Polisi Disebut Gugur di Tsunami Aceh 2004 Namun Ternyata di RSJ Kini Diperiksa DNA, Rekan 'Takut'

Hal itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2004 tentang Langkah-langkah Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara.

Dilansir dari dokumentasi Harian Kompas, dalam instruksi itu disebutkan seluruh pejabat eselon I Departemen Dalam Negeri (Depdagri) harus melakukan dukungan langkah-langkah komprehensif untuk bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut).

Langkah itu meliputi penanganan darurat, pemulihan mental, rehabilitasi, serta dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah (pemda) terutama di NAD.

Untuk itu dibentuk Tim Asistensi Pemulihan Pemda NAD dan Sumut yang beranggotakan pejabat eselon I dan II. Dalam pelaksanaannya, tim asistensi dibantu para praja tingkat III (nindya praja) dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

3. Gempa terbesar

Tsunami Aceh terjadi akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia.

Interaksi ini menimbulkan gempa bermagnitudo 9,3 di dasar laut pada kedalaman 10 kilometer.

Besarnya magnitudo tersebut menjadikan gempa ini sekaligus sebagai bencana paling mematikan di abad modern.

Tak sampai di sana. Sebelum gempa terjadi, juga diikuti gempa sebelumnya dengan durasi antara 8-10 menit, yang sekaligus menorehkan sejarah tersendiri.

4. Gelombang tinggi

Setelah rentetan gempa panjang, permukaan air laut sempat surut. Hal itu menjadi tanda permulaan sebelum tsunami menerjang wilayah pesisir pantai.

Dengan kecepatan gelombang hampir 360 kilometer per jam, tinggi tsunami Aceh diperkirakan mencapai 30 meter.

Hal itu sama saja seperti tinggi 17 kali dari tinggi rata-rata orang dewasa dengan ketinggian rata-rata 170 sentimeter bila berdiri sejajar ke atas.

Namun, ketinggian gelombang ini tidaklah sama untuk semua wilayah.

5. Puluhan triliun rupiah

Pemerintah saat itu menaksir kerugian akibat tsunami mencapai puluhan triliun. Hal itu lantaran porak-porandanya ratusan ribu rumah serta fasilitas umum dan sosial masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya melakukan pinjaman ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah telah menetapkan tiga tahap program pembenahan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pascagempa.