Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Moeldoko: Jangan Manfaatkan Kisruh Rumah Tangga Orang

TRIBUNBATAM.id - Jokowi diminta turun tangan atasi Moeldoko: jangan manfaatkan kisruh rumah tangga orang.

Langkah Moeldoko sampai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai keterlaluan.

Tak sedikit pihak yang merasa geram dengan tindakan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat.

Adapun Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (5/3/2021).

"Ini mengarah pada kualitas kenegarawan penghuni Istana (Presiden Jokowi). Saya kira kalau memang orang yang percaya pada pembangunan parpol secara legal dan bermartabat harusnya ditegur, karena ini akan jadi preseden yang tidak baik ke depan," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Firman mengatakan, jika Presiden Jokowi membiarkan manuver Moeldoko tersebut, ia akan dianggap kurang peduli terhadap pembangunan partai politik.

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu. 

Ia menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Baca juga: Sempat Dicalonkan Bareng Moeldoko, Marzuki Alie Justru Dukung Ibas Pimpin Demokrat

Baca juga: Elektabilitas Moeldoko Dinilai Gak Ada Apa-apanya Dibanding AHY: Cuma Nol Koma

Baca juga: AHY Tak Tinggal Diam Digeser Moeldoko, Minta Tolong ke Jokowi dan Menkumham

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Selain itu, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Moeldoko, kata dia, lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

"Dia ( Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal Partai Demokrat juga," tutur Firman.

Lebih lanjut, Firman merasa heran terhadap KLB Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh Moeldoko ketimbang dipimpin kader partai sendiri.