Ali Ngabalin Minta SBY Tidak Produksi Isu Terkait Kudeta Partai Demokrat

TRIBUNBTAM.Id |JAKARTA  - Polemik Partai Demokrat belakangan ini menyeret sejumlah nama tokoh di Indonesia.

Seperti Moeldoko dan sejumlah nama lainya.

Menanggapi hal tersebyt, Ali Mochtar Ngabalin yang merupakan Tenaga Ahli Kedeputian Presiden meminta SBY tidak membuat isu.

Apalagi isu itu tidak mewakil rakyat.

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa terseretnya nama Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat tidak merugikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko, menurut Ali, telah mengklarifikasi berkali-kali bahwa hanya bertemu teman-teman senior Demokrat untuk ngobrol dna minum teh. 

"Pertama begini, sama sekali tidak merugikan Presiden Jokowi. sama sekali tidak merugikan. Karena, itu kan juga sudah berkali - kali Pak Moeldoko itu sudah memberikan keterangan sebagai pejabat publik dia kepala staf kantor kepresidenan, teman - teman senior demokrat itu mau ketemu, mau jumpa, ngobrol, minum teh, foto- foto, ya sudah bubar," kata Ali saat dihubungi, Kamis, (25/2/2021).

Ali justru heran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menyeret nama Moeldoko dalam polemik Partai Demokrat.

Menurut Ali sebagai opinion leaders dan mantan presiden, SBY jangan memproduksi isu yang tidak mewakili rakyat.

"Sebagai opinion leaders, pak SBY itu kan senior kita orang sesepuh kita, mantan presiden, dua periode profesor, doktor, jenderal, Partai Demokrat itu kan. Partai itu kan elemen demokrasi jadi jangan memproduksi sebuah isu yang rakyat tidak terwakili dengan isu itu," katanya.

Ali menyarankan SBY agar memproduksi isu yang mewakili rakyat dan berkaitan dengan kepentingan publik. Isu yang membuat rakyat merasa terpanggil.

"Masa sih hari hari ngomong Demokrat, Moeldoko, AHY, SBY. Jadi supaya ada makna itu, ada yang ditinggalkan untuk kepentingan publik ada yang mengedukasi publik, ada yang tercerahkan dengan isu itu," katanya. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. 

Surat itu dikirim akibat ada dugaan pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). 

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).