Santunan Ahli Waris Korban Covid-19 Tak Ada Lagi, Ini Penjelasan Dinsos Batam

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kementerian Sosial atau Kemensos menghentikan pemberian santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia akibat Covid-19.

Hal tersebut tertuang pada Surat Edaran Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 tentang Rekomendasi dan Usulan Santunan Ahli Waris Korban Meninggal Akibat Covid-19.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Batam atau Kadinsos Batam Hasyimah membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, tahun anggaran 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat Covid-19 bagi ahli waris pada Kemensos RI.

Sehingganya terkait dengan rekomendasi dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota tidak dapat ditindaklanjuti.

"Sudah kami terima surat edarannya. Dan memang tahun anggaran 2021 sudah tidak ada lagi," ujar Hasyimah Kamis (04/03/2021).

Sepanjang tahun 2020, terdapat enam berkas yang dikirimkan ke Kemensos di Batam.

Kemudian pada tahun ini, ada satu berkas yang dikirim untuk mendapatkan bantuan santunan Covid-19.

"Tahun 2021 ini ada satu berkas usulannya. Dan ini yang tiap saat kami pantau ke kementerian," ungkap Hasimah.

Dalam SE tersebut juga menjelaskan Kepala Dinas Sosial provinsi untuk menyampaikan keputusan ini kepada Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Hal tersebut juga seiring dengan informasi tidak ada lagi rekomendasi serta usulan yang diberikan Dinsos kepada Kemensos terkait tunjangan tersebut.

Baca juga: Soal Hibah dan Bansos, Wali Kota Tanjungpinang: Semua sudah Diatur dalam Perwako

"Selanjutnya untuk tidak memberikan rekomendasi dan atau usulan lagi pada Kementerian Sosial RI," tulis dalam surat tersebut.

Sebelumnya, Kemensos telah mengeluarkan Surat Edaran Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 427/3/2/BS.01.02/06/2020 tentang Pemberian Santunan Korban Covid-19.

Isi dari surat tersebut menjelaskan pihak Kemensos dapat memberikan santunan kematian sebesar Rp 15 juta bagi keluarga korban COVID-19 di tahun 2020.

Dengan adanya surat edaran baru kali ini, maka pemberian para ahli waris tidak akan menerima santunan yang diberikan pemerintah sebesar Rp 15 juta.

Vaksin Gotong Royong di Batam

Mulai akhir Maret 2021, perusahaan swasta bisa melakukan pembelian vaksin Covid-19 ke Biofarma.

Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Batam, Didi Kusmarjadi mengungkapkan, lampu hijau pembelian vaksin gotong royong ini merupakan hasil video conference dengan Kemenkes RI.

Pada saat penyuntikkan vaksin, lanjutnya, pihak perusahaan akan bekerja sama dengan tim medis Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Batam.

Sejauh ini yang sudah bertanya vaksin tersebut adalah pihak Batamindo dan McDermott.

"Pembelian vaksin gotong royong ini langsung ke Biofarma jadi tak melalui kami.

Teknisnya harus sama. Melalui 4 meja. Mulai dari pendaftaran, screening, penyuntikkan dan istirahat," ungkapnya, Rabu (3/3/2021).

Ditempat yang berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Mohammad Bisri mengakui, vaksin gotong royong dibeli dengan menggunakan perusahaan yang diperuntukkan untuk karyawannya.

Bisri mengimbau walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat dan jaga kesehatan.

Sehingga menekan penularan virus Covid-19.

"Karyawan tak boleh dipungut uang. Itu gratis buat karyawan. CSR-nya perusahaan lah.

Merknya di luar merek yang dipesan pemerintah," katanya.

Dibagian lain, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Kadisbudpar Batam, Ardiwinata mengatakan sudah mengajukan 30 orang Ketua Asosiasi Pariwisata untuk divaksin Covid-19.

Namun yang disetujui hanya 20 orang. Ardi mengaku, Ketua Asosiasi Pariwisata tersebut bisa divaksin.

Menurutnya, hal ini bisa dijadikan contoh untuk pelaku pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kepri, agar tidak takut divaksin.

"Alhamdulilah 20 orang Ketua Asosiasi pariwisata hari ini bisa divaksin Di Puskesmas Lubuk Baja.

Semuanya bisa divaksin dan lolos screening," ujar Ardi saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).

Lantas kapan tahapan berikutnya? Vaksinasi tahapan berikutnya dilakukan diminggu ketiga bulan Maret.

Ardi berharap pelaku pariwisata dan kebudayaan bisa tervaksin semuanya.

"Informasinya minggu ketiga bulan 3. Belum dapat jumlahnya berapa orang," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pariwisata Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengakui vaksinasi di Puskesmas Lubuk Baja adalah pengurus ASITA.

Total pelaku pariwisata di Kota Batam sebanyak 6000an nantinya yang akan divaksin.

"Termin kedua nanti kita upayakan Guru, Satpol PP, dan pelaku pariwisata," katanya.(TribunBatam.id/Bereslumbantobing)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google