Djasarmen Merasa Puas Kepri Akhirnya Kelola Labuh Jangkar, Lakukan Ini saat Duduk di Komite II DPD

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pengelolaan labuh jangkar yang mulai masuk ke Kepri, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Djasarmen Purba SH, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dua periode yakni 2009-2019. Ia berjuang dari awal agar daerah Kepulauan Riau bisa mendapat labuh jangkar.

Djasarmen mengatakan selama ini labuh jangkar kapal-kapal yang melintas di perairan Kepri, semuanya ditarik oleh pusat sehingga daerah hanya sebagai penonton. Namun dengan adanya penyerahan kewenangan bagi daerah untuk menarik biaya labuh jangkar tentu akan menambah pundi-pundi keuangan Kepri sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.

Djasarmen menceritakan perjuangannya tempo dulu saat menjadi anggota DPD dan merasa beryukur karena apa yang diperjuangkan bisa terealisasi sekarang.

“Saya dengar Kepri bisa mendapat Rp 200 miliar dan ini patut disyukuri karena labuh jangkar berhasil diperoleh Kepri. Saya menceritakan kronologis dari awal ketika saya dulu duduk di Komite II DPD RI yang membidangi kemaritiman. Waktu itu saya buat surat ke Menteri KKP Freddy Numberi dengan agenda labuh jangkar. Saya katakan saat itu Kepri ingin memperoleh labuh jangkar dan ini harus dikelola daerah,” kata Djasarmen saat berbincang dengan Tribun, Kamis (18/3/2021).

Ia menyebut Kepri sebagai ujung tombak harus dilibatkan, dan perjuangan selama ini telah membuahkan hasil.

Sebagai gambaran sepanjang tahun kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura tak kurang dari 82 ribu berlalu-lalang. Karena itu, Djasarmen optimis dua tiga tahun ke depan akan meningkat pendapatan dari labuh jangkar itu.

Baca juga: Targetkan Rp 700 Juta Sehari dari Labuh Jangkar, Gubernur Kepri Ungkap Kendala Dihadapi

“Saya yakin bisa sampai empat kali lipat dari sekarang dengan catatan harus dicarikan cara agar kapal yang banyak melintas itu bisa banyak juga masuk ke wilayah Kepri. Untuk itu saya usulkan perlu ada Satgas melakukan pemetaan mana yang perlu dibenahi,” katanya.

Dibalik kesuksesan Kepri mengelola pendapatan dari labuh jangkar, Djasarmen meminta agar tidak ada masuk mafia mengkaveling-kaveling sejumlah titik labuh jangkar.

“ Saya melihat bahwa di Selat Malaka ini kepadatan kapal yang lalu lalang cukup tinggi peringkat tiga di dunia, jadi potensi ini sangat besar. Karena itu supaya pendapatan dari labuh jangkar terus meningkat harus terhindar dari permainan mafia. Ini perlu diawasi jangan sampai ada yang bermain,” paparnya.

Selain menjaga dan mengawasinya, Pemerintah daerah juga harus terus meningkatkan peralatan dan infrastruktur sehingga banyak kapal bersedia lego jangkar di perairan Kepri.

Ia menyebut penarikan atau pengelolaan labuh jangkar ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 kemudian diatur dalam peraturan daerah (Perda) terkait retribusi daerah Kepri.

Baca juga: MENKO Luhut Resmikan Batam Logistic Ecosystem, Urus Jasa Pelabuhan Gak Ribet Lagi?

Ada tiga area labuh jangkar yang ditetapkan Pemerintah Pusat dari 17 titik yang ada di Kepri. Ketiga area itu yakni zona perairan Pulau Nipah, zona perairan Tanjungbali Karimun dan zona perairan Pulau Galang. Zona tersebut telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Laut.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyebut akan terus mengoptimalkan segala potensi daerah yang memperkuat fiskal. Kekuatan fiskal mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Sinergi dengan pusat dan berbagai komponen harus dioptimalkan untuk memajukan Kepri.

“Pungutan labuh jangkar akan memperkuat ekonomi kita. Karena itu harus dioptimalkan. Juga diawasi dengan sungguh-sungguh,” kata Ansar saat Dialog Interaktif di Graha Kepri, Batam, Selasa lalu.

Baca juga: Kapal Ikan Berbendera Cina Lurongyuanyu 988 Kandas di Sekitar Pulau Nipah

Dialog ini mengambil tema Upaya Peningkatan Pelayanan untuk Memaksimalkan Pemanfaatan Area Labuh Jangkar di Provinsi Kepri. Sejumlah instansi dan badan usaha yang terkait dengan labuh jangkar hadir pada dialog interaktif tersebut.