Jelang Lelang SPAM Batam, DPRD Thomas Arihta Sembiring Minta Jangan ada Pretensi Politik

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Lelang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Batam jadi sorotan DPRD Batam.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Thomas Arihta Sembiring salah satunya.

Sebab bagi dia, pengelolaan air di Batam berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, Thomas juga meminta agar segala referensi terhadap peserta lelang juga dapat divalidasi dan diverifikasi secara profesional.

Ia hanya tak ingin ada keberpihakan terhadap salah satu peserta lelang nantinya.

Sebagaimana diketahui, kerja sama antara BP Batam dan PT Moya Indonesia sebagai operator pengelolaan SPAM Batam akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2021 nanti.

Selepas itu, BP Batam akan kembali membuka lelang terhadap pengelolaan SPAM Batam kedepannya.

Thomas meminta, seluruh institusi hukum dan pihak terkait lainnya ikut mengawal proses lelang tersebut.

"Lelang harus dilakukan secara profesional tanpa ada pretensi-pretensi politik.

Silakan institusi hukum ikut mengawas ini.

Saya tidak mau tahu siapa yang ada di belakang peserta nantinya.

Silakan dibuat lelang dan dibuka secara profesional.

Jadi tidak berdasarkan komunikasi-komunikasi apalagi ada pretensi politiknya," tegas dia kepada TribunBatam.id, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, masyarakat memprioritaskan pelayanan dan kemudian apa kewajiban mereka dalam mengelola air bersih di Batam.

Perhatian serius Thomas terhadap proses lelang sendiri beralasan.

Baca juga: SPAM Batam Berikan Pelayanan Air Bersih Secara Optimal

Baca juga: ATB Pastikan Ikut Lelang Kelola Air Bersih di Batam, Bagaimana dengan PT Moya Indonesia?

Sebab, ia tak ingin polemik seperti saat ini kembali terjadi ke depannya.

Dimana, masih banyak warga mengeluhkan pembengkakan tagihan air yang sangat tidak masuk akal.

Lanjut dia, keluhan itu sendiri tak hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja.

"Fenomena ini terjadi di setiap tempat. Hampir seluruh titik ada keluhan seperti ini. Jangan sampai kekecewaan masyarakat menyebabkan class action," jelasnya.

Menyikapi polemik seperti ini, kata dia, seharusnya Badan Pengusahaan/ BP Batam dapat segera merespon seluruh keluhan warga dan ikut ambil andil dalam penyelesaiannya.

"Provider di sini BP Batam, konsumen adalah warga.

Selain itu, bukti penagihan (billing) dalam struk juga harus menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pelanggan saat membayar tagihan mereka. Jadi jelas," ungkap dia.

Alasan itu, kata dia, agar terjadi semacam reward and punishment.

Baik bagi pengelola atau penanggungjawab SPAM dan warga sebagai konsumen.

"Ketika konsumen terlambat membayar, diberikan denda. Nah ketika sebaliknya, apakah ada. Ini juga harus jelas," ucapnya.

PERSIAPAN BP Batam

Kerja sama antara Badan Pengusahaan atau BP Batam dengan PT Moya SPAM Batam dalam pengelolaan air bersih di Batam akan berakhir pada 15 Mei 2021 mendatang.

Hingga kini, BP Batam tengah mempersiapkan proses lelang pengelolaan air bersih di Batam yang diprediksi akan dimulai dalam waktu dekat ini.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, ketika ditemui di gedung Pusat Informasi Haji (PIH), Minggu (7/3/2021), mengatakan, rencana pengumuman lelang telah dirapatkan beberapa hari yang lalu.

"Kemarin kami baru rapat, sudah selesai pembahasannya," ujar Rudi.

Pada Senin mendatang, dirinya akan menunggu terlebih dahulu laporan final dari tim, terkait segala kriteria, persyaratan serta jadwal lelang yang akan digelar untuk ditandatangani.

"Saya tunggu, mungkin hari Senin nanti bisa saya tandatangani, setelah itu tinggal diumumkan saja," jelas Rudi.

Perlu diketahui, di lelang terbuka ini, pengelolaan SPAM Batam nantinya akan dijalankan oleh dua perusahaan yang mengelola dua sektor berbeda, yakni di hulu dan hilir pengelolaan air.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah/Hening Sekar Utami)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang SPAM Batam

Berita Tentang Berita Batam Batam Hari Ini

Berita Tentang DPRD Batam