Walikota Tanjungpinang Minta OPD Cepat Tangani Bencana

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma memimpin langsung rapat koordinasi pembahasan penanganan bencana alam dan pasca bencana di Kota Tanjungpinang, di Ruang Rapat Lt 3, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (15/3/2021).

Dalam rapat tersebut dibahas penanganan pasca bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada bulan Januari lalu, baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun percepatan penyelesaian pembangunan dan penanganan bantuan.  

"Saya harap pembangunan infrastruktur yang terdampak dari bencana longsor segera diselesaikan secepatnya, baik administrasinya maupun fisiknya," ucap Rahma. 

Rahma juga menekankan agar penanganan bencana hendaknya dilakukan dengan gerak cepat dan tidak bertele-tele dalam penyelesaiannya, mulai dari proses penanganan hingga pasca bencana. 

"Kedepannya dalam penanganan tidak ada yang lambat karena korban membutuhkan bantuan cepat, utamakan koordinasi untuk penanganan pasca bencananya," jelasnya.

Baca juga: Soal Wawako Tanjungpinang, Rahma Kirim Surat Balasan ke Gubernur Kepri hingga Respons DPRD

Sementara itu, Plt Kepala Dnas PUPR, Zulhidayat memaparkan data pembangunan yang telah dilakukan perbaikan pasca bencana yang terjadi dibeberapa titik sudah selesai dikerjakan. 

Adapun titik lokasi pembangunan fisik yang telah selesai yaitu Jalan Sultan Abdul Rahman, Jalan Darussalam, RT.006/RW.004, Jalan Darussalam RT.006/RW.004, Jalan Matodor RT.003/RW.006, Jalan Timbul Jaya, Jalan Kamboja Gg.Tanjung, Jalan Puncak Indah Gg. Puncak (bawah cafe puncak), Jalan Puncak Indah RT.004/RW.013, Jalan Bukit Cermin Gg. Kelinci, dan Jalan Bukit Cermin (belakang mesjid tisatul auliya). 

"Beberapa titik ini ada yang sudah dilaksanakan pembangunannya. Ada juga yang belum, dikarenakan perlunya perhitungan kontruksi yang lebih matang serta perlu kordinasi antar OPD," ujarnya.  

Untuk perbaikan rumah warga yang terdampak, akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat.

Selain itu, Kepala BPKAD, Yuswandi menjelaskan terkait pendanaan penanganan bencana alam menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang ada dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat. 

"Untuk menyelesaikan pembayaran pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial bagi korban yang terdampak menggunakan dana yang memang setiap tahun di siapkan untuk kejadian tidak terduga seperti bencana alam," ungkapnya. (TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjuntak)

*Baca berita TRIBUNBATAM.id lainnya di Google News