Wali Kota Tanjungpinang Minta Program Berdampak Langsung ke Warga Jadi Prioritas OPD

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang Rahma meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanjungpinang memprioritaskan program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021, dengan tema Peningkatan Investasi, Penanggulangan Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjungpinang.

Rahma mengatakan, proses penyusunan RKPD tahun 2022 telah memasuki tahap pembahasan forum perangkat daerah.

"Forum OPD ini kita azamkan untuk menyatukan pandangan, pikiran dan langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang Tahun 2022," ujar Rahma.

Ia melanjutkan, forum OPD ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam konteks pembangunan manusia secara komprehensif.

Baca juga: Wali Kota Tanjungpinang Jamin Kemudahan Investor, Urai Persoalan Administrasi

Baca juga: Program Kerja Pemko Tanjungpinang, Jalan di Kampung Sei Carang Akan Diaspal Maret 2021

"Pada kesempatan ini kita bersama bertukar pemikiran, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing guna mempercepat akselerasi pembangunan Kota Tanjungpinang, dan bekerja sekuat tenaga karena tantangan ke depan yang kita hadapi akan semakin berat," jelasnya.

Menurutnya, Forum Perangkat Daerah harus bisa menjadi wadah dan media interaktif bagi stakeholder dalam menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Sebagai sarana membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, harus dimulai dari perencanaan yang baik.

"Perlu adanya penyelarasan program-program pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kota, Provinsi, maupun APBN, serta sumber dana lainnya seperti CSR," sebutnya.

Rahma juga mengingatkan untuk kegiatan pembangunan daerah perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tujuannya agar dikoordinasikan dengan Provinsi dan Kementerian atau lembaga terkait.

"Untuk setiap OPD diharapkan mampu melakukan koordinasi dengan Kementerian dan memperjuangkan program yang berdampak langsung dengan masyarakat yang bersumber dari dana APBN.

Mulai tahun ini kita harus bergerak cepat, agar kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi dapat segera terlaksana dengan baik," pungkasnya.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam Lainnya di Google