Breaking News:

PILKADA KEPRI

Komisioner KPU Kepri: Ada Pertanyaan Bawaslu Kepri Soal Dana Kampanye Rp 326 Juta

Saat dimintai keterangan Bawaslu, Komisioner KPU Kepri Widyono Agung menyebut, memang ada fokus pertanyaan terkait dana kampanye senilai Rp 326 juta

TRIBUNBATAM.ID/ENDRA KAPUTRA
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri), Widyono Agung 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri), Widyono Agung mengatakan, memang ada fokus pertanyaan Bawaslu Kepri terkait dana kampanye paslon 03 senilai Rp 326 jutaan.

Hal ini disampaikan pihaknya saat Bawaslu Kepri meminta keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran dana kampanye oleh aslah satu paslon di Pilkada Kepri.

"Memang ada fokus dana dari paslon 03 senilai Rp 326 juta. Kita cek, memang dari paslon dengan surat pernyataan. Jadi kami KPU hanya sampai di situ saja, tidak ke sumber dana itu dari mana," ungkapnya, Selasa (26/1/2021).

Ia menjelaskan, seluruh dana kampanye paslon melalui Sistem Dana Kampanye (Sidakam). Ia pun tidak diperintahkan untuk membuka sistem itu.

Pasalnya yang bisa membuka sistem itu ialah si calon itu sendiri atau LO (penghubung), KPU RI, Bawaslu, dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Baca juga: Pilkada Kepri - Bawaslu Kepri Selidiki Dugaan Pelanggaran Dana Kampanye Salah Satu Paslon

Ia menjelaskan, saat itu Bawaslu menanyakan terkait adanya laporan uang berasal dari mata uang asing Singapura.

"Yang jelas masuk di kami itu berbentuk rupiah, tidak ada dalam mata uang asing. Kalau memang ada administrasi yang salah, tentu Bawaslu akan berikan surat atau tegur kami," tegasnya.

Dari data yang dihimpun Tribunbatam.id, berikut data terakhir dana kampanye masing-masing paslon dari KPU Kepri.

Untuk paslon 01 dana kampanye sebanyak Rp 1,9 miliar, paslon 02 berjumlah Rp 904 jutaan, dan paslon 03 berjumlah Rp 10,6 miliar.

Dukung Pengungkapan

Diberitakan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri), Widyono Agung membenarkan, pihaknya telah dimintai keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri.

Itu terkait laporan dugaan pelanggaran dana kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada Kepri.

"Ya, kemarin kita dari KPU dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Bawaslu Kepri terkait laporan itu," ucapnya saat ditemui Tribunbatam.id di kantornya di Tanjungpinang, Selasa (26/1/2021).

Ia menyampaikan, tidak mengetahui lagi sumber dana yang masuk ke rekening dana kampanye dari masing-masing paslon, termasuk paslon 03, Ansar Ahmad-Marlin Agustina.

"Kita sampaikan kalau KPU menggunakan Sistem Dana Kampanye (Sidakam). Kita tidak ketemu langsung dengan yang memberikan dana. Terpenting identitasnya jelas," ucapnya.

Hal itu dikuatkan dengan surat pernyataan, bahwa benar-benar menyumbangkan dana kampanye untuk paslon.

"Jadi KPU hanya menerima surat pernyataan itu. Kalau memenuhi syarat ya sudah. Tidak menelusuri lagi ini siapa orangnya, sumber dananya dari mana," jelasnya.

Sesuai ketentuan, bila sumbangan dana kampanye perorangan maksimal Rp 75 juta. Sedangkan atas nama kelompok atau badan usaha berbadan hukum resmi Rp 750 juta.

"Kalau paslonnya bebas, yang tidak boleh bersumber dari usaha BUMN dan BUMD, dan yang tidak resmi," ujarnya kembali.

Ia menegaskan sangat siap bila mana Bawaslu Kepri masih memerlukan keterangan dan sebagainya dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kalau kita tentu sangat siap mendukung untuk pengungkapan sebenarnya atas laporan itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) meminta Bawaslu Provinsi Kepri menindak lanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran dana kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada Kepri.

Halaman
12
Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved