SOSOK Akhyar Nasution Si Wali Kota Tersingkat! Penantang Menantu Jokowi, Pernah Getol Dukung Djarot

TRIBUNBATAM.id - Sosok Akhyar Nasution Si Wali Kota Tersingkat! Penantang Menantu Jokowi, Pernah Getol Dukung Djarot.

Kalah di Pilkada Serentak 2020 saat maju sebagai calon Wali Kota, nama Akhyar Nasution tetap akan dikenal sebagai eks kader PDIP berani menantang menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

Di Medan, Sumatera Utara nama Akhyar Nasution bukanlah nama baru di perpolitikan daerah.

Sebelum menjabat Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan menggantikan Dzulmi Eldin yang diciduk KPK, ia adalah kader PDIP Sumut tulen.

Saat Djarot Saiful Hidayat maju di Pilgub Sumut, Akhyar Nasution juga getol mempromosikan eks Gubernur DKI Jakarta itu melawan Edy Rahmayadi (sekarang Gubernur Sumut).

Baca juga: Petahana Pilkada Medan Gugat Kemenangan Menantu Jokowi, Akhyar-Salman Duga Ada Massa Luar Daerah

Baca juga: PDIP Bergejolak, Kader Senior Tolak Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Pilih Akhyar Nasution

Baca juga: PDIP Tak Pilih Akhyar di Pilkada Medan, Kinerja Dianggap Buruk Petahana Langsung Lompat ke Demokrat

Tak dipilih PDIP

Meski menjabat Plt Wali Kota Medan, nyatanya PDIP tak memilihnya maju sebagai calon wali kota di Pilkada Serentak 2020.

PDIP pusat menunjuk menantu Presiden Joko Widodo, yakni Bobby Nasution maju didampingi kader Gerindra, Aulia Rachmad.

Tak dipilihnya Akhyar sempat mematik gejolak di internal PDIP Medan.

Baca juga: Plt Wali Kota Medan Akhyar Ajak Siswa dan Guru MTsPN 4 untuk Peduli Lingkungan

Saat itu, Bobby yang lebih dipilih PDIP ditolak sejumlah kader, PDIP

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube Official iNews, Selasa (18/8/2020), Nurbaiti mengaku sangat tidak setuju rekondasi PDIP diberikan kepada Bobby.

Tidak seorang diri, kader yang mengaku sebagai kader militan sejak angkatan 98 itu menyinggung keterlibatan Bobby di PDIP.

Dirinya menilai bahwa Bobby belum layak mendapatkan rekomendasi untuk diusung di Pilkada Medan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Alasannya Bobby masih baru menjadi kader PDIP dan harusnya memberikan kontribusi terlebih dahulu terhadap partai.

Karena seperti yang diketahui, menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu baru bergabung ke PDIP sekitar bulan Maret lalu.

"Kami angkatan 98 menolak penuh hasil daripada rekomendasi DPP partai," ujar Nurbaiti.

"Karena kami adalah kader militan.

Kami adalah pejuang partai," ungkapnya.

Nubiati bahkan belum menganggap Bobby sebagai kader PDIP.

Menurutnya yang pantas dan layak untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP sebenarnya Akhyar Nasution.

Selain sudah lebih lama menjadi kader PDIP, kontribusinya untuk partai juga sudah banyak, sehingga bisa dikatakan cukup memiliki pengalaman.

Terlebih Akhyar Nasution merupakan Plt wali kota Kota Medan saat ini.

"Jadi kami artinya itu kalau Bobby itu kami rasa dia bukan kader, KTA (Kartu Tanda Anggota) aja masih basah," katanya.

Sempat muncul kabar, mereka justru akan mendukung Akhyar Nasution yang saat ini sudah menyeberang ke Partai Demokrat dan akan menjadi lawan Bobby.

DPC Berikan Sanksi

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris DPC PDIP Kota Medan, Robi Barus menilai tidak mencerminkan sebagai kader partai yang baik.

Oleh karenanya pengurus DPC PDIP tidak segan untuk memberikan sanksi bagi para kadernya yang menolak keputusan dari DPP atau bahkan sampai membelot.

Baca juga: Kabar Paspampres Ganteng Daniel Darryan, Tambah Macho Kini Jomlo? Viral di Nikahan Kahiyang-Bobby

"Kalau bagi kader-kader ada kader yang tidak patuh asas ya pastinya akan ada sanksi bagi mereka," kata Robi Barus.

"Kawan-kawan yang kurang puas ataupun tidak bisa menerima rekomendasi DPP, itu mungkin jadi pilihan mereka, tapi jelas tegas kalau mendukung yang di luar PDI Perjuangan itu sudah tidak bagian dari kader lagi," jelasnya.

Dianggap berkinerja buruk

Akhyar yang notabene kader PDI Perjuangan akhirnya melompat ke Partai Demokrat.

Bersama PKS, partai besutan SBY mengusungnya melawan Bobby Nasution di Pilkada Medan,

Menyikapi hal itu Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Djarot Saiful Hidayat buka-bukaan alasan partai banteng tersebut tak mengusung Akhyar Nasution dalam kontestasi Pilwako Medan 2020.

Djarot menjelaskan alasan utama tak memilih Akhyar karena menilai kinerjanya buruk selama menjabat.

"Hasil evaluasi kinerja atas kader partai yang ditugaskan sebagai Wali Kota Medan tidak bagus, sehingga partai tidak akan mencalonkannya kembali," ujar Djarot kepada awak media, Sabtu (25/7/2020).

Djarot yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi itu mengungkapkan, pihaknya memberikan reward and punishment secara tegas dan terukur kepada semua kader yang bertugas di eksekutif.

"Mereka yang berkinerja baik dan mampu menerapkan Pancasila dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerahnya dan akan diajukan kembali sebagai calon kepala daerah," jelasnya.

Ia mengatakan kandidat kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan membangun pemerintahan yang bersih, jujur serta transparan akan diajukan kembali sebagai reward dari partai tersebut.

Djarot mengungkapkan, PDIP ingin memutus mata rantai tradisi buruk yang telah menjerat 3 sosok bekas Wali Kota Medan yang tersandung kasus korupsi.

"Kami menginginkan perubahan besar atas tata kelola pemerintahan di Kota Medan agar kasus korupsi yang menjerat wali kota tiga kali berturut-turut bisa diputus," imbuhnya.

Kandidat yang akan diusung, kata Djarot harus sosok pekerja keras, jujur dan inovatif dalam membangun kota untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan kota-kota besar lain di Indonesia.

Saat ini, menurut Djarot, PDIP memiliki kader yang melimpah yang siap ditugaskan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dilakukan partai secara sistemik dan berkelanjutan melalui proses evaluasi kinerja secara terus menerus," ujarnya.

Wali Kota tersingkat

Sidang Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pengangkatan Akhyar Nasution menjadi Wali Kota Medan digelar pada Selasa (26/1/2021).

Dalam rapat paripurna itu dihadiri sejumlah pimpinan DPRD Medan, di antaranya Ketua DPRD Medan, Hasyim.

Selain itu Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution juga hadir bersama Sekretaris Daerah (Seka) Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Akhyar Nasution mengatakan, bila dilantik sebagai Wali Kota Medan akan menjadi wali kota definitif tersingkat di Indonesia.

Apalagi, ia akan dilantik jelang berakhirnya masa jabatannya.

"Ya kalau saya jadi Wali Kota nanti, misalnya SK usulan ini bisa diproses, saya akan jadi Wali Kota dengan jabatan tersingkat di Indonesia.

Hanya beberapa hari saja," ujarnya kepada awak media, di depan ruang rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (26/1/2021).

Akhyar berujar, bahwa pengusulan pengangkatan dirinya melalui rapat paripurna ini sudah terlalu lama jika dihitung sejak keluar nya SK pemberhentian Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota Medan.

"Surat Keputusan pemberhentian Dzulmi Eldin sudah keluar 15 Oktober, jadi ada sekitar 3 bulan ini baru diproses pengangkatannya," ungkapnya.

Dikatakannya, selama masa tersebut Kota Medan tidak memiliki wali kota, karena dirinya hanya sebatas pelaksana tugas.

"Jadi selama ini Medan tidak ada wali kotanya.

Karena saya kan Plt saja, wewenangnya tentu berbeda," ucap dia.

Saat ditanyai apakah dirinya ada menerima salinan SK pemberhentian Dzulmi Eldin pada Oktober 2020 lalu, Akhyar mengaku tidak mengeceknya karena saat itu dirinya sedang mengambil masa cuti.

"Enggak tahu, saya enggak cek karena kan waktu itu saya masih cuti," ucapnya.

Sidang Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengusulan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution menjadi Wali Kota Medan definitif, Selasa (26/1/2021).

Dalam rapat paripurna yang berlangsung tidak sampai satu jam tersebut, Plt Sekretaris DPRD Medan Alida membacakan Surat Keputusan (SK) Pengadilan Negeri Medan tentang pemberhentian Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota Medan secara tidak hormat pada 15 Oktober 2020 lalu.

Serta pembacaan surat keputusan DPRD Medan tentang pengusulan pengangkatan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan dan pemberhentian jabatannya sebagai Plt Wali Kota Medan.

Saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna, Akhyar mengatakan terdapat kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan selama sekitar tiga bulan.

Ia mengaku tidak mengetahui penyebab hal tersebut.

"Ya, SK pemberhentian Wali Kota sudah ada Oktober lalu.

Berarti sudah tiga bulan tidak ada yang menggantikan posisi Wali Kota.

Saya pun tidak mengerti apa penyebabnya," ujarnya kepada awak media, di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (26/1/2021).

Akhyar menuturkan, terdapat hal yang tidak benar dalam tata pemerintahan Kota Medan karena kejadian ini.

Ia berharap ada perbaikan ke depannya.

"Ini menunjukkan ada kesalahan dalam tata pemerintahan kita.

Semoga ini tidak lagi terjadi ke depannya," ungkapnya.

Meskipun jika resmi dilantik menjadi Wali Kota Medan dengan masa jabatan yang sangat singkat, Akhyar mengaku realistis untuk program yang akan dilakukan nya.

"Ya ini kan kalau jadi saya hanya beberapa hari saja jadi Wali Kota.

Itupun kalau jadi.

Ya realistis sajalah, apa yang bisa dilakukan beberapa hari.

Hal-hal yang bisa dilakukan tentu dilakukan tapi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat saja," pungkasnya.

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kader Senior PDIP Tolak Pasangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan: Dia Bukan Kader, KTA Aja Masih Basah, Tribun Medan dengan judul BREAKING NEWS: Djarot S Hidayat Beberkan Penyebab PDIP Tak Usung Akhyar Nasution di Pilkada Medan dan INILAH Sosok Calon Wali Kota Tersingkat di Indonesia, Bekas Kader PDIP, Menantang Mantu Presiden

(*)