MENCEKAM, Massa Geruduk Kantor DPP Demokrat hingga Blokade Jalan, Ini Tuntutan Mereka

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kantor DPP Demokrat mendadak mencekam setelah didatangi massa yang mengatasnamakan mahasiswa.

Massa menggelar aksiya di Kantor DPP Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021) malam.

Dalam aksinya, massa menuntut keinginannya bertemu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mereka justru berupaya menutup arus lalu lintas dari arah Cikini menuju Matraman.

Polisi yang berada di lokasi lantas meminta mereka untuk bubar karena melanggar aturan.

"Kami imbau untuk bubar karena tidak boleh unjuk rasa malam-malam," kata Kapolsek Metro Menteng, AKBP Iverson Manossoh, menggunakan pengeras suara, di lokasi, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Ayah Dipecat Dukung KLB Demokrat, Anak Tetap Pilih AHY: Jalan Masing-masing soal Politik

Baca juga: Inilah Daftar DPD dan DPC Demokrat yang Dipecat AHY karena Terlibat KLB Deli Serdang, Termasuk Kepri

Namun, massa aksi enggan pergi dari lokasi.

Belum diketahui apa permasalahan yang menyebabkan massa menggeruduk DPP Partai Demokrat.

Namun, belakangan ini memang terjadi gejolak di partai berlambang Mercy.

Polisi pun lagi-lagi berupaya berkomunikasi dengan massa aksi untuk membubarkan diri.

Tapi mereka menolak meninggalkan lokasi.

"Kami ingin bertemu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," ujar satu dari massa aksi.

Belum diketahui apa permasalahan yang menyebabkan massa menggeruduk DPP Partai Demokrat.

Namun, belakangan ini memang terjadi gejolak di partai berlambang Mercy.

Sejumlah kader partai itu membelot dan menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang yang melahirkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.

Ngabalin bantah Tudingan BW

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut pernyataan tim kuasa hukum Demokrat Bambang Widjojanto (BW) lucu dan mengelikan. Ngabalin mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi yang menjadi bulan-bulanan.

Ngabalin memberikan kritikan keras terkait pernyataan Bambang Widjojanto menilai pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang melibatkan oknum pemerintah adalah ancaman Demokrasi.

Bambang Widjojanto resmi didapuk menjadi pengacara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono.

Seperti diketahui kubu AHY saat ini tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Baca juga: Elit KLB Ungkap Keinginan Rebut Kantor Pusat Partai Demokrat, Reakasi Kubu AHY Tak Main-main

Gugatan ini terkait dengan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) lalu.

Hasil kongres itu memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Dalam gugatan ini, kubu AHY  didampingi 13 kuasa hukumnya yang diketuai oleh Bambang Widjojanto alias BW.

Gugatan ini dilayangkan untuk 10 pihak yang diduga melanggar hukum, yang sebagian besar adalah kader yang dipecat.

Dalam laporan yang terigister dengan nomor 172/Pdt.Sus-Parpol/2021PNJakartaPusat, BW mengatakan, dua di antara yang digugat adalah Jhoni Allen Marbun serta Darmizal.

"Pokoknya saya kasih clue-nya aja, sebagian besar mereka yang terlibat kongres yang mengorganisir kongres. Dan kami menduga mereka yang patut bertanggungjawab terhadap brutalitas demokrasi. Yang pasti Jhoni Allen, Darmizal, disebut kemudian," kata Bambang di PN Jaksel, Jumat (12/3/2021).

Jhoni Allen merupakan eks kader Partai Demokrat yang bertindak sebagai pimpinan sidang dalam KLB Deli Serdang, yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Sama halnya dengan Jhoni Allen, Darmizal juga merupakan eks kader Partai Demokrat yang ikut menginisiasi jalannya KLB.

Dengan dilayangkan gugatan pihaknya ke PN Jakpus, maka Bambang berharap konflik yang terjadi bisa menjadi diskusi masyarakat luas. Sebab, kata dia, konflik yang dinilai sebagai brutalitas demokrasi ini bukan hanya persoalan dari Partai Demokrat, tapi persoalan demokrasi di Indonesia.

"Mudah-mudahan di pengadilan ini akan memuliakan. Jadi filosofi dasar bangsa ini ingin mewujudkan negara hukum yang demokrasi jadi itu kata kuncinya," jelas Bambang.

Ketika ditanya soal keterlibatan KSP Moeldoko dalam gugatan tersebut, Bambang tidak memberikan penjelasan yang lebih detail.

Dirinya hanya menyatakan, status keabsahan Moeldoko dalam keterlibatannya di KLB Deli Serdang, yang ditunjuk sebagai ketua umum, namun bukan dari perwakilan yang memiliki suara sah.

"Kita enggak masuk ke situ, nanti pada saatnya akan disampaikan, tapi kayaknya terlalu pagi. Itu (Moeldoko) contohnya, orang yang tidak punya dasar masuk (partai), ditunjuk oleh orang yang tidak mempunyai dasar, kemudian minta diakui," tuturnya.

"Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," lanjut Bambang.

Bambang menjelaskan kasus ini tidak hanya mengancam partai namun juga masyarakat, bangsa dan bernegara.

Karena kasus ini ada nama pejabat negara yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terlibat kisruh ini.

"Saya merasa ada masalah fundamental yang sekarang hari ini sedang ada di dalam bangsa ini. Apa itu, kalau hak orpol (organisasi politik) yang diakui secara sah saja bisa diobok-obok dengan brutal kayak begini, maka kemudian sebenarnya kita, negara kita itu sedang terancam," jelas Bambang.

"Kami adalah tim pembela demokrasi, tepatnya kami punya 13 anggota akan melaporkan. Yang kami lakukan adalah gugatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Kendati demikian, Herzaky tidak memerinci 10 nama tergugat yang dimaksud, serta tidak menerangkan secara detail gugatan tersebut dilayangkan untuk kubu siapa.

Namun, kata dia, 7 dari 10 orang yang tergugat itu merupakan eks kader partai yang sudah dipecat.

Kata Herzaky, seluruh kader yang digugatnya hari ini dinilai telah melanggar pasal 26 UU Partai Politik.

"Bahwa kader yang telah diberhentikan atau dipecat tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun membentuk partai politik lagi yang sama dengan yang mereka dipecat," jelasnya.

Para tergugat juga dinilai melanggar hukum konstitusi Partai Demokrat yang diakui oleh negara.

Selanjutnya, kata Herzaky, para tergugat juga dinilai melanggar konstitusi negara yang berlandaskan pada pasal 1 UUD 1945, tentang negara hukum yang demokratis.

"Kami datang ini ke pengadilan dengan harapan semoga pengadilan bisa menjadi benteng terakhir bagi kami dalam memperjuangkan keadilan, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran," tegasnya.

Herzaky Mahendra Putra merinci kuasa hukum yang dihadirkan Partai Demokrat kubu AHY adalah Bambang Widjojanto, Rony E Hutahean, Iskandar Sonhadji, dan Budi Setyanto.

Selain itu terdapat nama Abdul Fickar Fadjar, Aura Rakhman, Donal Fariz, Mehbob, Muhajir, Boedhi Wijardjo, Diana Fauziah, Yandri Sudarso, dan Reinhard R Silaban.

"Total kuasa hukum di sini yang kami daftarkan, ada 13 orang," ujarnya.

Ini Respon Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin

Ngabalin memberikan kritikan keras terkait pernyataan Bambang Widjojanto menilai pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang melibatkan oknum pemerintah adalah ancaman Demokrasi.

"Waktu saya ditanya, apa komentar saya atas pernyataan Bambang Widjoyanto?  Komentar saya; lucu geli dan jijik. Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai, kemudian yang bikin KLB orang Demokrat, kok Jokowi yang jadi bulan-bulanan,” jelas Ngabalin.

Menurut Ngabalin pernyataan BW menyesatkan. "Di mana logikanya masalah internal partai politik kemudian partai itu dinilai telah diserang, kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan diserang, kemudian ada brutalisme demokrasi? lucu," ungkapnya.

Dia menilai kata brutal sepatutnya tidak diucapkan oleh BW. Ngabalin justru mempertanyakan siapa yang melakukan tindak kekerasan dalam kesemerawutan PD.

"Siapa yang anda maksud dengan brutal itu, diera pak Jokowi siapa yang kurang ajar, yang anda masuk siapa ? Masa seorang BW berbicara seperti itu aduh sayang sekali," ungkapnya.

Sementara itu Ngabalin meminta agar BW bertindak selayaknya pengacara yang profesional. Yaitu tidak menabrak hukum.

Ngabalin menjelaskan pemerintah akan bekerja secara profesional termasuk dalam masalah ini.

“Pemerintah pasti bekerja secara profesional ada undang-undangnya, ada ART,”ujar Ngabalin.

(*)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Massa Geruduk Kantor DPP Demokrat, Blokade Jalan dan Menolak Dibubarkan