Tanggapi Moeldoko Jati Ketum Partai Demokrat Versi KLB, SBY: Akal Sehat Telah Mati

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Ossy Dermawan selaku Wasekjen Partai Demokrat menyatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menanggapi wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. KLB itu diduga mulai berlangsung pada hari ini.

 
"Hari ini (5/3/2021), di samping Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY akan mengeluarkan pernyataan. Pernyataan ini merespons kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," kata Ossy dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Kemudian, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengatakan, Partai Demokrat tengah berkabung atas diselenggarakannya kongres luar biasa (KLB) dari kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3/2021) sore.

Baca juga: Angel Ditembak Mati Polisi Kenakan Kaus Segalanya Akan Baik-baik Saja, Kudeta Myanmar Berdarah

Lebih dari itu, ia menilai bahwa KLB tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021) malam di Cikeas, Bogor yang dipantau Kompas.com secara daring.

Presiden RI ke-6 itu kemudian melanjutkan pemaparannya bahwa KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal.

Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal.

• Pernyataan Keras SBY Terkait Kisruh Demokrat, Sebut Malu Berikan Jabatan ke Moeldoko

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Menurut SBY, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketum Demokrat sah yang diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, menurut dia, kepemimpinan AHY tersebut sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga kembali mengutarakan bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.

Baca juga: Marzuki Alie hingga Jhoni Allen Dipecat Demokrat Tak Hormat, Terlilit Isu Kudeta Bersama Moeldoko

"Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Dan setelah itu Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring," ujar dia.

 
SBY juga menyayangkan sikap Moeldoko yang pada saat itu justru mengatakan bahwa pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat hanyalah sekadar acara minum kopi.

Padahal, saat itu, SBY mengatakan bahwa beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena keterlibatan gerakan kudeta.

Baca juga: Apa Itu Kudeta? Berikut Pengertian dan Perbedaannya dengan Revolusi

"Tetapi hari ini, sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ucap SBY.