Mirip Indonesia, Joe Biden Berikan Bansos Tunai setelah Dilantik Jadi Presiden Amerika Serikat

TRIBUNBATAM.id - Pelantikan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat dinilai membawa angin postif bagi ekonomi di Indonesia.

Pelantikan Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat berlangsung Selasa (20/1/2021) pagi atau Rabu malam waktu Indonesia.

Joe Biden mengalahkan Donald Trump pada pemilihan Presiden AS. 

Setelah dilantik, Joe Biden langsung dihadapkan persoalan serius yakni membangkitkan ekonomi.

Sebab pandemi Covid-19 juga menggerus perekonomian Amerika Serikat.

Joe Biden mengungkapkan pemerintahannya akan menyiapkan dana pemulihan ekonomi mencapai US$ 1,9 triliun.

Dana ini akan diberikan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat AS sampai pendanaan ekstra terkait distribusi vaksin corona.

Baca juga: Prediksi Saham 2021, IHSG Hari Ini Melemah, Investor Tungu Pelantikan Joe Biden

Sejumlah stimulus akan diberikan, misalnya dalam bentuk US$ 1.400 bansos tunai per penerima, peningkatan upah minimum menjadi US$ 15 per jam.

Kemudian senilai US$ 400 miliar unuk melawan pandemi secara langsung, termasuk akselerasi produksi vaksin.

Serta US$ 350 miliar bantuan buat menutup defisit anggaran federal.

Departemen Ketenagakerjaan AS, melaporkan ada sekitar 1,15 juta warga AS yang kehilangan pekerjaan pada minggu pertama 2021.

“Ini benar-benar mengkhawatirkan, dan menganggu ekonomi kita, dan kesehatan negara ini sedang dipertaruhkan,” ujar Biden seperti dikutip New York Times, Selasa (19/1).

Kucuran dana yang disiapkan BIden pun tercatat jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan Barack Obama saat menghadapi krisis keuangan tahun 2008.

Biden akan mengucurkan bantuan tunai senilai US$ 2 triliun mulai Maret 2021, dan program bantuan US$ 900 miliar pada Desember 2021. Sementara, Obama di tahun 2008 menggelontorkan dana US$ 800 miliar.

Namun besarnya angka yang disediakan permerintah Biden bukan tanpa risiko, apalagi dana sepenuhnya akan berasal dari utang.

Ini memang sesuai dengan sejumlah saran para ekonom AS yang mengimbau agar Biden mengesampingkan defisit neraca, bunga acuan sampai inflasi.

“Saya sadar, rencana ini tidak murah, namun berdiam diri saja akan membuat kita membayar lebih mahal,” kata Biden.

Beberapa ekonom menilai tindakan yang lebih agresif memang akan membantu pemulihan ekonomi lebih cepat dan mempercepat konsumsi yang selama pandemi terbatas.

Tak cuma ekonom, pengusaha pun turut mengapresiasi langkah populis Biden ini. Kadin AS memberi apresiasi terhadap rencana stimulus ini.

“Kami menyambut baik langkah presiden terpilih untuk fokus terhadap pengembangan vaksin, dan sektor ekonomi yang terpapar pandemi,” tulis mereka dalam keterangan resminya.

Dampak ke Indonesia

Para pelaku usaha Indonesia menilai, era kepemimpinan Joe Biden ini adalah era yang menjanjikan untuk pertumbuhan dan peningkatan eskalasi ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, ada beberapa hal yang mendukung pernyataan ini.

 “Pertama, adanya peningkatan kepastian berusaha dengan AS. Jadi, tidak ada lagi ketidakpastian yang mengejutkan (no more ugly surprises),” tutur Shinta dalam web seminar, Selasa (19/1).

Kedua, Shinta juga melihat kalau akan ada potensi peningkatan permintaan pasar AS dan pasar global seiring dengan adanya program stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah AS dan normalisasi ekonomi  di sana.

Ketiga, Indonesia berpeluang untuk menarik investasi dari negeri Paman Sam, terutama dari sektor manufaktur.

Hal ini seiring dengan kemungkinan akan berlanjutnya perang dagang dan China decoupling.

Akan tetapi, Shinta juga masih melihat akan adanya risiko dan hambatan yang membayang. Seperti potensi peningkatan tuduhan anti-dumping, anti-subsidi, dan kebijakan lainnya oleh AS.

Apalagi, seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah mengalami tuduhan anti-dumping, khususnya untuk bio fuel pada zaman pemerintaahn Presiden Barack Obama. Hal ini membuat Indonesia tidak bisa lagi mengekspor biofuel ke AS. Tuduhan ini dimenangkan oleh AS di level domestik maupun level WTO.

Sementara tuduhan anti-subsidi yang sebenarnya dimenangkan oeh Indonesia. Namun, AS pada tahun 2019 mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara maju. Ini berpotensi Indonesia akan susah dalam memenangkan tuduhan anti-subsidi tersebut.

“Karena margin perhitungan subsidi yang dipersempit. Jadi, Indonesia memang harus memastikan kebijakan nasional, khususnya kebijakan terkait produk ekspor unggulan untuk menghindari peningkatan tuduhan dari AS,” tegasnya.

Hal lain juga terlihat dari semboyan “America Must Lead Again” yang digembar-gemborkan. Ini akan memberi peluang yang lebih sempit untuk kerjasama pragmatis ala Trump, seperti indonesia-US Limited Trade Deal.

Meski memang kesepakatan perdagangan ini masih akan terus diupayakan oleh Indonesia, tetapi kemungkinannya akan lebih sulit karena Biden akan lebih fokus ke aspek multilateral.

Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia?

Shinta menekankan kalau Indonesia harus bermain dengan cermat dan tepat (play it smart). Bahkan, Indonesia juga perlu memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan AS.

Karena Indonesia harus sadar, kalau Biden sebagai presiden AS pasti akan mendahulukan kepentingan negaranya dan mementingkan kepentingan negara lain yang sejalan. Kalau kepentingan Indonesia tidak sejalan, bisa saja Indonesia kehilangan kesempatan.

“Makanya, Indonesia perlu play smart. Harus menavigasi peluang dan tantangan yang ada di era Biden agar selaras dengan kepentingan Indonesia,” tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilantik Jadi Presiden AS, Joe Biden Bakal Hadapi Serangkaian Bencana yang Belum Pernah Terjadi

sumber: kontan