Breaking News:

BATAM TERKINI

Perusahaan Dilarang Bayar Upah di Bawah UMK, Kadisnaker : Pemotongan Gaji Harus Ada Kesepakatan

Perusahaan di Batam dilarang membayar upah karyawannya di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) meskipun saat ini kondisinya masih pandemi covid-19.

Penulis: Beres Lumbantobing | Editor: Tri Indaryani
TribunBatam.id/Bereslumbantobing
Kadisnaker Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, perusahaan di Batam dilarang membayar upah karyawannya di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) meskipun saat ini kondisinya masih pandemi covid-19. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Perusahaan di Batam dilarang membayar upah karyawannya di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) meskipun saat ini kondisinya masih pandemi covid-19.

ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pengusaha tetap dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang ditetapkan.

Hal ini diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, sesuai undang-undang Cipta Kerja, ada sanksi dan denda bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawan sesuai UMK yang ditetapkan.

Namun begitu untuk menentukan betul apa tidak perusahaan tersebut membayarkan gaji tidak sesuai UMK, harus ada pemeriksaan dari pegawai pengawas provinsi.

"Bagaimana itu dikatakan tidak sesuai UMK, tentu harus ada pemeriksaan. Di undang-undang Cipta Kerja sudah diatur," kata Rudi saat dihubungi, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 15 Dibuka Hari Ini, Simak Tips Lolos Seleksi Berikut

Selanjutnya terkait pemotongan gaji tanpa adanya persetujuan karyawan, disebut Rudi, wajib ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. 

Sehingga kedua belah pihak menyepakati.

Misalnya deni keberlangsungan perusahan, nggak masalah. Asal ada kesepakatan, katanya. 

Kondisi ini bisa dimaklumi apabila melihat situasi perusahaan saat ini. 

"Misal dipaksa bayar full tapi perusahaan bisa bertahan dua bulan saja. Sementara kalau sempat pailit, saat ini di undang-undang baru, perusahaan hanya berkewajiban membayar 0,5 persen dari gaji. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang ditetapkan satu kali gaji," jelas Rudi.

"Bagusnya dibicarakan sebagai karyawan juga harus ngerti sebagai karyawan dengan kondisi saat ini," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Beres Lumbantobing)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Batam

Berita Tentang Disnaker

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved