Polemik Impor Beras, Buwas Membongkar Mentan Sebut Baru Wacana, Siapa yang Mengusulkan?

TRIBUNBATAM.id - Polemik Impor Beras, Buwas Membongkar Mentan Sebut Baru Wacana, Siapa yang Mengusulkan?

Polemik impor beras 1 ton makin memanas.

Setelah dibongkar Dirut Perum Bulog Budi Waseso,

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan,

kebijakan impor beras 1 juta ton itu baru bersifat wacana.

Sebelumnya Budi Waseso mengatakan adanya rencana impor beras

tahun ini meski sisa impor 2018 masih ada di gudang Bulog.

Bahkan sisa impor impor itu belum tersalurkan meski kualitasnya menurun.

Baca juga: Beda Pendapat Dirut Bulog Vs Menteri Jokowi Soal Impor Beras, Buwas Bela Petani: Harga Sudah Drop

Menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo,

hingga saat ini, belum ada realisasi dari kebijakan impor beras.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

Saat itu, Syahrul didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan dari impor beras tahun ini.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini

bahwa rencana impor itu baru dalam wacana,

dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu,"

ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah

dengan mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.

Baca juga: Perintah Mendadak Impor Beras 2 Menteri Jokowi, Buwas Beberkan Namanya, Sebut Sisa 2018 Masih Ada

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU

antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata dia.

Diketahui, berdasarkan pemberitaan Bangkok Post,

pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand

sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

]Ini merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G).

Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Menurut dia, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing

untuk menolak rencana tersebut.

Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Ia menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga,

termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

Berdasarkan progonosa Kementan,

stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton,

didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton.

Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Meski demikian, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas

menolak atau menyetujui impor beras.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani

harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

"Upaya penyerapan gabah,

saya lebih cenderung itu yang didahulukan,

yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah.

Baca juga: Kita Tak Punya Sawah, Kata Dwi Ria Latifa Anggota DPR RI Untuk Upayakan Impor Beras di Kepri

Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan,

penolakan dan lain-lain,

saya tidak ada legal standing,

saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Dalam kesimpulan rapat tersebut,

Komisi IV DPR RI menyatakan menolak rencana pemerintah

untuk impor beras sebanyak 1 juta ton,

baik pada saat panen raya maupun saat stok beras dalam negeri melimpah.

* Berita tentang Impor Beras

* Berita tentang Kebijakan Impor

* Berita tentan Menteri Jokowi

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Soal Impor Beras, Mentan: Itu Baru Wacana

(*)