Wali Kota Tanjungpinang Dukung Program BKKBN Kepri, Cegah Stunting di Ibu Kota Provinsi

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali kota Tanjungpinang, Rahma mendukung pendataan keluarga 2021 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri.

Pendataan dilakukan BKKBN Kepri untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, pendataan dilakukan guna menyusun perencanaan kebijakan pembangunan di segala sektor.

"Kami support program yang dilakukan BKKBN Kepri di kota Tanjungpinang.

Karena pendataan keluarga ini sebagai backup data dalam menyusun program untuk percepatan kesejahteraan keluarga," ucap Rahma saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto di kantor Wali kota Tanjungpinang, Selasa (16/2/2021).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Mediheryanto, menjelaskan program pendataan keluarga ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Kepri.

Mediheryanto menyebutkan, pendataan keluarga ini kita butuhkan dalam rangka sebagai dasar evaluasi capaian program BKKBN dan juga sebagai bahan penyusunan kebijakan dan rencana operasional program.

Sedangkan data stunting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penaganan stunting.

"Pelaksanaan pertama pendataan keluarga itu, kita mulai pada 2015, kedua di tahun 2020.

Namun, karena situasi pandemi Covid-19, pendataan bisa kita dilakukan di 2021.

Baca juga: Di Batam Kondom Mulai Tersedia Eceran, BKKBN Imbau Penjual Tak Jual ke Anak di Bawah Umur

Baca juga: Ketua Penggerak PKK Kepri Menerima Rombongan BKKBN, Ini Harapan Rosmeri Soal Program Kerja

Tujuan pendataan untuk mendapatkan data by name by adress.

Siapa yang terdampak stunting yang harus kita intervensi dan melakukan penanganan," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menurutnya telah menunjuk BKKBN sebagai ketua tim penanganan stunting.

Tidak hanya BKKBN saja, tapi semua sektor yang terkait itu ikut menangani stunting.

Namun, tetap di bawah koordinasi BKKBN.

Sesuai arahan Presiden, secara target nasional harus menurunkan angka stunting 14 persen di tahun 2024 dari 27,6 persen angka stunting di 2019.

Tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

"Saat ini angka penurunan stunting di Tanjungpinang lebih kurang 7 persen, tapi sudah menurunkan menjadi 5 persen.

Harapan kita bisa di bawah 5 persen penurunan stunting di Tanjungpinang," tambahnya.

Untuk pendataan kependudukannya nanti, kata Mediheryanto, dilakukan secara door to door.

Petugas pendataan yang ditunjuk Pemko Tanjungpinang akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan formulir pendataan kependudukan dan juga menggunakan aplikasi melalui smartphone.

"Pendataan secara smartphone, petugas yang sudah dilatih, kita berikan user.

Mereka akan turun door to door untuk mendata," ujarnya.

Angka Stunting di Batam

Semenatara di Batam, Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Batam dr Didi Kusmarjadi mengklaim, presentase angka stunting di Batam masih cukup rendah.

Kendati demikian, berbagai upaya terus dilakukan agar menekan angka stunting ini.

"Angka stunting kita rendah lho," katanya saat dikonfirmasi Kamis (11/2/2021).

Adapun upaya yang terus rutin dilakukan ialah dengan memberikan tablet tambah darah bagi anak wanita SMA.

Sementara itu bagi wanita hamil diberi makanan tambahan (PMT) dan zat besi.

Selanjutnya pembinaan dan dorongan kepada para ibu agar berhasil dalam inisiasi menyusu dini (IMD), memberikan ASI eksklusif (hanya ASI saja sampai usia enam bulan), dan meneruskan pemberian ASI sampai berumur dua tahun.

Dinkes Batam juga melakukan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada bayi dan balita, dan mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

PHBS ini menyangkut lintas sektor OPD, karena ini berhubungan langsung dengan ekonomi dan lingkungan.

"PHBS pasti mayoritas berhubungan dengan ekonomi. Gimana mau sehat jika lingkungan kotor, air bersih tidak tersedia. Jadi bisa dilihat benang merahnya" ungkap Didi.

Presentase stunting di Kota Batam sebesar 8,31 persen atau 3.876 dari 53.785 balita. Angka tersebut masih di bawah nasional yakni 27,6 persen.

Ditambahnya, kelima upaya menekan angka stunting ini terus digalakkan pemerintah daerah lintas sektor.

Terlebih lagi, stunting saat ini dipimpin langsung oleh presiden.

"Leading sektor stunting ini sekarang di bapelitbang. Yang tugas kami di kesehatan tinggal diintensif kan, sektor lain yang akan di garap," bebernya.

Disinggung apakah dampak PHK terhadap jumlah penderita stunting di Batam, Didi menjawab, hal ini bukan karena PHK imbas dari pandemi Covid-19.

Didi menyebut, Sunting itu mulai terlihat di usia dua tahun.

"Bukan karena PHK, angka yang sekarang berasal dari anak-anak yang lahir 2019 ke bawah," pungkas Didi.

Diketahui, stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.

Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Bereslumbantobing)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google