Rumahnya Bakal Ditempel Stiker Miskin, 20 KPM PKH di Sagulung Batam Mengundurkan Diri?

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rumahnya Bakal Ditempel Stiker Miskin, 20 KPM PKH di Sagulung Batam Mengundurkan Diri?

Adanya aturan baru di Batam, berupa pemasangan stiker keluarga miskin di rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari pemerintah, membuat sejumlah KPM pikir-pikir.

Bahkan beberapa di antaranya telah menyatakan mengundurkan diri secara lisan.

Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sagulung, Saptono menyebut, setidaknya ada 20 keluarga di Sagulung menyatakan mengundurkan diri secara lisan sebagai penerima bantuan kepadanya.

"Saat ini dari 13.361 keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 4.000 keluarga adalah penerima bantuan yang aktif, sementara sisanya masih menunggu penambahan calon penerima," kata Saptono, Ketua TKSK Sagulung, Sabtu (20/2/2021).

Dia menjelaskan, menyusul adanya rencana pemasangan stiker keluarga miskin di rumah penerima, memang banyak yang mengundurkan diri.

"Kita sudah sarankan agar mengajukan surat graduasi ke Dinsos," kata Saptono.

Dia mengakui penerima KPM PKH, dan bantuan lainnya, sudah banyak yang mengalami peningkatan ekonomi.

Baca juga: PRAKIRAAN Cuaca Besok, Minggu (21/2), Waspadai Gelombang Tinggi di 2 Wilayah Ini

"Ya itulah dilemanya selama ini, data penerima itu, tidak bisa dialihkan atau di ganti, karena data itu sudah masuk sistem, dan yang mengelola data tersebut adalah pemerintah pusat, melalui kementerian sosial," kata Saptono.

Dia juga menjelaskan, meski ekonomi penerima manfaat sudah membaik atau sudah berubah, namun tidak ada yang mau mengundurkan diri.

"Ya dengan adanya stiker keluarga miskin, kita harapkan penerima sadar diri," kata Saptono.

Dia juga mengatakan, pemasangan stiker keluarga miskin, di rumah penerima bantuan pemerintah akan dilaksanakan tahun ini.

"Pembuatan stiker sedang dilakukan tender, nanti setelah ada  pemenangnya, maka stiker akan dicetak dan ditempelkan di rumah setiap penerima bantuan pemerintah,"kata Saptono. 

Warga Nongsa Sudah Ajukan Graduasi

Sebelumnya keluarga Siti Makmuroh melepas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.

Keputusan graduasi (keluar dari penerima bantuan) secara mandiri keluarga yang berdomisili di bilangan Nongsa ini, dilatarbelakangi meningkatnya taraf ekonomi dan keinginan memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih berhak menerima bantuan tersebut.

"Ekonominya sudah membaik, ibu Siti dan keluarga  yakin dan mantap untuk graduasi mandiri dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk merasakan bantuan PKH," ujar Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam Hasyimah,  Sabtu (20/2/2021).

Keluarga Siti Makmuroh menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak 2016 lalu saat berdomisili di Kecamatan Batam Kota.

Mereka menempati mess yang disediakan oleh perusahaan tempat suaminya bekerja, Siti menempati satu kamar dengan tiga anak mereka.

Seiring waktu kehidupan ibu Siti dan keluarga sudah membaik dan bisa membeli rumah sederhana di kelurahan batu besar kecamatan Nongsa.

Berangkat dari hal ini, saat bertemu dengan pendamping PKH, Siti mengakui bahwa kehidupannya sudah jauh lebih mapan dibanding pada saat awal sebagai KPM PKH karena rumah yang ditempatinya sudah lunas KPR dari bank.

"Suami ibu Siti kini punya usaha sampingan yaitu menerima orderan membuat kusen dari alumunium yang beromset lebih kurang Rp 3 juta per bulan," terang Hasyimah.
  
Cerita lain graduasi mandiri KPM PKH awal 2021 ini juga datang dari hinterland (pulau penyangga) Batam.

Sekretaris Dinsos PM Leo Putra mengatakan, saat tim PKH melaksanakan kegiatan di Kelurahan Pecong dan Pulau Terong Belakang, pada Minggu dan Senin lalu, ada tiga KPM yang dilaporkan telah graduasi mandiri.

"Mereka sangat bersyukur atas bantuan yang diterima selama ini dan ingin memberikan kesempatan kepada warga lain yang belum mendapatkan bantuan PKH. Tiga KPM ini yakni 2 KPM kohor 2010 dan satu KPM kohor 2020," katanya.

Leo menyebutkan prinsipnya pemerintah akan selalu hadir menangangi masyarakat yang kurang mampu. Namun, seyogyanya program kesejahteraan sosial dari pemerintah harus diikuti oleh kesadaran masyarakat itu sendiri.

"Menangani masyarakat kurang mampu sebenarnya mudah karena akan mensyukuri apapun bantuan pemerintah, yang sulit adalah menangani mental miskin," imbuhnya.

Selain empat KPM yang graduasi mandiri awal tahun ini, tahun 2019 lalu sebanyak 86 KPM graduasi mandiri.

Sementara itu, Pemko Batam terus melaksanakan validasi data penerima bantuan sosial. Rapat koordinasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 digelar di kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/2/2021). 

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad didampingi Sekda Batam Jefridin, Kadis Sosial Provinsi Kepulauan Riau Doli Boniara, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Hasyimah dan Kepala Disdukcapil Kota Batam Heriyanto, camat, lurah, TKSK dan pencacah se-Kota Batam.

Dalam arahannya, Amsakar mengatakan kebijakan yang tepat sasaran selalu didukung data yang benar atau valid. Kalau data salah kebijakan akan tidak tentu arah. 

"Kita ini harus berangkat dari data yang benar, agar kebijakan tak diambil seolah meraba dalam gulita," kata Amsakar.

Dalam hal ini, pencacah menjadi lini terdepan mewujudkan target tersebut. Selain itu, ia berharap koordinasi antara pencacah, TKSK, lurah hingga camat terus dilakukan dengan baik.

"Saya ingin capaian validasi data jelas by name by addres," ujarnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga sangat konsen perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka tidak heran pembangunan yang kini tengah gencar dilakukan mengusung semangat berkelanjutan, yang artinya dapat manfaatnya dapat dirasakan terus menerus.

Amsakar juga meminta tim agar memasang stiker khusus pada tempat tinggal warga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Siapkan stikernya dan warga yang datanya ada di DKTS akan dipasangi stiker di rumahnya," imbuhnya.

Diskusi dipandu langsung Sekda Batam Jefridin. Rapat tersebut diwarnai ragam harapan dari pencacah, seperti pengadaan laptop bagi pencacah, perbaikan mutu aplikasi dan lain-lain.

Adapun beberapa rekomendasi rapat ini adalah Dinsos PM Batam, Dinas Kominfo Batam dan Disdukcapil Batam akan membuat sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) Kota Batam yang terkoneksi ke seluruh kecamatan dan kelurahan, TKSK, pencacah, PKH dan Dinsos. Sistem ini mengadopsi SIKS NG Kemensos. 

Data yang dihasilkan SIKS Kota Batam dari Dinsos PM akan bisa langsung dimasukkan ke SIKS NG Kementerian Sosial. 

(TRIBUNBATAM.id/Pertanian Sitanggang/ Roma Uly Sianturi)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google