Dinkes Lingga Sosialisasi Pendataan Keluarga 2021, Gandeng BKKBN Kepri

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dinas Kesehatan atau Dinkes Lingga menggelar kegiatan sosialisasi pendataan keluarga 2021.

Kegiatan ini bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Kepri.

Kegiatan yang digelar pada Selasa (23/02) tadi di Gedung Sapta Pesona, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga diikuti oleh camat se-Kabupaten Lingga dan pihak terkait lainnya.

Pendataan Keluarga merupakan kegiatan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Untuk diketahui, pendataan Keluarga 2021 merupakan kegiatan strategis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil.

Adapun kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lingga, Yusrizal.

Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Lians Dwi Santy mengatakan, selain camat se-Kabupaten Lingga, pihaknya juga mengundang Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lingga, beberapa OPD terkait, PKK, dan Ketua IBI.

“Kami juga undang Himpunan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lingga, serta Duta GenRe,” kata Lians Dwi Santy kepada sejumlah awak media, Selasa (23/2/2021).

Lians Dwi Santy menjelaskan, kegiatan sosialisasi pendataan keluarga tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui serta mendukung kegiatan pendataan keluarga yang akan dimulai pada awal April sampai akhir Mei 2021 nantinya.

“Kegiatan sosialisasi ini murni dianggarkan dari perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi hari itu juga akan dilanjutkan dengan sosialisasi teknis ke lapangan bagi manager pendataan, agar manager yang telah dilatih nantinya bisa mengaplikasikan ke bawahnya.

“Karena untuk petugas ini ada 4, yaitu manager pengolahan data, manager data, supervisor, dan kader pendata.

Untuk kader data, kami akan sosialisasi dengan menggunakan dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dari Provinsi Kepri,” sebut Kabid PPKB Lingga itu.

Baca juga: Wali Kota Tanjungpinang Dukung Program BKKBN Kepri, Cegah Stunting di Ibu Kota Provinsi

Baca juga: Di Batam Kondom Mulai Tersedia Eceran, BKKBN Imbau Penjual Tak Jual ke Anak di Bawah Umur

Terakhir, ia menambahkan, bahwa dalam berjalannya kegiatan pendataan keluarga nantinya, mereka juga akan dibantu oleh Duta GenRe yang ada.

“Dalam hal ini kegiatan pendataan keluarga juga didukung dari adek-adek GenRe kita yang akan mempublikasikan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita akan melakukan kegiatan pendataan keluarga yang dimulai dari tanggal 1 April-31 Mei 2021,” kata Dwi Santy.

Sementara itu, Duta GenRe Kepri, Asterela Yolanda mengatakan, bahwa kegiatan itu sangat baik untuk dilakukan, terlebih dengan banyaknya kasus Stunting di Indonesia.

"Peran GenRe di sini adalah sebagai media informasi dan edukasi mengenai program pendataan keluarga, khususnya program stunting," jelas Siswi kelas 11 IPA itu kepada TribunBatam.id, Selasa malam.

Kampung Kelurga Berkualitas

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kepri memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas.

Apa itu Kampung Keluarga Berkualitas ?

Kampung keluarga berkualitas merupakan pergantian nama dari Kampung KB.

Perubahan nama dan nomenklatur ini dipertegas dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Kepala Perwakilan BKBBN Kepri Mediheryanto mengungkap alasan perubahan nomenklatur itu.

Kampung KB adalah bagian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK 2015-2019 menindaklanjuti salah satu Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Sejak 2015, program ini menjadi salah satu ikon BKKBN.

Tujuan pembentukan Kampung KB ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Perubahan tersebut, lanjut Mediheryanto, karena selama ini pengelolaan kampung KB seakan-akan hanya milik BKKBN dan orientasinya masih sekitar persoalan KB.

Padahal yang harus dilakukan di situ adalah intervensi dari semua sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan," ucapnya, Selasa (16/2).

Menurut dia, dengan memperkenalkan kampung keluarga berkualitas, tidak hanya mengajak masyarakat ikut dalam mensukseskan Keluarga Berencana atau ikut menggunakan alat kontrasepsi.

Tetapi, kehadirannya itu untuk membangun kampung dari seluruh sektor.

Selain itu, kampung keluarga berkualitas ini juga, bukan saja milik BKKBN atau OPD teknis di Kota dan Kabupaten, tetapi milik semua pihak baik OPD pemda maupun swasta.

"Perlu sinergi bersama untuk merancang program pembangunan dari tingkat bawah yaitu kampung. Jadi, ini tanggung jawab semua pihak," sebutnya.(TribunBatam.id/Febriyuanda/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google