaan dan memberikan kontrak kepada siapa pun sendiri, dibandingkan dengan model usaha patungan di mana semua pengadaan dan pemilihan vendor harus dilakukan bersama dan dipantau oleh kedua negara," tulisnya.

(*)

.

.

.

sumber: mothership.sg, baca berita lainnya di google news