PILPRES 2024

Peluang Ahok BTP Jadi Presiden Terganjal, Muncul di Survei LSI, Saingan Prabowo, Anies, Ganjar

Selain Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP di survei Pilpres 2024

ist
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tampil dalam acara dalam acara 'Imlekan Bareng Banteng' yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) , Jumat (12/2/2021) (Tribunnews.com) 

TRIBUNBATAM.id - Selain Prabowo Subianto, Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP di survei Pilpres 2024.

Hasil survei Pilpres 2024 terbaru dari LSI, muncul nama Ahok BTP.

Ahok BTP bersaing dengan dua saingan lamanya dan disaingi partner politiknya di PDIP.

Kini Ahok BTP menjabat Komisaris Utama Pertamina. Bagaimana korespondennya? Apakah masih bisa menjadi presiden?

Lantas bisakah mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi calon Presiden?

Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Pasal 227 huruf (k), salah satu syarat pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah :

"Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"

Baca juga: Jakarta Banjir Lagi, Ahok BTP Trending Lagi, Netizen Banyak yang Rindukan Suami Puput Nestiti

Atas pertimbangan itu, bisakah Ahok jadi capres atau cawapres?

Dilansir dari kompas.com, Pengamat hukum dan tata negara Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus dilihat baik-baik adalah pasal dalam UU Pemilu.

"Dilihat dari ancamannya. Kalau dari UU itu ya ancamannya 5 tahun. Mau vonisnya 2 tahun atau 6 bulan, itu soal lain, bukan itu yang dimaksud," kata Irman saat dihubungi, Kamis (12/7/2018).

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, seseorang tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Dalam kasus penodaaan agama Ahok divonis 2 tahun dan dinyatakan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP.

Pasal tersebut berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ahli hukum dan tata negara yang lain, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, hal itu merupakan perdebatan yang sama ketika dulu Ahok masih didakwa dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 dan 156a. Jika dalam UU Pemilu tertulis "dihukum 5 tahun", maka vonis yang menjadi acuan.

Namun, jika dalam UU tertulis "diancam dengan hukuman 5 tahun", artinya pasal yang dilanggar jadi acuan.

"Kalau dihukum 5 tahun berarti jatuhnya vonis. kalau diancam dengan hukuman berarti bunyi pasal ancaman hukumannya itu berapa tahun," ujar Zainal.

Melansir Kompas.com, nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam daftar calon presiden 2024 dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait peta Pilpres 2024, Senin (22/2/2021).

Dilansir dari Kompas TV, Selasa (23/2/2021), dari hasil survei kategori top mind, nama Basuki masuk ke dalam urutan enam dengan persentase 2,5 persen.

Pada kategori tersebut, namanya ada di bawah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Ahok BTP tertawa masuk survei Gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub.
Ahok BTP tertawa masuk survei Gubernur DKI Jakarta untuk Pilgub. (Istimewa)

Namun, apabila survei dilakukan semi-terbuka, yaitu responden disodori 29 nama kandidat calon Presiden, nama Basuki berada di urutan keempat.

Ia mendapatkan persentase 7,2 persen di bawah Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan yang mendapatkan angka 10,2 persen.

Sementara itu, posisi pertama ditempati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebesar 22,5 persen, kedua oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 10,6 persen.

Ketika responden ditanya mengapa memilih nama-nama yang mereka sebutkan, mereka yang menjawab karena tegas/berwibawa sebanyak 27,6 persen, merakyat sebanyak 22,5 persen, jujur sebanyak 9,6 persen, dan berpendidikan sebanyak 7,2 persen.

"Namun ketika responden ditanya jika pemilihan presiden dilakukan sekarang dengan simulasi tertutup, nama Basuki justru tidak muncul," demikian keterangan yang tertulis.

Dari 14 nama yang disodorkan untuk simulasi tertutup itu, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tetap berada di posisi tiga besar.

Posisi keempatnya kembali ditempati oleh Sandiaga Uno.

Selain itu, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga turut muncul di kategori tersebut.

Adapun Basuki tengah menjabat sebagai Komisaris Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina.

Sebelumnya, Basuki menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjadi gubernurnya.

Saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, Basuki pun naik menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga mengakhiri masa jabatannya pada 2017 karena kalah dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Reaksi PDIP

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai masuknya dua kader PDI-P dalam hasil survei Media Survei Indonesia (Median) terkait calon gubernur DKI Jakarta merupakan hasil penilaian masyarakat.

Dua kader tersebut, yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ya itu kan penilaian warga," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Selasa (16/2/2021).

Gembong mengatakan, kemungkinan ada responden yang melihat kinerja Risma pada saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya sehingga memilih Risma dalam survei tersebut.

"Kalau soal itu mungkin warga Jakarta misalkan melihat Bu Risma, ada melihat kinerja Bu Risma di Surabaya," ucap Gembong.

Sementara itu, Ahok, kata Gembong, bisa jadi dipilih responden yang sudah mengenalnya sebagai sosok yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kan beranekaragam (penilaian), itu kebebasan politik seperti itu. Masyarakat kan menilai," tutur Gembong.

Gembong mengatakan, meski elektabilitas dua kader PDI-P tersebut terlihat baik, PDI-P belum menentukan sosok yang akan dicalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

"Belum, kalau PDI-P belum ada tahapan ke arah itu," kata Gembong.

Untuk menentukan calon kepala daerah yang akan diusung, kata Gembong, ada tahapan internal partai yang harus dilalui oleh seorang calon, mulai dari pendataan hingga fit and proper test.

"Tapi partai kan belum ke arah itu," ucap Gembong.

Diketahui sebelumnya, dalam survei yang diadakan lembaga survei Median, nama Ahok dan Risma muncul dalam tiga besar pertanyaan terbuka (top of mind) hasil survei yang dilakukan 31 Januari-3 Februari 2021.

Risma mendapat 16,5 persen suara responden, berada di urutan kedua di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengantongi 40,5 persen suara responden.

Sementara itu, Ahok mendapatkan 8,5 persen suara responden, berada di posisi ketiga di bawah Anies dan Risma.

Prabowo Tertinggi Survei Paramater Politik Indonesia

Survei Elektabilitas Calon presiden dan calon wakil presiden dengan komposisi militer- sipil dinilai paling baik oleh publik.

Berdasarkan hasil Survei Parameter Politik Indonesia, Paslon Capres-Cawapres komposisi militer-sipil tertinggi.

"Data survei secara konsisten mengamini asumsi meningkatnya kembali pamor capres berlatar belakang militer," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam siaran pers, Senin (22/2/2021).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan jumlah prajurit komponen cadangan yang direkrut bisa mencapai 35 batalyon.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menargetkan jumlah prajurit komponen cadangan yang direkrut bisa mencapai 35 batalyon. (Tribunnews.com/Biro Humas Setjen Kemhan)

Hasil survei itu menunjukkan kombinasi latar belakang militer-sipil dinilai baik oleh 30,2 persen responden,

atau lebih tinggi daripada kombinasi sipil-sipil yaitu 26,1 persen responden.

Sementara itu, kombinasi sipil-militer dinilai baik oleh 18,6 responden, militer-militer dinilai baik oleh 11,1 persen responden, sedangkan 14 persen responden tidak menjawab.

Selaras dengan itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer juga menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei tersebut.

"Data elektabilitas juga menunjukkan Prabowo Subianto menjadi figur tak tergantikan dari calon berbasis militer secara konsisten memimpin kompetisi capres 2024,

baik pada skenario elektabilitas terbuka, maupun pada skenario elektabilitas tertutup," kata Adi.

Adapun calon berlatar belakang militer lainnya seperti Gatot Nurmantyo dan Moeldoko dinilai masih memiliki pekerjaan rumah untuk mampu bersaing dengan kandidat lain.

"Hanya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) yang relatif stabil meski elektabilitasnya cenderung stagnan dan tercecer dari calon lain," kata Adi.

Data Survei Elektabilitas Prabowo Tertinggi

Hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden apabila pemilihan dilakukan saat survei digelar.

Berdasarkan survei top of mind capres, Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 19,9 persen diikuti dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (11,9 persen) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (11,3 persen).

Lalu, saat pilihan capres terdiri dari 15 nama, Prabowo memiliki elektabilitas 22,1 persen disusul Anies (14,6 persen), Ganjar (13,9 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (6,3 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (5,8 persen).

Sementara, saat pilihan capres dipersempit menjadi 10 nama, Prabowo memiliki elektabilitas 23,1 persen, Anies (15,2 persen), Ganjar (14,9 persen), Ridwan Kamil (6,8 persen), dan Risma (6,5 persen).

"Data elektabilitas juga menunjukkan Prabowo Subianto menjadi figur tak tergantikan dari calon berbasis militer secara konsisten memimpin kompetisi capres 2024, baik pada skenario elektabilitas terbuka,

maupun pada skenario elektabilitas tertutup," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Inodnesia Adi Prayitno dalam siaran pers, Senin (22/2/2021).

Survei yang sama juga menunjukkan, publik paling menyukai komposisi militer-sipil sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Komposisi militer-sipil tercatat disukai 30,2 persen reseponden, diikuti sipil-sipil (26,1 persen), sipill-militer (18,6 persen), militer-militer (11,1 persen), dan 14 persen responden tidak menjawab.

"Data survei secara konsisten mengamini asumsi meningkatnya kembali pamor capres berlatar belakang militer," kata Adi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 3-8 Februari 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara acak dari kerangka sampel.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner.

Berikut hasil survei elektabilitas capres versi Parameter Politik Indonesia

Elektabilitas Capres 15 Nama:

Prabowo Subianto: 22,1 persen

Anies Baswedan: 14,6 persen

Ganjar Pranowo: 13,9 persen

Ridwan Kamil: 6,3 persen

Tri Rismaharini: 5,8 persen

Agus Harimurti Yudhoyono: 5,3 persen

Sandiaga Uno: 4,1 persen

Jusuf Kalla: 3,8 persen

Gatot Nurmantyo: 3,4 persen

Abdul Somad: 2,9 persen

Mahfud MD: 2,0 persen

Erick Thohir: 1,8 persen

Khofifah Indar Parawansa: 1,0 persen

Puan Maharani: 0,8 persen

Moeldoko: 0,2 persen

Ragu/Tidak Jawab: 12,0 persen

Elektabilitas Capres 10 Nama:

Prabowo Subianto: 23,1 persen

Anies Baswedan: 15,2 persen

Ganjar Pranowo: 14,9 persen

Ridwan Kamil: 6,8 persen

Tri Rismaharini: 6,5 persen

Agus Harimurti Yudhoyono: 6,3 persen

Sandiaga Uno: 4,0 persen

Jusuf Kalla: 3,9 persen

Abdul Somad: 3,7 persen

Gatot Nurmantyo: 3,5 persen

Ragu/Tidak Jawab: 12,1 persen.

baca berita terbaru di google news

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Survei LSI, Ahok Masuk Daftar Calon Presiden 2024

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved