JUMLAH Warga Miskin di Batam Makin Banyak, 19.868 KK Terima Bansos PKH

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam Hasimah mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi data keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat di tahun 2021 ini.

"Tim pencacah kita turun langsung untuk memverifikasi (penerima bansos). Data ini nantinya akan kita sampaikan ke pimpinan daerah," kata Hasimah, Jumat (19/2/2021).

Menurutnya, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Batam yang ditetapkan pemerintah pusat  sebesar 60.108 Kepala Keluarga atau naik dibanding tahun lalu 52.513 Kepala Keluarga.

"DTKS ini ditetapkan pemerintah pusat melalui data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Kemudian dari data ini, pusat meminta daerah untuk melakukan verifikasi di lapangan," ujar Hasimah.

Sementara itu, dari hasil verifikasi didapat, 19.868 keluarga penerima manfaat di Kota Batam mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Adapun bansos PKH ini menyesuaikan komponen yang ditetapkan Kemensos. Semakin besar komponen, maka akan semakin besar yang diterima KPM. 

Adapun 5 komponen yang ditetapkan ialah memiliki anak bayi balita, ibu hamil, memiliki anak usia sekolah, disabilitas atau cacat berat, serta lansia usai 70 tahun ke atas.

"PKH ini bantuan bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu. Besaran nilainya menyesuaikan komponen-komponen ini. Jika misal ada kelima komponen maka akan semakin besar besarannya," terang Hasimah.

Selanjutnya bansos sembako atau BPNT diberikan kepada masyarakat miskin atau yang tidak mampu. Penyaluran bantuan ini juga sama dengan bansos PKH, dimana disalurkan melalui KKS sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya. 

Kartu ini, lanjut dia bisa dibawa ke agen sembako untuk ditukarkan dengan jenis-jenis sembako yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dari hasil verifikasi ditetapkan, 14.501 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penerima BST ini diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima PKH dan sembako.

"BST ini sebenarnya diberikan selama Covid. Untuk tahun ini besarannya Rp 300 ribu selama empat bulan. Penyalurannya lewat bank pemerintah langsung kepada rekening penerima manfaat," ungkap Hasimah.

Selain ketiga bansos ini, lanjut Hasimah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan bantuan iuran, yakni berupa Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. 

Tingginya mobilitas masyarakat Batam menjadi salah satu kendala tim pencacah mendata warga miskin. Sebab, banyak masyarakat miskin yang berpindah-pindah alamat dan juga tidak diketahui alamatnya.

"Ya itu salah satu kendala. Kadang kita datang mendata, mereka sudah pindah. Ada juga yang tinggal di rumah liar, setelah digusur kita tak bisa mendata," katanya.

Rumah Warga Miskin Bakal Ditempel Stiker

Pemerintah bakal melakukan pendataan kembali warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .

Dan saat ini, pemerintah menggelar rapat koordinasi program perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota tahun 2021 Kota Batam di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Rabu (17/2/2021) lalu.

Di hadapan pencacah, TKSK, lurah dan camat se-Kota Batam, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan kebijakan yang tepat sasaran selalu didukung data yang benar. Kalau data salah kebijakan akan tidak tentu arah.

"Kita ini harus berangkat dari data yang benar, agar kebijakan tak diambil seolah meraba dalam gulita," kata Amsakar.

Ia menginginkan persoalan data fakir miskin harus terselesaikan.

Dalam hal ini pencacah menjadi lini terdepan mewujudkan target tersebut.

Selain itu, ia berharap koordinasi antara pencacah, TKSK, lurah hingga camat terus dilakukan dengan baik.

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilkada Batam, Rudi : Ayo Kembali Bersatu Untuk Batam

"Saya ingin capaian validasi data jelas by name by addres. Data yang ada dari pencacah diketahui lurah maupun camat, bukan hanya diketahui pencacah saja. Ketepatan validasi data agar  jangan sampai ada kontroversi data di kalangan bawah," ujarnya.

Amsakar juga meminta warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus siap dipasangi stiker khusus yang menandakan mereka terdaftar sebagai warga miskin.

"Siapkan stikernya dan warga yang datanya ada di DKTS akan dipasangi stiker di rumahnya," imbuhnya.

Jalannya diskusi dipandu langsung Sekda Batam Jefridin.

Rapat tersebut diwarnai ragam harapan dari pencacah, seperti pengadaan laptop bagi pencacah, perbaikan mutu aplikasi dan lain-lain.

Kepala Dinsos Batam Hasyimah dalam arahanya hampir sama dengan yang disampaikan Amsakar.

Pencacah harus bekerja dengan data yang benar, pencacah diminta terus koordinasi dengan lurah dan camat, dan yang tak kalah penting jangan sampai tak kenal juga TKSK.

"Data validasi dan verifikasi tidak bisa hanya diketahui pencacah saja, harus diketahui  camat juga," imbuh Hasyimah. (TRIBUNBATAM.id/Beres Lumbantobing/Roma Uly Sianturi)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google