Aksi Tolak Kudeta Terus Berlangsung, Polisi Myanmar Mulai Represif Bubarkan Aksi
Pasukan keamanan di kota terbesar Myanmar terus berusaha membubarkan aksi-aksi penolakan terhadap kudeta militer, Jumat (26/2/2021).
Penulis: Mairi Nandarson | Editor: Mairi Nandarson
lihat foto
Beberapa penangkapan dilakukan saat orang-orang berhamburan di depan polisi anti huru hara yang menggunakan granat flash bang untuk membubarkan massa.
Tidak ada unjuk rasa pro-militer yang dijadwalkan pada hari Jumat.
Di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, pengunjuk rasa anti-kudeta juga turun ke jalan pada hari Jumat.
Mereka termasuk kontingen biksuni Buddha yang memegang plakat bertuliskan "Kami Segera Membutuhkan Tindakan dengan Kekuatan dari Angkatan Darat AS".
Demonstran lainnya membawa tanda-tanda bertuliskan "Bebaskan pemimpin kami Aung San Suu Kyi", "Berdoa untuk Myanmar" dan "Tolak Kudeta Militer".
Hingga Jumat tengah hari, aparat keamanan telah memblokir jalan utama di pusat kota Mandalay untuk mencegah pengunjuk rasa berkumpul.
Aung San Suu Kyi tidak terlihat lagi sejak kudeta.
Rumah bertele-tele di University Avenue adalah tempat dia menghabiskan bertahun-tahun dalam tahanan rumah selama pemerintahan militer sebelumnya, dan kediaman tersebut telah lama memiliki status ikonik di antara para pendukungnya.
“Karena situasinya, pada hari bulan purnama ini kami mengirimkan cinta, dan mendaraskan ajaran Buddha untuk Ibu Suu, Presiden U Win Myint dan semua yang ditahan secara tidak sah,” kata Hmuu Sitt yan Naing, yang bergabung dalam kelompok doa.
Aung San Suu Kyi diyakini saat ini ditahan di ibu kota Naypyitaw.
Dia akan menghadapi pengadilan pada hari Senin atas tuduhan yang diajukan terhadapnya oleh junta militer yang secara luas dipandang bermotivasi politik.
Beberapa negara Barat telah menjatuhkan atau mengancam sanksi terhadap militer Myanmar.
Pada hari Kamis, Inggris mengumumkan tindakan lebih lanjut terhadap anggota junta yang berkuasa karena "mengawasi pelanggaran hak asasi manusia sejak kudeta".
Di tengah kemarahan internasional, Facebook juga mengumumkan Kamis akan melarang semua akun yang terkait dengan militer serta iklan dari perusahaan yang dikendalikan militer.
.
.
.
