Beras Melimpah Surplus Hingga Mei, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR Tak Bisa Tolak Impor Beras, Ada Apa?

TRIBUNBATAM.id - Polemik Impor 1 juta ton besar dari Thailand akhirnya terdengar ke Senayan.

Para wakil rakyat pun menanyakan hal ini langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Informasi soal impor 1 juta ton beras ini jadi dilema di tengah akan panen raya petani dan surplusnya stok beras nasional.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton.

Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," jawab Syahrul.

Baca juga: Mentan Minta Maaf Tak Bisa Tolak Impor Beras, Komisi IV DPR: Akhir Bulan MoU dengan Thailand!

Ucapan Kementan ini muncul saat ia bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

Saat itu, Syahrul memang didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan impor beras tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan informasi yang beredar bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pekan depan.

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata Sudin.

Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Ia juga mengaku dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) mengaku tak bisa melarang soal kebijakan impor beras.

Ia berdalih Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut, karena penugasan impor bukan kepada Kementan.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021.

Hal ini bermula ketika rapat sudah memasuki sesi akhir jelang pembacaan kesimpulan rapat.

Syahrul Yasin Limpo sempat meminta adanya perubahan draf kesimpulan yang hendak dibacakan.

Baca juga: Polemik Impor Beras, Buwas Membongkar Mentan Sebut Baru Wacana, Siapa yang Mengusulkan?

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian bunyi salah satu poin dalam draf awal kesimpulan rapat yang sedianya akan dibacakan.

Namun, Syahrul Yasin Limpo tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan sejumlah penjelasan.

Akhirnya, draf kesimpulan tersebut berubah karena penghapusan poin kesepakatan antara DPR dan Menteri Pertanian terkait penolakan impor.

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari sampai dengan Mei tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri.

Sehingga Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah," demikian bunyi poin kedua kesimpulan final dalam rapat tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.

SYL menjelaskan, Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut.

Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan.

Karena itu, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras.

"Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.

Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.

Ia juga menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah.

Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia.

* Berita tentang Impor Beras

* Berita tentang Menteri Jokowi

* Berita tentang Stok Beras

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tak Bisa Tolak Impor Beras, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR

(*)