BATAM TERKINI

Premium Langka hingga Antrean Mengular, Anggota DPRD Kepri Minta Pertamina Transparan

Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudi Chua minta Pertamina transparan terkait kebijakan soal premium.

TribunBatam.id/Muhammad Ilham
Kondisi salah satu SPBU dii Kota Batam, Provinsi Kepri, Rabu (27/1/2021). Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudi Chua minta Pertamina transparan terkait kebijakan soal premium. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Rudi Chua.

Menurutnya, kelangkaan tidak hanya terjadi di Batam saja, tetapi juga daerah lain Kepri, seperti Tanjung Pinang.

Kelangkaan terjadi, bermula di tahun 2020 lalu, yang mana beberapa SPBU mengganti produk BBM Premium dengan opsi lain seperti Pertalite dan Pertamax.

Pergeseran produk BBM tersebut disertai berbagai alasan sesuai dengan kehendak SPBU masing-masing.

"Oleh karena beberapa SPBU tidak menyetok premium lagi, maka kuota di sejumlah SPBU lain yang masih menjual Premium pun berlimpah. Otomatis masyarakat akan menyerbu Premium yang masih tersisa," jelas Rudi Chua, ketika dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Dengan hanya segelintir SPBU yang menjual Premium dan Pertalite, maka antrean permintaan di SPBU pun semakin panjang.

Antrean yang panjang ini, menurut Rudi, akan menimbulkan panic buying bagi masyarakat.

"Pada akhirnya, Premium dan Pertalite cepat habis, sehingga masyarakat mau tak mau pindah ke Pertamax. Itulah alasan terjadi kelangkaan di akhir tahun kemarin," ujar Rudi.

Komisi II DPRD Kepri telah memantau setiap SPBU yang ada untuk meluruskan duduk perkara ini.

Pihaknya juga telah meminta penjelasan dari pihak Pertamina, maupun pemerintah daerah dalam hal ini.

Rudi mengatakan, seharusnya pihak Pertamina dan pemerintah daerah mampu mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi sejak awal ketika beberapa SPBU memutuskan tidak lagi menyediakannya.

Ia juga meminta kepada pihak Pertamina khususnya, untuk selalu transparan dalam menginformasikan kuota penyaluran BBM di setiap daerah.

Khususnya apabila manajemen perusahaan tengah mengikuti kebijakan nasional yang mengurangi pasokan BBM bersubsidi.

"Pertamina mungkin bisa menyampaikan secara transparan tentang kebijakan perusahaannya yang selaras dengan kebijakan nasional. Apakah memang BBM bersubsidi sengaja dikurangi? Jelaskan, agar masyarakat tidak bertanya-tanya," tegas Rudi. 

Distribusi Premium Bakal Diatur Kartu Kendali 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved